Program Desa Dorong Percepatan Akses Keuangan Daerah di Jabar
Selasa, 06 Agustus 2019 - 17:29 WIB
Program Desa Dorong Percepatan Akses Keuangan Daerah di Jabar
A
A
A
BANDUNG - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menerima tim penilai Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2019 di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (6/8/2019).
Tim Penilai Utama TPAKD Award 2019 yang hadir yakni Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Sardjito, serta jajaran OJK Jawa Barat yang digawangi Triana Gunawan sebagai Kepala OJK Regional II Jabar.
Menurut Ridwan Kamil (RK), Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar selalu berupaya mempercepat akses keuangan daerah. Di masa kepemimpinannya, RK bertekad dapat menurunkan indeks Rasio Gini alias angka ketimpangan kaya-miskin.
"Salah satunya (dengan) menghilangkan gap desa-kota. Karena sebagian masyarakat masih menganggap bahwa sejahtera itu hidup di kota," ucap RK.
Salah satu upaya menghilangkan pola pikir kesenjangan desa-kota adalah program OVOC (One Village One Company). Lewat program ini, aktivitas ekonomi di desa akan 'dipecut' sehingga masyarakat desa menjadi berdaya dan memiliki penghasilan sehingga tidak perlu pindah ke kota.
"Di masa saya, milenial kita ajak kembali ke desa jadi CEO, karena mereka yang mengerti ekonomi digital. Kita cari CEO-nya dengan program Patriot Desa. Yang terpilih, kita tantang mengembangkan desa dengan potensi desa. Diharapkan dengan satu desa satu perusahaan warga desanya bisa bekerja saja di desa tapi rezeki kota," jelas RK.
Program ini, lanjut RK, menjadi strategi dalam memberdayakan perusahaan desa agar lebih kompetitif dan diharapkan hasil akan dirasakan dalam jangka panjang. "Di desanya juga kita bekali dengan Desa Digital. 600 desa sudah pasang Wifi, kemudian dilatih berjualan online sehingga harga jual bagus, ke pembeli lebih murah," ujar RK.
Selain itu, desa terbaik juga mendapat fasilitas tambahan yakni Maskara (Mobil Aspirasi Kampung Juara), mobil multifungsi yang bisa dimanfaatkan warga untuk angkutan pertanian, angkut jenazah, hingga hiburan seperti layar tancap.
Berkat reformasi ekonomi desa yang masuk dalam program kerja 'Jabar Juara Lahir Batin' di pemerintahan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, sebanyak 530 desa di Jabar bisa naik status dari desa berkembang menjadi desa maju. "Menunjukan gempuran kami fokus di desa, salah satu indikatornya keterbelakangan teknologi sudah tidak ada," tutur RK.
Selain itu, ada program Kredit Mesra (Masyarakat Ekonomi Sejahtera) bekerja sama dengan bjb di mana masyarakat bisa mendapat pinjaman modal usaha dengan rekomendasi dari Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid setempat. Berbagai program tersebut bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan juga mempermudah akses keuangan bagi masyarakat.
Dalam pertemuan itu, Sardjito berujar Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu nominasi TPAKD Award 2019. Dalam penilaiannya, tim akan melihat bagaimana Provinsi Jabar menjalankan program percepatan akses keuangan daerah serta apakah program tersebut bermanfaat, tepat sasaran, atau tidak untuk masyarakat.
Lewat percepatan akses keuangan daerah dan pemberdayaan masyarakat lewat program usaha, Sardjito berharap perekonomian masyarakat bisa didorong. "Sehingga migrasi ke kota akan berkurang dan menaikkan value of land (harga tanah) sehingga masyarakat tidak akan jual tanah aset miliknya ke orang lain," ucap Sardjito.
Tim Penilai Utama TPAKD Award 2019 yang hadir yakni Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Sardjito, serta jajaran OJK Jawa Barat yang digawangi Triana Gunawan sebagai Kepala OJK Regional II Jabar.
Menurut Ridwan Kamil (RK), Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar selalu berupaya mempercepat akses keuangan daerah. Di masa kepemimpinannya, RK bertekad dapat menurunkan indeks Rasio Gini alias angka ketimpangan kaya-miskin.
"Salah satunya (dengan) menghilangkan gap desa-kota. Karena sebagian masyarakat masih menganggap bahwa sejahtera itu hidup di kota," ucap RK.
Salah satu upaya menghilangkan pola pikir kesenjangan desa-kota adalah program OVOC (One Village One Company). Lewat program ini, aktivitas ekonomi di desa akan 'dipecut' sehingga masyarakat desa menjadi berdaya dan memiliki penghasilan sehingga tidak perlu pindah ke kota.
"Di masa saya, milenial kita ajak kembali ke desa jadi CEO, karena mereka yang mengerti ekonomi digital. Kita cari CEO-nya dengan program Patriot Desa. Yang terpilih, kita tantang mengembangkan desa dengan potensi desa. Diharapkan dengan satu desa satu perusahaan warga desanya bisa bekerja saja di desa tapi rezeki kota," jelas RK.
Program ini, lanjut RK, menjadi strategi dalam memberdayakan perusahaan desa agar lebih kompetitif dan diharapkan hasil akan dirasakan dalam jangka panjang. "Di desanya juga kita bekali dengan Desa Digital. 600 desa sudah pasang Wifi, kemudian dilatih berjualan online sehingga harga jual bagus, ke pembeli lebih murah," ujar RK.
Selain itu, desa terbaik juga mendapat fasilitas tambahan yakni Maskara (Mobil Aspirasi Kampung Juara), mobil multifungsi yang bisa dimanfaatkan warga untuk angkutan pertanian, angkut jenazah, hingga hiburan seperti layar tancap.
Berkat reformasi ekonomi desa yang masuk dalam program kerja 'Jabar Juara Lahir Batin' di pemerintahan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, sebanyak 530 desa di Jabar bisa naik status dari desa berkembang menjadi desa maju. "Menunjukan gempuran kami fokus di desa, salah satu indikatornya keterbelakangan teknologi sudah tidak ada," tutur RK.
Selain itu, ada program Kredit Mesra (Masyarakat Ekonomi Sejahtera) bekerja sama dengan bjb di mana masyarakat bisa mendapat pinjaman modal usaha dengan rekomendasi dari Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid setempat. Berbagai program tersebut bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan juga mempermudah akses keuangan bagi masyarakat.
Dalam pertemuan itu, Sardjito berujar Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu nominasi TPAKD Award 2019. Dalam penilaiannya, tim akan melihat bagaimana Provinsi Jabar menjalankan program percepatan akses keuangan daerah serta apakah program tersebut bermanfaat, tepat sasaran, atau tidak untuk masyarakat.
Lewat percepatan akses keuangan daerah dan pemberdayaan masyarakat lewat program usaha, Sardjito berharap perekonomian masyarakat bisa didorong. "Sehingga migrasi ke kota akan berkurang dan menaikkan value of land (harga tanah) sehingga masyarakat tidak akan jual tanah aset miliknya ke orang lain," ucap Sardjito.
(alf)
