Bersama Menkes, Fasha Launching Gerakan Adaptasi Perubahan Iklim

JAKARTA - Wali Kota Jambi Syarif Fasha, selaku Ketua Umum AKKOPSI (Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi), hadiri Peringatan Hari Kesehatan Lingkungan Sedunia ke-9 Tahun 2019, yang dihelat di Auditorium Gedung Prof. Sujudi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Jakarta (02/10/2019).

Acara yang juga dirangkai dengan Penyerahan Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Berkelanjutan dan Penghargaan kepada 42 Sanitarian Terbaik dari Kabupaten/kota se-Indonesia itu, dihadiri langsung oleh Menteri Kesehatan RI Prof. Nila Djuwita F. Moeloek, Sp.M(K). Turut pula hadir pada acara tersebut, Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI Kirana Pritasari, Kepala Daerah penerima penghargaan dan pelaku praktisi kesehatan lingkungan dari seluruh Indonesia.

Menariknya, Peringatan Hari Kesehatan Lingkungan Sedunia ke-9 Tahun 2019 kali ini juga diisi dengan rangkaian kegiatan Lesson Learn, yang menghadirkan Ketua AKKOPSI yang juga Wali Kota Jambi, untuk memaparkan peran penting dan eksistensi AKKOPSI dalam membangun komitmen kepala daerah seluruh Indonesia di bidang sanitasi.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum AKKOPSI, Syarif Fasha menceritakan sejarah singkat kehadiran AKKOPSI sebagai wadah kepedulian pemimpin daerah dalam membangun sanitasi, sebagai hal vital dalam pembangunan daerah.

"AKKOPSI lahir 10 tahun lalu, dimulai dengan Deklarasi Jambi oleh 12 Wali Kota se-Indonesia, dimana salah satunya adalah Presiden RI saat ini, Joko Widodo, yang pada masa itu menjabat sebagai Wali Kota Solo. Pada awalnya aliansi ini hanya beranggotakan pemerintah kota, namun berkembang dengan bergabungnya pemerintah kabupaten di Indonesia. Aliansi ini bukan bersifat top down, bukan berdiri atas instruksi pemerintah, namun murni karena kepedulian kepala daerah akan pentingnya sanitasi dalam masyarakat dan pembangunan daerah," ungkap Wali Kota Syarif Fasha.

Wali Kota Fasha juga menjelaskan bahwa sejatinya pembangunan sanitasi harus mendapatkan prioritas utama dalam pembangunan daerah, karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

"Isu sanitasi begitu penting saat ini, namun seringkali terlupakan, karena kepala daerah seringkali terjebak pada paradigma pembangunan hanya berbicara tentang infrastruktur fisik, jalan, gedung dan lainnya. Melalui AKKOPSI, kepala daerah sudah sangat peduli dengan sanitasi, membangun lingkungan, membangun sarana air bersih, sebagai kebutuhan yang sangat mendasar, dan dilakukan dari hulu," tambah Wali Kota Jambi dua periode itu.

Lebih lanjut, Fasha menyampaikan bahwa urusan sanitasi, lingkungan dan air bersih, saat ini menjadi concern arah pembangunan yang sangat penting, mendasar dan tidak boleh dinomor duakan dalam perencanaan proses pembangunan daerah.

"Kami butuh dukungan dari pemerintah pusat, dalam bentuk program riil, langsung menyasar pada kebutuhan pemda akan sanitasi. Jadikan AKKOPSI sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, untuk membangun budaya bersih dan sehat ditengah masyarakat. Sehingga kedepan, tidak ada lagi kita temui bayi lahir stunting, angka kematian ibu melahirkan, dan permasalahan kesehatan lainnya pada masyarakat," pungkas Fasha.

Di tempat yang sama, dalam orasi ilmiahnya, Menteri Kesehatan, menyampaikan beberapa pesan penting dari lesson learn Wali Kota Jambi yang mendapat perhatian khusus darinya.

"Saya sangat setuju dengan Ketua AKKOPSI yang menyampaikan bahwa kita harus bekerja di hulu, bukan dihilir. Jika kita memprioritaskan pembangunan sanitasi di hulu sebagai prioritas utama dalam pembangunan daerah, maka budaya sehat pada masyarakat melalui perilaku hidup sehat, akan dengan sangat mudah terwujud. Saya juga sangat setuju, dengan adanya sanitasi yang baik, ditambah dengan ber-PHBS dan menjaga kesehatan masyarakat, maka tidak akan ada namanya stunting dan kematian ibu saat melahirkan," ujarnya.

Lebih lanjut, Menkes juga menjelaskan, bahwa institusi yang dipimpinnya akan mendorong kementerian lain untuk mewujudkan berbagai harapan yang disampaikan oleh Ketua AKKOPSI dalam kesempatan itu.

