Kekosongan Wagub Akibatkan Molornya Pembahasan RAPBD
Selasa, 10 Desember 2019 - 07:15 WIB
Kekosongan Wagub Akibatkan Molornya Pembahasan RAPBD
A
A
A
JAKARTA - Pembahasan RAPBD DKI Jakarta yang ditargetkan selesai pada 30 November 2019 lalu terus molor. Bahkan, hingga saat ini tahapan tersebut masih berproses.
Menanggapi hal itu, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan, molornya pembahasan RAPDB merupakan salah satu dampak kekosongan kursi wakil gubernur DKI.
"Iya ini salah satu dampak nggak ada Wagub. Jadi kalau dulu tahun sebelumnya kan masih ada Pak Sandi kan, sekarang pak Anies sendiri juga terlihat mempercayakan kepada Sekda," kata Trubus saat dihubungi SINDOnews, Senin 9 Desember 2019.
Dia menambahkan, beban berat harus ditanggung Sekda Saefullah lantaran mengurusi pekerjaan Wagub DKI seperti pengawasan internal.
"Sekda sendiri jadinya kerjanya nggak fokus tidak optimal makanya ketua Bappeda nya mengundurkan diri. Ini karena banyak konflik di situ persaingan tidak sehat di Pemprov DKI," tegasnya.
Jika ada wagub, lanjut Trubus maka anggaran-anggaran bermasalah dapat diperiksa terlebih dahulu sebelum dibahas bersama anggota legislatif Kebon Sirih.
"Ini semua tupoksi dari Wagub. Pengawasan internal jadi tidak ada adanya cuma pelanggaran di sini Gubernur hanya membentuk tim ad hoc yang diketuai oleh Saefullah juga. Sekarang bagaimana soal sanksinya karena dia kan PNS, masa dia memberikan sanksi kepada PNS juga istilahnya jeruk minum jeruk akhirnya hanya lip service artinya pembahasan APBD Jadi molor lagi kan," bebernya.
Menanggapi hal itu, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan, molornya pembahasan RAPDB merupakan salah satu dampak kekosongan kursi wakil gubernur DKI.
"Iya ini salah satu dampak nggak ada Wagub. Jadi kalau dulu tahun sebelumnya kan masih ada Pak Sandi kan, sekarang pak Anies sendiri juga terlihat mempercayakan kepada Sekda," kata Trubus saat dihubungi SINDOnews, Senin 9 Desember 2019.
Dia menambahkan, beban berat harus ditanggung Sekda Saefullah lantaran mengurusi pekerjaan Wagub DKI seperti pengawasan internal.
"Sekda sendiri jadinya kerjanya nggak fokus tidak optimal makanya ketua Bappeda nya mengundurkan diri. Ini karena banyak konflik di situ persaingan tidak sehat di Pemprov DKI," tegasnya.
Jika ada wagub, lanjut Trubus maka anggaran-anggaran bermasalah dapat diperiksa terlebih dahulu sebelum dibahas bersama anggota legislatif Kebon Sirih.
"Ini semua tupoksi dari Wagub. Pengawasan internal jadi tidak ada adanya cuma pelanggaran di sini Gubernur hanya membentuk tim ad hoc yang diketuai oleh Saefullah juga. Sekarang bagaimana soal sanksinya karena dia kan PNS, masa dia memberikan sanksi kepada PNS juga istilahnya jeruk minum jeruk akhirnya hanya lip service artinya pembahasan APBD Jadi molor lagi kan," bebernya.
(mhd)
