Kinerja Pengeloaan Keuangan Pemkot Jambi Tuai Apresiasi Pemerintah Pusat

JAMBI - Kesuksesan Pemerintahan Kota Jambi dalam bidang akuntabilitas tata kelola keuangan kembali meraih apresiasi dan penghargaan dari pemerintah pusat. Tercermin dari diraihnya predikat tertinggi atas penyajian laporan keuangan Pemkot Jambi, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pada 2018 dari BPK RI.

Apresiasi khusus dari pemerintah pusat tersebut, merupakan kali ketiga diraih oleh Pemkot Jambi, seiring dengan raihan WTP yang juga berturut-turut tiga kali diraih oleh Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi.

Bertempat di Ruang Pola Kantor Wali Kota Jambi, Senin pagi (30/9/2019), atas nama pemerintah pusat, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Negara (DJPBN) Kemenkeu Provinsi Jambi, Supendi, menyerahkan secara langsung penghargaan khusus pemerintah pusat tersebut kepada Wali Kota Jambi Syarif Fasha atas raihan prestasi gemilang bidang pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

Apresiasi khusus dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati bagi daerah yang berhasil meraih opini WTP dalam bentuk penghargaan dan pemberian dana insentif (DID) bagi daerah.

Kesuksesan tersebut merupakan buah manis dari perjuangan Pemkot Jambi yang dikomandoi oleh Wali Kota Syarif Fasha selama kepemimpinannya. Dalam sejarah Pemkot Jambi, di masa kepemimpinan Syarif, Pemkot sukses 3 kali berturut-turut meraih opini WTP dari BPK RI, atas akuntabilitas pengelolaan keuangan serta Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Dalam sambutan dan paparannya, Kakanwil DJPBN Jambi, Supendi menyampaikan bahwa kinerja pengelolaan anggaran dan keuangan Pemkot Jambi dinilai cukup baik selama ini.

"Dana transfer pusat untuk Pemkot Jambi berjumlah Rp1,1 triliun dan PAD Kota Jambi sebesar Rp364 miliar. Dibanding daerah lain, tingkat ketergantungan Pemkot Jambi cukup baik, yaitu sebesar 62%, di mana sisanya 30-37% mengandalkan PAD.

Bahkan ada daerah lain yang mengandalkan dana dari pusat hingga 90 persen. Tentu saja PAD harus terus ditingkatkan dari berbagai sektor, sehingga WTP dapat terus dipertahankan. Indikator Kinerja Utama, baik pembangunan SDM, fisik dan kesehatan juga berlangsung baik di Kota Jambi," ujar Kakanwil DJPBN yang baru 3 bulan bertugas di Jambi itu.

Dirinya juga berharap, Pemkot Jambi setiap tahunnya dapat terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan secara bertahap dapat mengurangi tingkat ketergantungan dari dana transfer pemerintah pusat, melalui optimalisasi PAD, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Jambi.

"Pemkot Jambi berhak menerima alokasi DID dari pemerintah pusat, hanya saja belum ditetapkan berapa jumlah DID yang didapatkan. DID tersebut akan keluar di tahun 2020, tapi hitungannya sesuai dengan realisasi anggaran di tahun 2019,” sebutnya.

Wali Kota Syarif Fasha dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tertinggi dan rasa bangganya atas penghargaan yang diberikan pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan RI tersebut, kepada Pemerintah Kota Jambi yang telah dinahkodai oleh dirinya selama dua periode ini.

“Alhamdulillah kami sangat bersyukur bisa kembali mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan RI, atas keberhasilan kami, kembali meraih Opini WTP dari BPK RI. Terima kasih kepada Kemenkeu, sudah 3 kali memberikan penghargaan kepada Pemkot Jambi. Ini adalah buah dari kerja keras seluruh OPD Pemkot Jambi, yang telah bersusah payah mempertahankan Opini WTP dari BPK RI, hingga tiga kali berturut-turut. Karena penilaian konerja kita diukur dari capaian WTP. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak atas penghargaan ini,” ungkap Fasha.

Ia pun menambahkan, bahwa pihaknya masih banyak membutuhkan bimbingan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan terkait penyampaian laporan keuangan. Dirinya berharap agar Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jambi, dapat terus membimbing Pemkot Jambi dalam menyampaikan laporan keuangan sehingga Opini WTP bisa terus dipertahankan oleh Pemkot Jambi.

“Tantangan saat ini adalah bagaimana kita menjaga dan bekerja keras untuk mempertahankan Opini WTP selanjutnya. Ini perlu karena WTP merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan prestasi. Tidak ada artinya membangun sebanyak mungkin jika kita tidak mampu membenahi laporan keuangan, itu sama saja dengan tidak bekerja. Bukan hanya fisik, tapi uang yang keluar dicatat dan bisa dipertanggung jawabkan,” jelasnya.

Wali Kota Fasha juga berkomitmen akan terus berupaya bersama jajarannya mempertahankan opini WTP tersebut dimasa yang akan datang, sebagai suatu tradisi bagi Pemkot Jambi.

Pada kesempatan itu mengancaman kepala OPD yang tidak maksimal dalam mencapai target kinerja yang menjadi tanggung jawabnya. Karena menurutnya, jika satu OPD saja salah dan lambat dalam menyampaikan laporan maka sangat mempengaruhi predikat yang akan dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan BPK RI.

“Kalau masih ada kepala OPD yang main-main dan lambat, saya tidak akan segan-segan untuk mencopot jabatannya. Karena kalau lemot artinya kepala OPD ini tidak mampu memacu pegawainya untuk bekerja dengan cepat dan tepat,” tegasnya.

Fasha meminta Kanwil DJPBN menjadi penyambung lidah aspirasi pemda kepada Menteri Keuangan untuk meningkatkan kucuran APBN di daerah. Karena menurutnya, permasalahan pembangunan yang cukup kompleks, banyak terjadi di wilayah perkotaan.

“Permasalahan kampung kumuh, pengangguran, masalah sosial, infrastruktur rata-rata terjadi di Kota. Sehinga sangat wajar jika anggaran di kota perlu ditingkatkan,” pungkasnya.

Turut pula hadir pada acara penyerahan penghargaan Menteri Keuangan RI tersebut, Ketua Sementara DPRD Kota Jambi, M. Yasir, Asisten Sekda, Staf Ahli Wali Kota, seluruh Kepala OPD Pemkot, camat dan lurah se-Kota Jambi.