Soal Wagub DKI, Gerinda dan PKS Diminta untuk Kembali Duduk Bersama
Jum'at, 22 November 2019 - 17:06 WIB
Soal Wagub DKI, Gerinda dan PKS Diminta untuk Kembali Duduk Bersama
A
A
A
JAKARTA - Kekosongan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta menjadi problematika tersendiri bagi warga DKI Jakarta. Tak kunjung terpilihnya Wagub setelah Sandiaga uno maju menjadi cawapres membuat langkah gubernur menjadi sulit.
Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menilai sudah seharusnya dua partai pengusung, yakni Gerindra dan PKS memikirkan kemaslahatan warga DKI Jakarta. Karena ketiadaan Wagub membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu.
"Kalau partai pengusung cinta kepada rakyat Jakarta, cinta terhadap Indonesia, maka sesungguhnya mereka harus kompromi, harus melakukan konsesus. Jadi melakukan kesepakatan ulang. Karena selama tidak ada kesepakatan antara dua partai, mohon maaf sampai kiamat tidak akan terjadi pemilihan Wagub," kata Ujang saat dihubungi SINDOnews, Jumat (22/11/2019).
Menurut Ujang, setelah dua kandidat dari PKS tidak kunjung disetujui oleh anggota DPRD DKI, maka dua partai pengsung harus berembuk kembali untuk mencari nama kandidat Wagub DKI yang bisa diterima oleh semua pihak. "Ini kan soal kesepakatan ulang. Cari orang yang betul betul diterima oleh dua partai itu," ujarnya. (Baca: PKS Tegaskan Koalisi Pendukung Anies-Sandi Tidak Pecah Kongsi )
Ujang menggaris bawahi, ketiadaan Wagub sangat mempengaruhi kinerja Pemprov. Karena banyak sektor yang harus dikerjakan oleh Wagub, sebagai pembantu gubernur.
"Itu sistemnya paket antara Gubernur dan Wagub. Jadi persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh gubernur tentu bisa saja kewenangannya diberikan ke Wagub, karena ketiadaan Wagub ini membuat pekerjaan Gubenur over load," pungkasnya.
Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menilai sudah seharusnya dua partai pengusung, yakni Gerindra dan PKS memikirkan kemaslahatan warga DKI Jakarta. Karena ketiadaan Wagub membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu.
"Kalau partai pengusung cinta kepada rakyat Jakarta, cinta terhadap Indonesia, maka sesungguhnya mereka harus kompromi, harus melakukan konsesus. Jadi melakukan kesepakatan ulang. Karena selama tidak ada kesepakatan antara dua partai, mohon maaf sampai kiamat tidak akan terjadi pemilihan Wagub," kata Ujang saat dihubungi SINDOnews, Jumat (22/11/2019).
Menurut Ujang, setelah dua kandidat dari PKS tidak kunjung disetujui oleh anggota DPRD DKI, maka dua partai pengsung harus berembuk kembali untuk mencari nama kandidat Wagub DKI yang bisa diterima oleh semua pihak. "Ini kan soal kesepakatan ulang. Cari orang yang betul betul diterima oleh dua partai itu," ujarnya. (Baca: PKS Tegaskan Koalisi Pendukung Anies-Sandi Tidak Pecah Kongsi )
Ujang menggaris bawahi, ketiadaan Wagub sangat mempengaruhi kinerja Pemprov. Karena banyak sektor yang harus dikerjakan oleh Wagub, sebagai pembantu gubernur.
"Itu sistemnya paket antara Gubernur dan Wagub. Jadi persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh gubernur tentu bisa saja kewenangannya diberikan ke Wagub, karena ketiadaan Wagub ini membuat pekerjaan Gubenur over load," pungkasnya.
(ysw)
