Bupati Pindahkan Plt Kepsek SD Inpres Luwuk, Siswa Telantar

JAKARTA - Di tengah persiapan ujian naik kelas dan Ujian Akhir Nasional (UAS), Bupati Manggarai Timur (Matim) Agas Andreas memindahkan Guru Melkior Karo, Plt Kepala Sekolah SD Inpres Luwuk ke sekolah pedalaman, yaitu SDN Wela Pandang di Kecamatan Elar, Matim.

Berita pindahnya Plt Kepala Sekolah SD Inpres Luwuk ini mengejutkan, sebab selain sedang dalam persiapan menghadap ujian naik kelas dan UAS, SK mutasi itu juga diberikan bupati secara mendadak kepada guru yang tinggal 10 bulan lagi pensiun. SINDOnews beberapa kali menghubungi Melkior lewat telpon seluler, namun guru asal Ende itu tidak mengangkatnya.

Ibu Din, istri Plt Kepsek Melkior yang juga mengajar di SD Inpres Luwuk, enggan untuk memberikan banyak informasi dan komentar. Dia meminta soal SK mutasi suaminya itu tidak dipersoalkan. "Bapa mendapat SK yang diterbit tanggal 5 Februari 2020. Bapa akan berangkat tanggal 20 Februari ini," kata Ibu Din yang mengaku cukup kaget dengan SK tersebut.

Dengan pindahnya Plt Kepala Sekolah, maka saat ini SD Inpres Luwuk tanpa kepala sekolah dan hanya ada tiga guru (2 guru honorer dan satu PNS) untuk mendampingi kelas 1 sampai kelas 6 dengan total siswa 55 orang. Ditanya bagaimana dengan persiapan ujian naik kelas dan UAS, Ibu Din mengaku bingung. "Saya tidak tahu lagi bagaimana nasib mereka," tuturnya.

Mutasinya guru Melkior Karo membuat warga sedih dan kecewa dengan sikap pemerintah. Sebab, pemerintah terkesan kurang memihak kepada hak didik anak-anak di SDI Luwuk. Sejak meninggalnya Kepala Sekolah SDI Luwuk, Yuven pada 3 Agustus 2019, Plt Kepala Sekolah dijabat Melkior Karo. Dengan dimutasi mendadak melalui SK tanggal 5 Februari itu, persiapan ujian naik kelas dan UAS siswa SDI Luwuk jelas terganggu.

Bone Utu, tokoh masyarakat Luwuk, menyayangkan SK yang memindahkan Plt Kepsek Melkior Karo tersebut. Pada kesempatan kunjungan Camat Lamba Leda beberapa hari lalu, Utu menyampaikan keberatan atas SK tersebut kepada camat. Utu mempertanyakan keterkaitan SK tersebut dengan sikap guru Melkior yang menolak pabrik semen dan tambang.

"Kami cukup kaget karena tiba-tiba guru yang sudah lama mengabdi di Luwuk ini tiba-tiba dipindahkan. Kami mendengar, dia dicap sebagai provokator tolak tambang. Jangan karena itu dia dipindahkan," tutur Utu.

Arnoldus Nefman, warga Luwuk, menduga SK yang mendadak itu ada kaitannya dengan sikap keras guru Melkior yang menolak kehadiran pabrik semen di Luwuk. Saat Bupati Matim Agas Andreas datang ke Luwuk bersama perwakilan PT Istindo Mitra Manggarai pada 21 Januari lalu, bupati meminta warga agar merelakan lahan sawahnya untuk dibangun pabrik semen.

Ketika itu, kata Nefman, guru Melkior menolak dengan alasan pencemaran lingkungan. Jarak yang hanya 900 meter dari SD Inpres, membuat Melkior takut anak-anak sekolah kelak akan menghirup udara kotor. "Saya duga ada kaitan dengan sikap itu. Saya sangat sedih ketika mendengar dia dipindahkan," tutur Nefman saat dihubungi.

Ingin memastikan seberapa mendesak mutasi tersebut, SINDOnews menghubungi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia(BKPSDM) Matim, Ibu Yustina Ngidu. Menurut Ibu Yustina, SK tersebut dikeluarkan setelah rapat kerja (Raker) dengan anggota DPRD Matim. "Dia (Melkior) dibutuhkan di SDN Wela Pandang," pungkas Yustina.

Dari data yang ditelusuri SINDOnews, SDN Wela Pandang, Kecamatan Elar, Matim saat ini memiliki 4 orang guru, dua orang guru berstatus PNS dua yang lain honorer. Dengan datangnya guru mutasi, yaitu Melkior Karo, maka jumlah guru di SDN Wela Pandang menjadi 5 orang. Sekolah yang mengantongi SK Pendirian Sekolah bernomor HK/55.A/2013 dan beroperasi mulai 6 Juli tahun 2013 itu memiliki jumlah siswa sebanyak 24 orang.

Ditanya soal urgensinya SK tersebut mengingat siswanya sedikit dan guru melimpah di SDN Wela Pandang, Ibu Yustina mengatakan, "Tanya ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Karena atas pengajuan mereka, bukan kami," kilahnya.

SINDOnews mengonfirmasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Basilius Teto terkait pangajuan mutasi tersebut. Sayangnya, Kepala Dinas Basilius tak menjawab. Lewat pesan Whatsapp dia hanya menyampaikan, "Maaf, Anda salah sasaran. Jangan tanya saya. Coba tanya sama BKPSDM".