DPRD DKI Dukung Usulan Sekolah Kader Pengawasan Pemilu
Rabu, 13 November 2019 - 10:37 WIB
DPRD DKI Dukung Usulan Sekolah Kader Pengawasan Pemilu
A
A
A
JAKARTA - DPRD DKI Jakarta mendukung penuh usulan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawsalu) DKI terkait pembentukan sekolah kader yang akan mengawasi proses pemilihan umum.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, banyaknya pelanggaran yang terjadi saat pemilihan umum membuktikan bahwa para peserta pemilihan umum harus ada pembekalan agar dapat menggunakan haknya sebijak mungkin."Jadi soal sekolah ini saya akan koordinasi dengan Kesbangpol DKI. Karena kita memang perlu juga sekolah untuk kader ini, agar masyarakat bisa mengontrol peserta pemilu yang berkampanye di lapangan," kata Prasetyo di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/11/2019).
Selanjutnya, Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Muhammad Jufri mengatakan, usulan pembuatan sekolah kader pengawas pemilihan umum diajukan setelah melihat banyaknya pelanggaran yang dilakukan caleg saat kampanye Pemilu serentak 2019 lalu.
"Jadi kemarin putusan hakim, yang melakukan pelanggaran saat kampanye ada 17 orang, bersalah tujuh orang dan bebas 10 orang. Makanya kita usulkan untuk membuat sekolah kader pengawasan," terangnya.
Jufri menuturkan, lewat sekolah kader tersebut, masyarakat akan diberikan pendidikan tentang pemahaman aturan mengenai kampanye untuk meminimalisir info yang dilontarkan caleg terkait."Ini dibuat untuk penguatan pemilih pemula, kita akan memberikan pendidikan kepada masyarakat agar pandai melakukan pengawasan Pemilu. Sehingga nanti pas dekat waktu pemilihan kita tidak repot memberikan pemahaman lagi kepada masyarakat," ucapnya.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, banyaknya pelanggaran yang terjadi saat pemilihan umum membuktikan bahwa para peserta pemilihan umum harus ada pembekalan agar dapat menggunakan haknya sebijak mungkin."Jadi soal sekolah ini saya akan koordinasi dengan Kesbangpol DKI. Karena kita memang perlu juga sekolah untuk kader ini, agar masyarakat bisa mengontrol peserta pemilu yang berkampanye di lapangan," kata Prasetyo di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/11/2019).
Selanjutnya, Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Muhammad Jufri mengatakan, usulan pembuatan sekolah kader pengawas pemilihan umum diajukan setelah melihat banyaknya pelanggaran yang dilakukan caleg saat kampanye Pemilu serentak 2019 lalu.
"Jadi kemarin putusan hakim, yang melakukan pelanggaran saat kampanye ada 17 orang, bersalah tujuh orang dan bebas 10 orang. Makanya kita usulkan untuk membuat sekolah kader pengawasan," terangnya.
Jufri menuturkan, lewat sekolah kader tersebut, masyarakat akan diberikan pendidikan tentang pemahaman aturan mengenai kampanye untuk meminimalisir info yang dilontarkan caleg terkait."Ini dibuat untuk penguatan pemilih pemula, kita akan memberikan pendidikan kepada masyarakat agar pandai melakukan pengawasan Pemilu. Sehingga nanti pas dekat waktu pemilihan kita tidak repot memberikan pemahaman lagi kepada masyarakat," ucapnya.
(whb)
