Iuran Naik, Warga Bekasi Tinggalkan BPJS Kesehatan

BEKASI - Warga Kota Bekasi menanggapi serius rencana kenaikan premi peserta Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Rencana kenaikan itu membuat sebagian warga memilih meninggalkan BPJS dan mendaftar ke Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS NIK) milik Pemerintah Kota Bekasi.

Kondisi beralihnya peserta BPJS ke kartu kesehatan milik pemerintah daerah bisa terlihat di Pendopo Kantor Wali Kota Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Hampir 100 warga setiap hari berdatangan untuk membuat kartu yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi.

Petugas Pelayanan Kartu Sehat Pendopo Kota Bekasi, Alfi Febriantara mengatakan, peningkatan warga yang membuat kartu sehat terjadi dua pekan terakhir ini. Warga yang membuat kartu sehat setiap harinya mencapai ratusan."Biasanya satu hari paling banyak 40 orang, sekarang mencapai 100 an lebih," katanya.

Apalagi sekarang begitu daftar KS, kata dia, kartunya langsung jadi. Syaratnya cuma bawa KK (Kartu Keluarga) Kota Bekasi. Kebanyakan warga yang datang membuat kartu sehat karena beralasan karena ada rencana kenaikan iuran BPJS. Ditambah lagi, uang kenaikannya itu sudah diketahui warga.

Bahkan, para pemohon KS NIK sekarang, lanjut dia, banyak dilakukan warga luar seperti Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor. Namun, karena aturan yang menyatakan warga dari luar Kota Bekasi tidak bisa memeroleh asuransi gratis ini. "Aturannya hanya warga Kota Bekasi yang boleh memiliki KS NIK," ujarnya.

Alfi juga menegaskan, Pemkot Bekasi menerbitkan KS-NIK dalam rangka memberikan hak istimewa kepada masyarakat yang telah membayarkan pajak setiap tahunnya. Menurut dia, satu keluarga yang telah memiliki KS-NIK akan ditanggung biaya rumah sakit plus pengobatan yang dijalani.

"Jadi alurnya ke puskesmas dulu, kalau urgen nanti akan dirujuk ke RSUD (rumah sakit umum daerah). Nanti akan ditempatkan di kelas III, tidak bisa upgrade tidak bisa downgrade," tuturnya. Saat ini, jumlah pemegang KS-NIK di tahun 2019 sudah mencapai 900 ribu jiwa.

Padahal, tahun 2018 lalu jumlah penggunanya baru mencapai 743 ribu jiwa. Dan tahun 2017 penggunanya sebanyak 400 ribu jiwa. Apalagi, warga Kota Bekasi banyak menggunakan kartu sehat ini daripada menggunakan BPJS. Selain gratis dan tidak dipungut biaya, penggunaanya juga tidak ribet.

Sementara warga Medan Satria, Nurhayati, mengatakan, dirinya sengaja memiliki KS NIK setelah tidak lagi menjadi peserta BPJS. Sebab, kartu jaminan kesehatan milik pemerintah gratis tanpa dipungut premi. "Kalau kartu lain tiap bulan saya harus bayar. Kalau pakai KS NIK semuanya gratis tanpa bayar," katanya.

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengatakan, banyaknya warga Kota Bekasi yang memilih kartu sehat adalah bukti masyarakat sangat puas dengan pelayanan kesahatan gratis yang diberikan pemerintah daerah."Kami terus perbaiki program KS-NIK tersebut. Agar masyarakat merasakan pelayanan kesehatan yang terbaik," katanya.

Meski demikian, Rahmat mengaku kedepanya pelayanan KS-NIK akan difokuskan untuk RSUD di Kota Bekasi. Apalagi, kata dia, pemerintah daerah sudah mempunyai mepat RSUD baru tipe D."Nantinya KS akan difokuskan ke sana sehingga dananya kembali lagi ke daerah," ungkapnya.

Menurut dia, kartus sehat menjadi program unggulan pemerintah daerah saat ini. Apalagi, beberapa daerah sudah melakukan studi banding ke Kota Bekasi untuk mempelajari penerapan kartu sehat di Bekasi. "Daerah lainya ingin seperti Bekasi, punya fasilitas kesehatan gratis untuk warganya," tuturnya.