BNPB Sebut Tambang Ilegal Penyebab Banjir Bogor dan Lebak
Senin, 20 Januari 2020 - 06:29 WIB
BNPB Sebut Tambang Ilegal Penyebab Banjir Bogor dan Lebak
A
A
A
BOGOR - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan bahwa tambang ilegal di wilayah konservasi hulu Taman Nasional Gunung Halimun Salak menjadi pemicu bencana banjir bandang awal tahun 2020 di Kabupaten Bogor dan Lebak. BNPB pun telah melakukan pantauan udara menggunakan helikopter dan menemukan ratusan tenda tambang emas ilegal atau gurandil menjamur di wilayah tersebut.
”Harus kita katakan apa adanya bahwa di bagian hulu Taman Nasional Halimun ada ratusan bangunan tenda biru milik gurandil (istilah pondok-pon dok pertambangan emas ilegal),” ungkap Kepala BNPB Doni Monardo di Jakarta, kemarin.
Menurut Doni, tambang emas ilegal itu disinyalir menjadi salah satu pemicu kerusakan lingkungan yang juga menyebabkan bencana alam, seperti banjir bandang dan tanah longsor terjadi di wilayah Kabupaten Bogor dan Le bak. Selain itu, penggunaan bahan kimia jenis merkuri dalam aktivitas penambangan tersebut juga mencemari lingkungan dan bisa menimbulkan ancaman kesehatan bagi masyarakat. ”Hal yang sudah telanjur muncul ke permukaan dan menjadi bencana itu merupakan masalah permanen. Oleh sebab itu, solusi yang diambil juga permanen,” kata Doni.
Langkah pertama yang akan dilakukan, kata dia, adalah penindakan hukum dan imbauan larangan penambangan kepada masyarakat. BNPB akan memfasilitasi pembentukan satgas gabungan khusus yang terdiri atas personel kementerian/lembaga dan unsur TNI serta Polri yang menjadi satu kesatuan stakeholder penanggulangan bencana. ”Langkah solusi yang berikutnya dengan memperhatikan aspek sosial dan ekonomi para warga yang menjadi penambang dengan meningkatkan mata pencahariannya,” katanya.
Doni menyatakan, tidak mau masyarakat menjadi kehilangan pekerjaan karena penutupan tambang sehingga akan memunculkan masalah baru pada kemudian hari. Karena itu, menurut dia, harus betul-betul diperhatikan nasib para gurandil dan keberlangsungan ekosistem di Taman Nasional Halimun Salak. ”Kita harus cari solusi yang tentu tidak menimbulkan masalah sosial, contohnya masyarakat kehilangan pekerjaan,” ujarnya.
Selanjutnya sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, solusi yang harus segera dilakukan adalah melakukan penanaman hutan kembali dengan jenis tumbuhan dan vegetasi yang mampu memperkuat tanah sehingga dapat mencegah terjadinya longsor. Jenis tanaman itu adalah rumput vetiver yang dikombinasikan dengan beberapa jenis tanaman keras memiliki nilai ekonomi sehingga bisa menyumbang perekonomian masyarakat.
”BNPB dan KLHK akan melakukan reforestasi dan revitalisasi wilayah bantaran sungai yang mengalami alih fungsi lahan dengan vetiver dan jenis tanaman keras yang punya nilai ekonomis, seperti alpukat, durian, dan sebagainya,” ujarnya.
Bupati Bogor Ade Yasin menyatakan kesiapannya memimpin pelaksanaan penghijauan kembali wilayahnya yang rusak. Menurut Ade, pihaknya juga akan berfokus terlebih dahulu terhadap penanganan pengungsi yang masih ada dibeberapa titik. Pihaknya juga tengah menyiapkan lahan untuk relokasi para pengungsi karena keselamatan warga menjadi yang utama.
Sebagai catatan jumlah pengungsi akibat bencana yang terjadi pada awal 2020 di Kabupaten Bogor hingga hari ini mencapai 17.869 jiwa dan tersebar di empat kecamatan. ”Setelah persoalan relokasi warga, maka kami selaku pemerintah daerah akan melakukan penghijauan kembali wilayah yang gundul,” kata Ade. (Binti Mufarida)
”Harus kita katakan apa adanya bahwa di bagian hulu Taman Nasional Halimun ada ratusan bangunan tenda biru milik gurandil (istilah pondok-pon dok pertambangan emas ilegal),” ungkap Kepala BNPB Doni Monardo di Jakarta, kemarin.
Menurut Doni, tambang emas ilegal itu disinyalir menjadi salah satu pemicu kerusakan lingkungan yang juga menyebabkan bencana alam, seperti banjir bandang dan tanah longsor terjadi di wilayah Kabupaten Bogor dan Le bak. Selain itu, penggunaan bahan kimia jenis merkuri dalam aktivitas penambangan tersebut juga mencemari lingkungan dan bisa menimbulkan ancaman kesehatan bagi masyarakat. ”Hal yang sudah telanjur muncul ke permukaan dan menjadi bencana itu merupakan masalah permanen. Oleh sebab itu, solusi yang diambil juga permanen,” kata Doni.
Langkah pertama yang akan dilakukan, kata dia, adalah penindakan hukum dan imbauan larangan penambangan kepada masyarakat. BNPB akan memfasilitasi pembentukan satgas gabungan khusus yang terdiri atas personel kementerian/lembaga dan unsur TNI serta Polri yang menjadi satu kesatuan stakeholder penanggulangan bencana. ”Langkah solusi yang berikutnya dengan memperhatikan aspek sosial dan ekonomi para warga yang menjadi penambang dengan meningkatkan mata pencahariannya,” katanya.
Doni menyatakan, tidak mau masyarakat menjadi kehilangan pekerjaan karena penutupan tambang sehingga akan memunculkan masalah baru pada kemudian hari. Karena itu, menurut dia, harus betul-betul diperhatikan nasib para gurandil dan keberlangsungan ekosistem di Taman Nasional Halimun Salak. ”Kita harus cari solusi yang tentu tidak menimbulkan masalah sosial, contohnya masyarakat kehilangan pekerjaan,” ujarnya.
Selanjutnya sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, solusi yang harus segera dilakukan adalah melakukan penanaman hutan kembali dengan jenis tumbuhan dan vegetasi yang mampu memperkuat tanah sehingga dapat mencegah terjadinya longsor. Jenis tanaman itu adalah rumput vetiver yang dikombinasikan dengan beberapa jenis tanaman keras memiliki nilai ekonomi sehingga bisa menyumbang perekonomian masyarakat.
”BNPB dan KLHK akan melakukan reforestasi dan revitalisasi wilayah bantaran sungai yang mengalami alih fungsi lahan dengan vetiver dan jenis tanaman keras yang punya nilai ekonomis, seperti alpukat, durian, dan sebagainya,” ujarnya.
Bupati Bogor Ade Yasin menyatakan kesiapannya memimpin pelaksanaan penghijauan kembali wilayahnya yang rusak. Menurut Ade, pihaknya juga akan berfokus terlebih dahulu terhadap penanganan pengungsi yang masih ada dibeberapa titik. Pihaknya juga tengah menyiapkan lahan untuk relokasi para pengungsi karena keselamatan warga menjadi yang utama.
Sebagai catatan jumlah pengungsi akibat bencana yang terjadi pada awal 2020 di Kabupaten Bogor hingga hari ini mencapai 17.869 jiwa dan tersebar di empat kecamatan. ”Setelah persoalan relokasi warga, maka kami selaku pemerintah daerah akan melakukan penghijauan kembali wilayah yang gundul,” kata Ade. (Binti Mufarida)
(ysw)
