Melintas di Jalan Kalimalang Harus Bayar, Begini Respons Pemkot Bekasi
Minggu, 17 November 2019 - 14:33 WIB
Melintas di Jalan Kalimalang Harus Bayar, Begini Respons Pemkot Bekasi
A
A
A
BEKASI - Pemkot Bekasi meminta Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk terlebih dahulu melakukan sosialisasi lebih intens ke masyarakat terkait rencana penerapan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar menuju DKI Jakarta pada 2020 mendatang di ruas Jalan KH Noer Ali atau Jalan Kalimalang, Kota Bekasi. Tanpa adanya sosialisasi Pemkot Bekasi khawatir kebijakan tersebbut mendapat penolakan dari masyarakat.
Untuk diketahui BPTJ berencana menerapkan ERP di tiga ruas jalan yang dijadikan gerbang masuk ke Jakarta di wilayah Kota Bekasi, Depok, dan Tangerang Selatan. Tiga ruas jalan tersebut diantaranya; Jalan Margonda, Kota Depok, Jalan Daan Mogot, Tangerang Selatan, dan Jalan Kalimalang (KH Noer Ali), Kota Bekasi.
Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi, Deded Kusmuyadi mengatakan, rencana penerapan ERP di Jalan Kalimalang terkesan mendadak, karena tahun 2020 hanya menyisakan waktu dua bulan saja."Harus ada waktu panjang untuk sosialisasi. Saya takut warga Bekasi menolak," kata Deded Kusmuyadi kepada SINDOnews, Minggu (17/11/2019).
Meskipun penerapan tersebut adalah kebijakan nasional, Kota Bekasi juga terlibat dalam hal ini. Sebab, warga Kota Bekasi juga yang akan terkena dampak. "Kami sudah diudang oleh BPTJ. Respons kami bagus, tapi membutuhkan sosialisasi," ujarnya. (Baca: 2020, ERP Akan Gantikan Sistem Ganjil Genap di Jakarta)
Dede menuturkan, rincian teknis penerapan ERP tersebut belum dijelaskan. Aturan yang harus dijelaskan adalah seputar besaran tarif, klasifikasi kendaraan maupun jam penerapan ERP itu."Apa sepeda motor juga kena penerapan ERP. Kemudian, untuk penduduk yang tinggal disepanjang Jalan Kalimalang gimana," tuturnya.
Untuk itu, Deded meminta ada baiknya rencana tersebut disosialisasikan terlebih dahulu. Sebab hanya dengan mendengar kabarnya saja sudah cukup mengejutkan. Tidak hanya itu, sarana penjunjang kebijakan juga harus disiapkan. Misalnya seperti pembangunan park and ride, padahal, pembangunan park and ride baru akan dibangun pada 2020.
"Pada dasarnya kita dukung, tapi kan pembangunan Tol Becakayu yang lintasi Jalan Kalimalang belum rampung. Harusnya kan jadi pertimbangan juga. Pemkot Bekasi akan terus berkordinasi dengan BPTJ agar dalam penerapan nantinya tidak ada penolakan dari warga Bekasi," ujarnya.
Deded menjelaskan, BPTJ berencana menerapkan sistem ERP di Jalan Kalimalang Bekasi. Selama penerapan ERP, BPTJ akan bertanggung jawab di ruas jalan nasional, sementara pemerintah provinsi akan bertanggung jawab di jalan daerah masing-masing.
Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengatakan, ERP ini sudah ada dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 55/2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) 2018-2029. Saat ini BPTJ sedang menyusun road map dan sedang mengkaji regulasi yang ada.
"Sedang kita kaji, dan jangan takut di jalan-jalan dterapakannya ERP itu kan diberikan angkutan umum. Bahkan kita berikan subsidi sehingga nanti masyarakat lebih tertarik lagi menggunakan angkutan umum. Apalagi penerapan ini agar masyarakat Bekasi beralih ke moda transportasi masal," ucapnya singkat.
Untuk diketahui BPTJ berencana menerapkan ERP di tiga ruas jalan yang dijadikan gerbang masuk ke Jakarta di wilayah Kota Bekasi, Depok, dan Tangerang Selatan. Tiga ruas jalan tersebut diantaranya; Jalan Margonda, Kota Depok, Jalan Daan Mogot, Tangerang Selatan, dan Jalan Kalimalang (KH Noer Ali), Kota Bekasi.
Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi, Deded Kusmuyadi mengatakan, rencana penerapan ERP di Jalan Kalimalang terkesan mendadak, karena tahun 2020 hanya menyisakan waktu dua bulan saja."Harus ada waktu panjang untuk sosialisasi. Saya takut warga Bekasi menolak," kata Deded Kusmuyadi kepada SINDOnews, Minggu (17/11/2019).
Meskipun penerapan tersebut adalah kebijakan nasional, Kota Bekasi juga terlibat dalam hal ini. Sebab, warga Kota Bekasi juga yang akan terkena dampak. "Kami sudah diudang oleh BPTJ. Respons kami bagus, tapi membutuhkan sosialisasi," ujarnya. (Baca: 2020, ERP Akan Gantikan Sistem Ganjil Genap di Jakarta)
Dede menuturkan, rincian teknis penerapan ERP tersebut belum dijelaskan. Aturan yang harus dijelaskan adalah seputar besaran tarif, klasifikasi kendaraan maupun jam penerapan ERP itu."Apa sepeda motor juga kena penerapan ERP. Kemudian, untuk penduduk yang tinggal disepanjang Jalan Kalimalang gimana," tuturnya.
Untuk itu, Deded meminta ada baiknya rencana tersebut disosialisasikan terlebih dahulu. Sebab hanya dengan mendengar kabarnya saja sudah cukup mengejutkan. Tidak hanya itu, sarana penjunjang kebijakan juga harus disiapkan. Misalnya seperti pembangunan park and ride, padahal, pembangunan park and ride baru akan dibangun pada 2020.
"Pada dasarnya kita dukung, tapi kan pembangunan Tol Becakayu yang lintasi Jalan Kalimalang belum rampung. Harusnya kan jadi pertimbangan juga. Pemkot Bekasi akan terus berkordinasi dengan BPTJ agar dalam penerapan nantinya tidak ada penolakan dari warga Bekasi," ujarnya.
Deded menjelaskan, BPTJ berencana menerapkan sistem ERP di Jalan Kalimalang Bekasi. Selama penerapan ERP, BPTJ akan bertanggung jawab di ruas jalan nasional, sementara pemerintah provinsi akan bertanggung jawab di jalan daerah masing-masing.
Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengatakan, ERP ini sudah ada dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 55/2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) 2018-2029. Saat ini BPTJ sedang menyusun road map dan sedang mengkaji regulasi yang ada.
"Sedang kita kaji, dan jangan takut di jalan-jalan dterapakannya ERP itu kan diberikan angkutan umum. Bahkan kita berikan subsidi sehingga nanti masyarakat lebih tertarik lagi menggunakan angkutan umum. Apalagi penerapan ini agar masyarakat Bekasi beralih ke moda transportasi masal," ucapnya singkat.
(whb)