"Kami di Kemenkes terus memicu untuk merubah perilaku masyarakat agar tidak membuang air besar sembarang, dan mendorong sanitasi yang baik. Kami sependapat, dalam hal ini juga ditentukan oleh komitmen kepala daerah. Berkaitan dengan insentif anggaran dan program bagi daerah, saya akan meneruskan apa yang disampaikan oleh Ketua AKKOPSI dengan berbicara lebih lanjut bersama Bappenas. Tentunya Kesehatan dapat dicapai dengan kerja bersama. Lebih bersih tentunya akan lebih sehat. Hal besar ini harus dikerjakan secara holistik, tidak bisa dikerjakan sendiri. Kami percaya itu dapat dimulai dengan kepemimpinan dan rencana aksi daerah" pungkas Menkes Nila F. Moeloek.

Peringatan Hari Kesehatan Lingkungan Sedunia ke-9 Tahun 2019, diakhiri dengan Launching Gerakan Adaptasi Perubahan Iklim oleh Kemenkes RI, yang ditandai dengan penekanan tombol sirine, secara bersama oleh Menkes, Ketua Umum AKKOPSI, Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI, dan Duta Sanitasi, Ikke Nurjanah.

Pada kesempatan itu juga, Menkes juga menyerahkan secara simbolis Dokumen Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Bidang Kesehata kepada Ketua Umum AKKOPSI untuk diteruskan kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia, anggota AKKOPSI.

Berbicara tentang kesehatan lingkungan, saat ini Pemerintah Kota Jambi telah melaksanakan berbagai peran penting dalam mendukung gerakan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa keberhasilan Pemkot Jambi dalam membangun sanitasi berkelanjutan tidak perlu diragukan lagi. Dibawah kepemimpinan Wali Kota Syarif Fasha, pembangunan sanitasi aman telah menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Selain itu, Pemkot Jambi juga telah mendeklarasikan penandatangan komitmen bersama seluruh stakeholder di Kota Jambi untuk mewujudkan kelurahan ODF (Open Defication Free) atau Kelurahan Bebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Dengan adanya deklarasi tersebut, diharapkan dapat menurunkan angka kejadian penyakit yang berbasis lingkungan di wilayah Kota Jambi.

Hasilnya cukup menggembirakan. Saat ini angka ODF di Kota Jambi telah mencapai 97%. Hal tersebut tidak terlepas dari kebijakan Wali Kota Fasha untuk memberdayakan Ketua RT dan kelompok masyarakat, sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mensosialisasikan bahaya dan dampak dari ODF, serta membudayakan PHBS di tengah masyarakat.

Manajemen pengelolaan dan penanganan sampah ditingkat hulu/sumber pun telah mencapai hasil yang baik, yaitu melalui mekanisme budaya pemilahan sampah ditingkat sumber dan pada rumah tangga.

Selain telah menciptakan beberapa kebijakan dan membuat peraturan yang pro lingkungan, Kota Jambi juga telah menginisiasi pengurangan sampah dari sumbernya, yaitu dengan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik pada usaha ritel dan dengan mendorong upaya pengomposan sampah menjadi energi ramah lingkungan.

Saat ini, usaha ritel, supermarket, toserba swalayan dan restoran telah dilarang menyediakan kantong plastik bagi konsumen. Masyarakat diedukasi untuk memakai dan membawa sendiri kantong ramah lingkungan yang dapat dipakai berulang kali.

Bahkan untuk upaya pemanfaatan sampah menjadi energi, Pemkot Jambi ini telah menjadi percontohan dan pilot project di Indonesia. Melalui badan PBB UNESCAP, Kota Jambi menjadi Kota di Indonesia yang mengadopsi program Waste to Energy atau Integrated Resource Recovery Center (IRRC), dalam menghasilkan energi gas dan listrik ramah lingkungan yang dimanfaatkan secara gratis oleh masyarakat sekitar.

Kota Jambi juga saat ini telah mendapat bantuan asing untuk pembangunan Emission Reduction in Cities (ERiC) Programme Solid Waste Management di Kota Jambi dengan sistem Sanitary Landfill, bertempat di kawasan TPA Talang Gulo untuk mengolah sampah dengan konsep go green dan ramah lingkungan.

Kota Jambi juga telah mendapatkan bantuan dari Asian Development Bank (ADB) senilai 625 milyar Rupiah untuk pembangunan IPAL dengan Sewerage System yang berlokasi di Kecamatan Jambi Timur, serta bantuan yang bersumber dari lembaga PBB UN Habitat untuk penataan kawasan kumuh di Kota Jambi.