Sukseskan Program Keluarga Harapan, Pemkot Jambi Raih Penghargaan Gubernur
Kamis, 10 Oktober 2019 - 21:18 WIB
Sukseskan Program Keluarga Harapan, Pemkot Jambi Raih Penghargaan Gubernur
A
A
A
JAMBI - Pemerintah Kota Jambi kembali meraih prestasi, kali ini mendapat penghargaan terbaik 1 kategori Dana Sharing Terbaik Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi dalam Program Keluarga Harapan.
Penghargaan yang diserahkan oleh Gubernur Jambi melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jambi itu, berlangsung pada acara Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jambi, bertempat di Aula Bappeda Provinsi Jambi (10/10/2019).
"Alhamdulilah Pemerintah Kota Jambi mendapat penghargaan terbaik 1 dalam rangka penanggulangan masyarakat miskin di Kota Jambi. Memang kami sangat komit dalam hal ini," kata Wakil Wali Kota Jambi, Maulana usai menerima penghargaan tersebut.
Lebih lanjut Maulana menyebutkan, dirinya selaku Wakil Wali Kota Jambi sekaligus Kordinator Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Jambi, memiliki komitmen sangat besar untuk menurunkan angka kemiskinan yang ada di Kota Jambi.
"Saat ini angka kemiskinan di Kota Jambi 8,49 persen dan beberapa tahun kedepan Insya Allah akan kita turunkan menjadi 6,49 persen. Komitmen kita terbukti dari prestasi yang di dapat, kita menjadi yang terbaik 1 untuk sharing dana terbesar terhadap masyarakat miskin atau PKH. Lebih kurang Rp1.1 miliar kita kucurkan dari APBD kota Jambi. Hal ini merupakan gambaran dan komitmen serius Pemerintah Kota Jambi dalam penanggulanan Kemiskinan Kota Jambi," imbuhnya.
Kata Maulana, Kota Jambi memiliki Tim Koordinasi Penanganan Kemiskinan (TKPK). Hal tersebut merupakan wadah yang menaungi seluruh stakeholder yang terkait secara langsung dalam penanggulangan kemiskinan.
Dalam tim tersebut semua lini dilibatkan dengan tujuan agar penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan terintegrasi, terpadu dan sistematis melibatkan banyak pelaku dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pelaksanaan. “2020 mendatang tidak ada lagi program OPD yang berjalan sendiri-sendiri,” kata Maulana.
Lebih Lanjut Maulana menyebutkan, hal ini juga perlu dipikirkan secara matang. Sebab, bagaimana nanti disisa masa jabatan Wali Kota dan Wakil Kota Jambi periode 2018-2023 bisa menurunkan angka kemiskinan. Data terakhir angka kemiskinan di Kota Jambi berjumlah 8,49 persen dari total jumlah penduduk berkisar 615.676 jiwa.
“Setiap program bantuan haruslah objektif, by name by address, kalau kita sudah tahu targetnya, baru kita bagi tugas tiap OPD bagaimana strategi untuk menyasar target tersebut,” bebernya.
Maulana juga mengatakan nantinya akan membangun jaringan sistem Puskessos di tiap kelurahan yakni, Pusat Kesejahteraan Sosial. Dengan adanya Puskessos tersebut keluhan masyarakat terutama dalam kategori miskin depat dengan tepat diberikan bantuan.
“Mungkin nanti ada yang miskin (maaf) anaknya sakit, bisa dibantu petugas kita. Lalu ada anaknya tidak bisa sekolah, bisa kita bantu melalui beasiswa. Ini juga supaya tepat sasaran. Jadi tidak ada nanti orang kaya yang kita biayai,” ungkap Maulana.
Maulana mengungkapkan, hingga akhir masa jabatan nanti dapat menurunkan angka kemiskinan menjadi 6,4 persen. “Kalau dihitung, setiap tahun kami harus mampu menurunkan setengah persen jumlah penduduk miskin dengan cara mengkordinasikan semua program. Setiap triwulan akan kami lakukan evaluasi, sehingga program penurunan angka kemiskinan tercapai,” pungkasnya.
Penghargaan yang diserahkan oleh Gubernur Jambi melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jambi itu, berlangsung pada acara Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jambi, bertempat di Aula Bappeda Provinsi Jambi (10/10/2019).
"Alhamdulilah Pemerintah Kota Jambi mendapat penghargaan terbaik 1 dalam rangka penanggulangan masyarakat miskin di Kota Jambi. Memang kami sangat komit dalam hal ini," kata Wakil Wali Kota Jambi, Maulana usai menerima penghargaan tersebut.
Lebih lanjut Maulana menyebutkan, dirinya selaku Wakil Wali Kota Jambi sekaligus Kordinator Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Jambi, memiliki komitmen sangat besar untuk menurunkan angka kemiskinan yang ada di Kota Jambi.
"Saat ini angka kemiskinan di Kota Jambi 8,49 persen dan beberapa tahun kedepan Insya Allah akan kita turunkan menjadi 6,49 persen. Komitmen kita terbukti dari prestasi yang di dapat, kita menjadi yang terbaik 1 untuk sharing dana terbesar terhadap masyarakat miskin atau PKH. Lebih kurang Rp1.1 miliar kita kucurkan dari APBD kota Jambi. Hal ini merupakan gambaran dan komitmen serius Pemerintah Kota Jambi dalam penanggulanan Kemiskinan Kota Jambi," imbuhnya.
Kata Maulana, Kota Jambi memiliki Tim Koordinasi Penanganan Kemiskinan (TKPK). Hal tersebut merupakan wadah yang menaungi seluruh stakeholder yang terkait secara langsung dalam penanggulangan kemiskinan.
Dalam tim tersebut semua lini dilibatkan dengan tujuan agar penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan terintegrasi, terpadu dan sistematis melibatkan banyak pelaku dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pelaksanaan. “2020 mendatang tidak ada lagi program OPD yang berjalan sendiri-sendiri,” kata Maulana.
Lebih Lanjut Maulana menyebutkan, hal ini juga perlu dipikirkan secara matang. Sebab, bagaimana nanti disisa masa jabatan Wali Kota dan Wakil Kota Jambi periode 2018-2023 bisa menurunkan angka kemiskinan. Data terakhir angka kemiskinan di Kota Jambi berjumlah 8,49 persen dari total jumlah penduduk berkisar 615.676 jiwa.
“Setiap program bantuan haruslah objektif, by name by address, kalau kita sudah tahu targetnya, baru kita bagi tugas tiap OPD bagaimana strategi untuk menyasar target tersebut,” bebernya.
Maulana juga mengatakan nantinya akan membangun jaringan sistem Puskessos di tiap kelurahan yakni, Pusat Kesejahteraan Sosial. Dengan adanya Puskessos tersebut keluhan masyarakat terutama dalam kategori miskin depat dengan tepat diberikan bantuan.
“Mungkin nanti ada yang miskin (maaf) anaknya sakit, bisa dibantu petugas kita. Lalu ada anaknya tidak bisa sekolah, bisa kita bantu melalui beasiswa. Ini juga supaya tepat sasaran. Jadi tidak ada nanti orang kaya yang kita biayai,” ungkap Maulana.
Maulana mengungkapkan, hingga akhir masa jabatan nanti dapat menurunkan angka kemiskinan menjadi 6,4 persen. “Kalau dihitung, setiap tahun kami harus mampu menurunkan setengah persen jumlah penduduk miskin dengan cara mengkordinasikan semua program. Setiap triwulan akan kami lakukan evaluasi, sehingga program penurunan angka kemiskinan tercapai,” pungkasnya.
(alf)
