Koordinasi Pemerintah Harus Diperbaiki untuk Balapan Formula E
Senin, 10 Februari 2020 - 20:02 WIB
Koordinasi Pemerintah Harus Diperbaiki untuk Balapan Formula E
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta akhirnya mendapatkan restu penyelenggaraan Formula E di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah harus diperbaiki.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah mengatakan, kebijakan Menteri Sekertaris Negara (Mensesneg) Pratikno terkait revitalisasi Monas dan penyelenggaraan Formula E yang berbeda dari sebelumnya itu merupakan bentuk kepedulian terhadap kepentingan publik.
Menurut Trubus, kalau revitalisasi Monas yang sudah dikerjakan 88% dihentikan, lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaat yang diterima masyarakat. Begitu juga dengan formula E.
"Jadi pemerintah pusat lebih mementingkan kepentingan publik dalam mengambil kebijakan soal Monas," kata Trubus saat dihubungi, Senin (10/2/2020). (Baca: Ini Salah Satu Bocoran Rute Terbaru Formula E Jakarta)
Trubus menjelaskan, perbedaan pendapat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kebijakan Monas, khususnya Formula E itu akibat buruknya komunikasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
Kedepan, lanjut Trubus, komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah harus lebih baik agar tidak menimbulkan perbedaan kebijakan. Sebab, kata dia, perbedaan kebijakan itu akan menimbulkan hilangnya kepercayaan publik."Masyarakat jadi bingung dengan kebijakan pemerintah. Ini harus diminimalisir," ucapnya.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah mengatakan, kebijakan Menteri Sekertaris Negara (Mensesneg) Pratikno terkait revitalisasi Monas dan penyelenggaraan Formula E yang berbeda dari sebelumnya itu merupakan bentuk kepedulian terhadap kepentingan publik.
Menurut Trubus, kalau revitalisasi Monas yang sudah dikerjakan 88% dihentikan, lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaat yang diterima masyarakat. Begitu juga dengan formula E.
"Jadi pemerintah pusat lebih mementingkan kepentingan publik dalam mengambil kebijakan soal Monas," kata Trubus saat dihubungi, Senin (10/2/2020). (Baca: Ini Salah Satu Bocoran Rute Terbaru Formula E Jakarta)
Trubus menjelaskan, perbedaan pendapat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kebijakan Monas, khususnya Formula E itu akibat buruknya komunikasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
Kedepan, lanjut Trubus, komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah harus lebih baik agar tidak menimbulkan perbedaan kebijakan. Sebab, kata dia, perbedaan kebijakan itu akan menimbulkan hilangnya kepercayaan publik."Masyarakat jadi bingung dengan kebijakan pemerintah. Ini harus diminimalisir," ucapnya.
(whb)
