Mobil Dinas Tunggak Pajak, Pemkab Bekasi: Tanggung Jawab Ada di SKPD
Senin, 16 Desember 2019 - 21:05 WIB
Mobil Dinas Tunggak Pajak, Pemkab Bekasi: Tanggung Jawab Ada di SKPD
A
A
A
BEKASI - Ribuan mobil dinas milik Pemkab Bekasi diketahui belum membayar pajak kendaraan bermotor. Bahkan pajak kendaraan bermotor yang belum dibayar ada yang menunggak hingga tiga tahun.
Kabag Perlengkapan Kabupaten Bekasi, Juanda Rahmat mengaku, belum mengetahui menunggaknya ribuan kendaraan dinas tersebut. Sebab, tanggungjawab pembayaran pajak ada di disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing - masing.
"Sehingga kami tidak mengetahui, kendaraan dinas mana saja yang belum membayar pajak," katanya kepada wartawan, Senin (16/12/2019).
Menurutnya, saat ini pihaknya tengah menginventarisir kendaraan dinas mana saja yang belum membayar pajak. Hal itu untuk mengetahui jumlah semua kendaraan dinas milik Kabupaten Bekasi.
"Sebenarnya untuk perpanjangan STNK dan pemeliharaan kendaraan tanggung jawab pribadi. Nanti kami berikan surat edaran," terangnya kepada wartawan, Senin (16/12/2019).
Adapun proses penggunaan anggaran bisa dilakukan setelah ada bukti atau nota asli dari pembayaran kendaraan yang nantinya di beritahukan ke masing- masing SKPD untuk dicairkan anggaranya. Untuk melakukan penekanan tingginya angka kendaraan yang tidak membayar pajak, pihaknya bakal menginventarisir kendaraan yang ada di Kabupaten Bekasi.
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha meminta pemerintah segera menyelesaikan permasalahan itu. Sebab, semua pajak kendaraan dinas wajib dibayar tanpa terkecuali, apalagi pembayaran pajak ditanggung oleh pemegang kendaraan dinas tersebut. "Hal ini menjadi preseden buruk bagi Bekasi," katanya.
Untuk itu, Pemkab Bekasi harus segera menginventarisir kendaraan dinas mana saja yang belum membayar pajak kepada negara tersebut. Karena, pemerintah juga harus tahu aturan yang berlaku.
"Dewan sangat menyesalkan dengan kejadian ini, apalagi Pemkab Bekasi tidak mengetahui jumlah aset kendaraan dinas," tegasnya.
Kabag Perlengkapan Kabupaten Bekasi, Juanda Rahmat mengaku, belum mengetahui menunggaknya ribuan kendaraan dinas tersebut. Sebab, tanggungjawab pembayaran pajak ada di disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing - masing.
"Sehingga kami tidak mengetahui, kendaraan dinas mana saja yang belum membayar pajak," katanya kepada wartawan, Senin (16/12/2019).
Menurutnya, saat ini pihaknya tengah menginventarisir kendaraan dinas mana saja yang belum membayar pajak. Hal itu untuk mengetahui jumlah semua kendaraan dinas milik Kabupaten Bekasi.
"Sebenarnya untuk perpanjangan STNK dan pemeliharaan kendaraan tanggung jawab pribadi. Nanti kami berikan surat edaran," terangnya kepada wartawan, Senin (16/12/2019).
Adapun proses penggunaan anggaran bisa dilakukan setelah ada bukti atau nota asli dari pembayaran kendaraan yang nantinya di beritahukan ke masing- masing SKPD untuk dicairkan anggaranya. Untuk melakukan penekanan tingginya angka kendaraan yang tidak membayar pajak, pihaknya bakal menginventarisir kendaraan yang ada di Kabupaten Bekasi.
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha meminta pemerintah segera menyelesaikan permasalahan itu. Sebab, semua pajak kendaraan dinas wajib dibayar tanpa terkecuali, apalagi pembayaran pajak ditanggung oleh pemegang kendaraan dinas tersebut. "Hal ini menjadi preseden buruk bagi Bekasi," katanya.
Untuk itu, Pemkab Bekasi harus segera menginventarisir kendaraan dinas mana saja yang belum membayar pajak kepada negara tersebut. Karena, pemerintah juga harus tahu aturan yang berlaku.
"Dewan sangat menyesalkan dengan kejadian ini, apalagi Pemkab Bekasi tidak mengetahui jumlah aset kendaraan dinas," tegasnya.
(ysw)
