Berkat BBM Satu Harga, Nelayan Natuna Makin Sejahtera
Minggu, 29 September 2019 - 22:01 WIB
Berkat BBM Satu Harga, Nelayan Natuna Makin Sejahtera
A
A
A
NATUNA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), meraih penghargaan BBM Satu Harga dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Penghargaan ini diserahkan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Archanda Thahar bersama Kepala BPH Migas Fhansurullah Asa kepada Bupati Natuna Hamid Rizal dalam acara bertajuk ‘Hilir Migas Expo 2019’ di Assembly Hall Jakarta Convention Center.
Selain Kabupaten Natuna, penghargaan terkait HUT ke-16 BPH Migas ini juga diberikan kepada sembilan pemerintah kabupaten lainnya, di antaranya Kabupaten Talaut, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Nias Selatan.
Bupati Natuna Hamid Rizal mengatakan penerapan BBM Satu Harga sudah berjalan dengan baik di 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna. “Baik di Pulau Natuna maupun di pulau-pulau lainnya, BBM sudah satu harga semua,” katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Sabtu (28/9/2019).
Meski demikian, Hamid Rizal mengatakan pihaknya masih menemui kendala terkait alat transportasi untuk mengangkut BBM ke pulau-pulau di wilayah Kabupaten Natuna. “Kendalanya, kami masih menggunakan kapal kayu untuk mengangkut BBM, sehingga aspek keamanannya kurang terjamin. Seharusnya menggunakan kapal besi,” ungkapnya.
Hamid Rizal menjelaskan, BBM Satu Harga dapat diterapkan di Kabupaten Natuna lantaran biaya distribusinya disubsidi oleh Pertamina. Untuk itu, Pemkab Natuna akan terus mengawasi penjualan BBM di Natuna agar tetap satu harga sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
“BBM Satu Harga ini sangat membantu masyarakat Natuna, terutama para nelayan. Sehingga, beban nelayan untuk melaut tidak terlalu berat,” ujar Hamid Rizal.
Dia mengungkapkan, hasil tangkapan ikan para nelayan di Natuna juga sudah ditampung oleh salah satu BUMN di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sehingga harga ikan relatif bagus. “Sekarang kesejahteraan nelayan di Kabupaten Natuna sudah meningkat,” katanya.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut, kata Hamid, juga terlihat dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna yang melampaui pertumbuhan ekonomi secara nasional. “Sekarang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna mencapai 5,8 persen. Angka ini melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,3 persen,” jelasnya.
Selain pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, Kabupaten Natuna di bawah kepemimpinan Hamid Rizal juga mencatat APBD kabupaten terbesar di Provinsi Kepri. Untuk tahun 2018, APBD Natuna mencapai Rp 1,2 triliun dan APBD Natuna 2019 mencapai Rp1,3 triliun. “Selain sektor migas dan perikanan, kami juga sedang menggali potensi pendapatan daerah dari sektor pariwisata,” tukasnya.
Terkait BBM Satu Harga, Kepala BPH Migas Fhansurullah Asa mengatakan dalam Undang-Undang Migas, BPH Migas berperan mengatur dan menetapkan bidang kegiatan hilir migas, yakni pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Juga mengatur ketersediaan BBM dan distribusinya ke seluruh daerah di Indonesia.
Selain itu, kata dia, program BBM Satu Harga bertujuan menjamin ketersediaan dan distribusi BBM yang adil dalam distribusi dan harga. “Saat ini, sudah diwujudkan di 170 lokasi BBM Satu Harga, dimana pada akhir Oktober akan selesai semua,” ujar Fhansurullah.
Menurut Fhansurullah, Kementerian ESDM melalui BPH Migas sudah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan BBM Satu Harga di 512 unit lokasi kecamatan terdepan, tertinggal, dan terpencil (3T) hingga tahun 2024.
Selain Kabupaten Natuna, penghargaan terkait HUT ke-16 BPH Migas ini juga diberikan kepada sembilan pemerintah kabupaten lainnya, di antaranya Kabupaten Talaut, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Nias Selatan.
Bupati Natuna Hamid Rizal mengatakan penerapan BBM Satu Harga sudah berjalan dengan baik di 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna. “Baik di Pulau Natuna maupun di pulau-pulau lainnya, BBM sudah satu harga semua,” katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Sabtu (28/9/2019).
Meski demikian, Hamid Rizal mengatakan pihaknya masih menemui kendala terkait alat transportasi untuk mengangkut BBM ke pulau-pulau di wilayah Kabupaten Natuna. “Kendalanya, kami masih menggunakan kapal kayu untuk mengangkut BBM, sehingga aspek keamanannya kurang terjamin. Seharusnya menggunakan kapal besi,” ungkapnya.
Hamid Rizal menjelaskan, BBM Satu Harga dapat diterapkan di Kabupaten Natuna lantaran biaya distribusinya disubsidi oleh Pertamina. Untuk itu, Pemkab Natuna akan terus mengawasi penjualan BBM di Natuna agar tetap satu harga sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
“BBM Satu Harga ini sangat membantu masyarakat Natuna, terutama para nelayan. Sehingga, beban nelayan untuk melaut tidak terlalu berat,” ujar Hamid Rizal.
Dia mengungkapkan, hasil tangkapan ikan para nelayan di Natuna juga sudah ditampung oleh salah satu BUMN di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sehingga harga ikan relatif bagus. “Sekarang kesejahteraan nelayan di Kabupaten Natuna sudah meningkat,” katanya.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut, kata Hamid, juga terlihat dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna yang melampaui pertumbuhan ekonomi secara nasional. “Sekarang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna mencapai 5,8 persen. Angka ini melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,3 persen,” jelasnya.
Selain pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, Kabupaten Natuna di bawah kepemimpinan Hamid Rizal juga mencatat APBD kabupaten terbesar di Provinsi Kepri. Untuk tahun 2018, APBD Natuna mencapai Rp 1,2 triliun dan APBD Natuna 2019 mencapai Rp1,3 triliun. “Selain sektor migas dan perikanan, kami juga sedang menggali potensi pendapatan daerah dari sektor pariwisata,” tukasnya.
Terkait BBM Satu Harga, Kepala BPH Migas Fhansurullah Asa mengatakan dalam Undang-Undang Migas, BPH Migas berperan mengatur dan menetapkan bidang kegiatan hilir migas, yakni pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Juga mengatur ketersediaan BBM dan distribusinya ke seluruh daerah di Indonesia.
Selain itu, kata dia, program BBM Satu Harga bertujuan menjamin ketersediaan dan distribusi BBM yang adil dalam distribusi dan harga. “Saat ini, sudah diwujudkan di 170 lokasi BBM Satu Harga, dimana pada akhir Oktober akan selesai semua,” ujar Fhansurullah.
Menurut Fhansurullah, Kementerian ESDM melalui BPH Migas sudah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan BBM Satu Harga di 512 unit lokasi kecamatan terdepan, tertinggal, dan terpencil (3T) hingga tahun 2024.
(thm)
