Soal Wagub DKI, Pengamat Nilai Masalah Ada di PKS dan Gerindra
Selasa, 13 Agustus 2019 - 17:32 WIB
Soal Wagub DKI, Pengamat Nilai Masalah Ada di PKS dan Gerindra
A
A
A
JAKARTA - Mendekati pergantian anggota DPRD DKI Jakarta, hingga kini belum juga ditentukan Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno. Kondisi ini ditengarai adanya konflik internal antara partai pengusung yang tidak berkesudahan.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin mengatakan, lambatnya proses pemilihan Wagub DKI bukan disebabkan ulah anggota DPRD, melainkan ada permasalahan diinternal partai pengusung.
Jadi, lanjutnya, seandainya DPRD periode 2019-20124 sudah dilantik masalah ini tetap tidak akan selesai. Karena yang membuat lancar atau tidak sebenarnya bukan anggota DPRD lama atau baru tetapi belum dealnya antara Gerindra dengan PKS.
"Dulu deal. Sekarang no deal. Jadi pemilihan wagub terus berlarut-larut," ujar Ujang Komarudin saat dihubungi SINDOnews, Selasa, (13/8/2019). (Baca: Pemilihan Wagub DKI Akan Diserahkan ke Anggota DPRD DKI Periode 2019-2024 )
Ujang menuturkan, harus ada komunikasi intens kembali antara PKS dan Gerindra setelah Pilpres 2019 selesai. Karena sejatinya anggota DPRD dari partai lain posisinya hanya menunggu kesepakatan dari PKS dan Gerindra.
"Anggota DPRD dari PDIP, PSI atau pun partai lainnya itu sebenarnya menunggu langkah kongkrit PKS dengan Gerindra agar segera rujuk," katanya.
Sebelum Pilpres, lanjutnya, PKS dan Gerindra sepakat soal wagub pengganti Sandiaga Uno yang menjadi jatah PKS. Namun pasca Pilpres ketika Prabowo kalah, PKS dan Gerindra jadi cerai soal wagub DKI Jakarta. "Karena Gerindra pun bisa saja ingin ambil kursi wagub tersebut," ungkap Ujang. (Baca juga: DPRD DKI Enggan Bahas Wagub, Lebih Memilih Kunjungan ke Daerah )
Saat ini kedua nama kandidat Wagub DKI yang sudah disodorkan PKS belum juga ditetapkan oleh panitia pemilihan (Panlih). Jika ingin berjalan lancar maka PKS harus melakukan strategi gerilya ke Gerindra.
"Jadi sebelum melobi partai lain-lain. Yang terpenting bagi PKS adalah melobi dan deal dengan Gerindra," tegasnya.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin mengatakan, lambatnya proses pemilihan Wagub DKI bukan disebabkan ulah anggota DPRD, melainkan ada permasalahan diinternal partai pengusung.
Jadi, lanjutnya, seandainya DPRD periode 2019-20124 sudah dilantik masalah ini tetap tidak akan selesai. Karena yang membuat lancar atau tidak sebenarnya bukan anggota DPRD lama atau baru tetapi belum dealnya antara Gerindra dengan PKS.
"Dulu deal. Sekarang no deal. Jadi pemilihan wagub terus berlarut-larut," ujar Ujang Komarudin saat dihubungi SINDOnews, Selasa, (13/8/2019). (Baca: Pemilihan Wagub DKI Akan Diserahkan ke Anggota DPRD DKI Periode 2019-2024 )
Ujang menuturkan, harus ada komunikasi intens kembali antara PKS dan Gerindra setelah Pilpres 2019 selesai. Karena sejatinya anggota DPRD dari partai lain posisinya hanya menunggu kesepakatan dari PKS dan Gerindra.
"Anggota DPRD dari PDIP, PSI atau pun partai lainnya itu sebenarnya menunggu langkah kongkrit PKS dengan Gerindra agar segera rujuk," katanya.
Sebelum Pilpres, lanjutnya, PKS dan Gerindra sepakat soal wagub pengganti Sandiaga Uno yang menjadi jatah PKS. Namun pasca Pilpres ketika Prabowo kalah, PKS dan Gerindra jadi cerai soal wagub DKI Jakarta. "Karena Gerindra pun bisa saja ingin ambil kursi wagub tersebut," ungkap Ujang. (Baca juga: DPRD DKI Enggan Bahas Wagub, Lebih Memilih Kunjungan ke Daerah )
Saat ini kedua nama kandidat Wagub DKI yang sudah disodorkan PKS belum juga ditetapkan oleh panitia pemilihan (Panlih). Jika ingin berjalan lancar maka PKS harus melakukan strategi gerilya ke Gerindra.
"Jadi sebelum melobi partai lain-lain. Yang terpenting bagi PKS adalah melobi dan deal dengan Gerindra," tegasnya.
(ysw)
