Wagub DKI, Pengamat: PKS Harus Menyadari Peta Politik Sudah Berubah
Sabtu, 16 November 2019 - 23:04 WIB
Wagub DKI, Pengamat: PKS Harus Menyadari Peta Politik Sudah Berubah
A
A
A
JAKARTA - Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menilai adanya perubahan peta politik nasional membuat proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta menjadi molor dan berlarut-larut.
Ujang mengatakan, pasca pemilihan presiden yang membuat Gerindra mengalami kekalahan dan posisi Gerindra yang saat ini masuk ke dalam koalisi pemerintahan, otomatis membangkitkan kembali naluri politik Gerindra untuk menempatkan kadernya menjadi pimpinan kepala daerah.
"Peta politik pilpres sudah berubah, lalu Gerindra masuk koalisi dan PKS ada di oposisi, Gerindra juga waktu itu dalam keadaan kalah. Nah ini sebanarnya yang membuat pemilihan Wagub DKI menjadi molor, karena peta politik berubah," kata Ujang saat dihubungi SINDOnews, Sabtu (16/11/2019).
Ujang manambahkan, pengajuan empat nama oleh Gerindra sejatinya sebagai respons dari mandeknya dua nama kandidat Wagub yang lebih dulu diajukan ke anggota DPRD DKI Jakarta. "Ketika empat nama baru muncul, itu adalah respons atas macetnya dua kader PKS yang memang sampai hari ini tidak disetujui oleh DPRD kan begitu. Ini yang paling penting," katanya.
Menyikapi polemik tersebut, Ujang meminta PKS untuk realistis dan harus menyadari bahwa peta politik sudah berubah. Gerindra sudah ada di pemerintah sedangkan PKS menjadi oposisi. '
Kondisi ini yang harus disadari PKS sebab publik sudah menanti kehadiran sosok Wakil Gubernur untuk dapat membantu roda pemerintahan Provinsi DKI Jakarta."Sebenarnya yang harus dipikirkan ulang, bagaimana melobi dan berbicara bersama sama Gerindra. Kalau saling ngotot, kalau saling mengajukan kader masing masing, tidak saling setuju ya bukan hanya awal januari, sampai akhir masa jabatan Anies pun tidak akan ada Wakil Gubernur," ungkapnya.
Terakhir Ujang menyarankan agar kedua partai pengusung baik Gerindra dan PKS untuk lebih meredam ego masing-masing. Sejatinya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat merupakan hal terpenting diatas segala kepentingan partai politik.
"Iya, bicara lagi, bicara ulang, bicarakan yang terbaik untuk DKI Jakarta. jadi kalau menurut saya tidak saling dukung, malah saling jegal, maka tidak ada titik temu," pungkasnya.
Ujang mengatakan, pasca pemilihan presiden yang membuat Gerindra mengalami kekalahan dan posisi Gerindra yang saat ini masuk ke dalam koalisi pemerintahan, otomatis membangkitkan kembali naluri politik Gerindra untuk menempatkan kadernya menjadi pimpinan kepala daerah.
"Peta politik pilpres sudah berubah, lalu Gerindra masuk koalisi dan PKS ada di oposisi, Gerindra juga waktu itu dalam keadaan kalah. Nah ini sebanarnya yang membuat pemilihan Wagub DKI menjadi molor, karena peta politik berubah," kata Ujang saat dihubungi SINDOnews, Sabtu (16/11/2019).
Ujang manambahkan, pengajuan empat nama oleh Gerindra sejatinya sebagai respons dari mandeknya dua nama kandidat Wagub yang lebih dulu diajukan ke anggota DPRD DKI Jakarta. "Ketika empat nama baru muncul, itu adalah respons atas macetnya dua kader PKS yang memang sampai hari ini tidak disetujui oleh DPRD kan begitu. Ini yang paling penting," katanya.
Menyikapi polemik tersebut, Ujang meminta PKS untuk realistis dan harus menyadari bahwa peta politik sudah berubah. Gerindra sudah ada di pemerintah sedangkan PKS menjadi oposisi. '
Kondisi ini yang harus disadari PKS sebab publik sudah menanti kehadiran sosok Wakil Gubernur untuk dapat membantu roda pemerintahan Provinsi DKI Jakarta."Sebenarnya yang harus dipikirkan ulang, bagaimana melobi dan berbicara bersama sama Gerindra. Kalau saling ngotot, kalau saling mengajukan kader masing masing, tidak saling setuju ya bukan hanya awal januari, sampai akhir masa jabatan Anies pun tidak akan ada Wakil Gubernur," ungkapnya.
Terakhir Ujang menyarankan agar kedua partai pengusung baik Gerindra dan PKS untuk lebih meredam ego masing-masing. Sejatinya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat merupakan hal terpenting diatas segala kepentingan partai politik.
"Iya, bicara lagi, bicara ulang, bicarakan yang terbaik untuk DKI Jakarta. jadi kalau menurut saya tidak saling dukung, malah saling jegal, maka tidak ada titik temu," pungkasnya.
(ysw)
