YLKI Sebut Penggunaan BBM Berkualitas di Jakarta Wajib
Rabu, 09 Oktober 2019 - 12:01 WIB
YLKI Sebut Penggunaan BBM Berkualitas di Jakarta Wajib
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mewajibkan pengguna kendaraan memakai bahan bakar minyak berkualitas, tak terkecuali mesin diesel. Hal itu disampaikan oleh Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi.
"Apalagi untuk Kota Jakarta, hukumnya wajib," kata Tulus dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.
Hal ini, kata dia, erat kaitannya dengan persoalan solar subsidi akhir-akhir ini, terutama terkait dengan kebijakan pembatasan pembelian solar subsidi, yang akhirnya dicabut tak lama kemudian. Pembatasan solar subsidi memang tidak memecahkan persoalan, bahkan di lapangan hanya menyulitkan dan membuat potensi crowded menjadi sangat besar.
"Oleh karena itu, jika konteksnya terkait polusi, sudah saatnya Pemerintah mewajibkan penggunaan BBM berkualitas tinggi, termasuk solar," katanya.
Selain itu, lanjutnya, akan lebih adil kalau dilakukan penyesuaian harga solar karena hal itu lebih menjamin ketersediaan, dibandingkan melakukan pembatasan.
Untuk itu pula, sudah saatnya pemerintah mulai menghitung harga BBM nasional, termasuk solar, terkait harga minyak mentah dunia.
Menurut dia, lebih baik barang ada walau harga naik, daripada harga tetap tetapi barang tidak ada. "Seharusnya harga BBM memang disesuaikan dengan harga keekonomian, kecuali untuk kelompok khusus, misalnya nelayan," lanjutnya.
Menurut Tulus, dari sudut pandang konsumen, pembatasan penggunaan solar memang memiliki banyak kerugian di antaranya mengganggu distribusi pasokan logistik, yang ujung-ujungnya dapat mengakibatkan kenaikan harga-harga. "Konsumen yang menanggung rugi karena harus menanggung inefisiensi akibat kenaikan harga tersebut," katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, peralihan penggunaan solar subsidi ke non subsidi bisa menjadi solusi. Maka itu, dia meminta pemerintah kembali menggalakkan imbauan kepada masyarakat untuk menggunakan solar non subsidi.
Menurut dia, saat ini banyak konsumen berpendapat bahwa mesin diesel lebih kuat dan bandel dibandingkan mesin non diesel, dalam artian bagi mereka tidak ada masalah ketika memakai BBM murah seperti solar subsidi.
Padahal dengan menggunakan solar non subsidi, lanjutnya, biaya perawatan jauh lebih murah, usia mesin lebih awet, dan membuat mesin juga lebih lembut dan bertenaga.
"Dengan menggunakan Pertamina Dex dan Dexlite yang kadar sulfurnya lebih rendah, maka akan membuat mesin lebih awet dan meringankan biaya maintanance. Tidak menimbulkan polusi asap hitam, suara mesin lebih lembut dibandingkan memakai solar subsidi," kata dia.
Menurut Mamit, karut-marut solar subsidi memang seperti tak ada hentinya, termasuk yang terakhir, ketika Pemerintah kembali mencabut aturan mengenai pembatasan penggunaan solar subsidi.
Padahal, tambahnya, pencabutan pembatasan penggunaan solar subsidi tersebut akan merugikan Pemerintah. Hal itu, lanjutanya menyebabkan penggunaan solar subsidi menjadi tidak terkontrol. Karena secara otomatis, setiap orang bisa menggunakan solar subsidi tersebut. "Bisa jebol dan otomatis beban APBN pasti meningkat," kata Mamit.
"Apalagi untuk Kota Jakarta, hukumnya wajib," kata Tulus dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.
Hal ini, kata dia, erat kaitannya dengan persoalan solar subsidi akhir-akhir ini, terutama terkait dengan kebijakan pembatasan pembelian solar subsidi, yang akhirnya dicabut tak lama kemudian. Pembatasan solar subsidi memang tidak memecahkan persoalan, bahkan di lapangan hanya menyulitkan dan membuat potensi crowded menjadi sangat besar.
"Oleh karena itu, jika konteksnya terkait polusi, sudah saatnya Pemerintah mewajibkan penggunaan BBM berkualitas tinggi, termasuk solar," katanya.
Selain itu, lanjutnya, akan lebih adil kalau dilakukan penyesuaian harga solar karena hal itu lebih menjamin ketersediaan, dibandingkan melakukan pembatasan.
Untuk itu pula, sudah saatnya pemerintah mulai menghitung harga BBM nasional, termasuk solar, terkait harga minyak mentah dunia.
Menurut dia, lebih baik barang ada walau harga naik, daripada harga tetap tetapi barang tidak ada. "Seharusnya harga BBM memang disesuaikan dengan harga keekonomian, kecuali untuk kelompok khusus, misalnya nelayan," lanjutnya.
Menurut Tulus, dari sudut pandang konsumen, pembatasan penggunaan solar memang memiliki banyak kerugian di antaranya mengganggu distribusi pasokan logistik, yang ujung-ujungnya dapat mengakibatkan kenaikan harga-harga. "Konsumen yang menanggung rugi karena harus menanggung inefisiensi akibat kenaikan harga tersebut," katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, peralihan penggunaan solar subsidi ke non subsidi bisa menjadi solusi. Maka itu, dia meminta pemerintah kembali menggalakkan imbauan kepada masyarakat untuk menggunakan solar non subsidi.
Menurut dia, saat ini banyak konsumen berpendapat bahwa mesin diesel lebih kuat dan bandel dibandingkan mesin non diesel, dalam artian bagi mereka tidak ada masalah ketika memakai BBM murah seperti solar subsidi.
Padahal dengan menggunakan solar non subsidi, lanjutnya, biaya perawatan jauh lebih murah, usia mesin lebih awet, dan membuat mesin juga lebih lembut dan bertenaga.
"Dengan menggunakan Pertamina Dex dan Dexlite yang kadar sulfurnya lebih rendah, maka akan membuat mesin lebih awet dan meringankan biaya maintanance. Tidak menimbulkan polusi asap hitam, suara mesin lebih lembut dibandingkan memakai solar subsidi," kata dia.
Menurut Mamit, karut-marut solar subsidi memang seperti tak ada hentinya, termasuk yang terakhir, ketika Pemerintah kembali mencabut aturan mengenai pembatasan penggunaan solar subsidi.
Padahal, tambahnya, pencabutan pembatasan penggunaan solar subsidi tersebut akan merugikan Pemerintah. Hal itu, lanjutanya menyebabkan penggunaan solar subsidi menjadi tidak terkontrol. Karena secara otomatis, setiap orang bisa menggunakan solar subsidi tersebut. "Bisa jebol dan otomatis beban APBN pasti meningkat," kata Mamit.
(mhd)
