Pemerintah diminta transparan dalam kasus Mesuji
Kamis, 22 Desember 2011 - 17:02 WIB
Pemerintah diminta transparan dalam kasus Mesuji
A
A
A
Sindonews.com-Mahasiswa asal Lampung berunjuk rasa di depan Mabes Porli dan mendesak pemerintah bersikap netral dan transparan, terhadap penyelesaian kasus pembantaian di Mesuji.
Sambil meneriakan yel-yel mereka pun membawa sepanduk yang beisi tuntutan agar Tim Gabungan Pencari fakta (TGPF) segera mengumumkan hasil temuan di lapangan kepada masyarakat.
Koordinator aksi, Anthon Ferdiansyah menuturkan, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Lampung menyangkut kasus sengketa tanah yang bertumpuk-tumpuk dan berulangkali terjadi. Namun hingga kini, tidak pernah ada tindakan tegas dari aparat.
"Apa yang terjadi di Lampung merupakan cermin kegagalan negara ini dalam melindungi warga negaranya," ujarnya.
Mereka juga mendesak sengketa tanah antara rakyat dan sejumlah perusahaan segera dituntaskan. Sebab itu, perlu dilakukan pengukuran ulang tanah yang dikuasasi perusahaan-perusahaan pemegang hak guna usaha (HGU).
"Kembalikan sumber penghidupan rakyat sebagai pemilik tanah, karena negara adalah milik rakyat," jelas Anthon.
Mereka juga meminta pencabutan HGU sejumlah perusahaan yang telah melakukan kejahatan dan kekerasan HAM terhadap rakyat, khususnya di Mesuji. Baik dengan bentuk merampas tanah rakyat, intimidasi maupun penganiayaan.
"Periksa dan adili perushaan-perusahaan yang tersangkut dan tanahnya harus dibagikan ke rakyat," tegasnya.
Pengunjuk rasa juga meminta agar polisi dan TNI tak lagi dijadikan sebagai centeng pembela pengusaha. "Usut tuntas dan adili pejabat atau semua pihak yang terlibat atas tragedi pelanggaran HAM di Mesuji Lampung maupun di Sumsel," pinta dia.
Sebelumnya, Kepala Kepolisian Jenderal Pol Timur Pradopo menegaskan, apabila memang ada anggota polisi yang terlibat dalam kasus Mesuji di Lampung maupun di Palembang, pihaknya tak segan-segan memproses sesuai hukum.
"Bahwa jika memang ada anggota Polri yang menyalahi prosedur atau melanggar hukum, ya kita proses. Sekali lagi, kita sangat menghormati Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) ya," ujar Timur kepada wartawan seusai memimpin apel gelar pasukan Operasi Lilin 2011, pengamanan Natal 2011 dan Tahun Baru 2012 di Monas, Jakarta, hari ini. (WBS)
Sambil meneriakan yel-yel mereka pun membawa sepanduk yang beisi tuntutan agar Tim Gabungan Pencari fakta (TGPF) segera mengumumkan hasil temuan di lapangan kepada masyarakat.
Koordinator aksi, Anthon Ferdiansyah menuturkan, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Lampung menyangkut kasus sengketa tanah yang bertumpuk-tumpuk dan berulangkali terjadi. Namun hingga kini, tidak pernah ada tindakan tegas dari aparat.
"Apa yang terjadi di Lampung merupakan cermin kegagalan negara ini dalam melindungi warga negaranya," ujarnya.
Mereka juga mendesak sengketa tanah antara rakyat dan sejumlah perusahaan segera dituntaskan. Sebab itu, perlu dilakukan pengukuran ulang tanah yang dikuasasi perusahaan-perusahaan pemegang hak guna usaha (HGU).
"Kembalikan sumber penghidupan rakyat sebagai pemilik tanah, karena negara adalah milik rakyat," jelas Anthon.
Mereka juga meminta pencabutan HGU sejumlah perusahaan yang telah melakukan kejahatan dan kekerasan HAM terhadap rakyat, khususnya di Mesuji. Baik dengan bentuk merampas tanah rakyat, intimidasi maupun penganiayaan.
"Periksa dan adili perushaan-perusahaan yang tersangkut dan tanahnya harus dibagikan ke rakyat," tegasnya.
Pengunjuk rasa juga meminta agar polisi dan TNI tak lagi dijadikan sebagai centeng pembela pengusaha. "Usut tuntas dan adili pejabat atau semua pihak yang terlibat atas tragedi pelanggaran HAM di Mesuji Lampung maupun di Sumsel," pinta dia.
Sebelumnya, Kepala Kepolisian Jenderal Pol Timur Pradopo menegaskan, apabila memang ada anggota polisi yang terlibat dalam kasus Mesuji di Lampung maupun di Palembang, pihaknya tak segan-segan memproses sesuai hukum.
"Bahwa jika memang ada anggota Polri yang menyalahi prosedur atau melanggar hukum, ya kita proses. Sekali lagi, kita sangat menghormati Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) ya," ujar Timur kepada wartawan seusai memimpin apel gelar pasukan Operasi Lilin 2011, pengamanan Natal 2011 dan Tahun Baru 2012 di Monas, Jakarta, hari ini. (WBS)
()
