PB HMI Tegaskan Sikap Netral pada Kontestasi Pilpres 2019

MANADO - Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sulawesi Utara-Gorontalo menggelar pelantikan untuk periode 2018-2020 dengan tema "Ikrar Perjuangan, Ikhtiar Badko HMI Sulut-Go Menjawab Tantangan Zaman" di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Manado pada hari Sabtu (18/5/2019).

Sesi pelantikan yang mengukuhkan pengurus Badko Sulutgo di bawah kepimpinan Ahmad Syakur sebagai Ketua Umum dan Ramlan Tinamonga sebagai Sekretaris Umum tersebut dilakukan langsung oleh Ketua Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Rahim Key dan Wakil Sekretaris Jenderal PB HMI, Melys Ali.

Dalam pidatonya, Rahim mengingatkan Badko HMI Sulutgo tentang perlunya menjaga independensi HMI dalam wacana pilpres 2019. Yaitu dengan meletakkan posisi HMI pada posisi di tengah dan tidak berpihak ke pasangan calon manapun. Rahim menambahkan bahwa posisi di tengah adalah posisi seimbang.

"Independen berdasarkan tafsir independensi HMI adalah memihak pada kebenaran. Mengenai kontestasi Pilpres 2019, HMI harus berada di tengah. Sebab posisi tengah adalah posisi seimbang, dan dalam konteks apapun itu posisi seimbang selalu menjadi posisi yang benar. Namun jangan sampai kita memonopoli kebenaran hanya pada satu pihak, sehingga seolah-olah pihak lainnya salah secara mutlak," kata Rahim dalam penyataan tertulis yang diterima SINDOnews, Minggu (19/5/2019).

Rahim juga mengingatkan, agar pengurus Badko HMI Sulutgo cermat serta berhati-hati dalam bersikap dan berpendapat.

"Walaupun masing-masing dari kita punya pilihan politik yang berbeda, tapi tetap letakkanlah organisasi ini sesuai pada tempatnya yaitu di tengah. Walaupun sedikit banyak kader HMI paham mengenai politik, jangan juga bersikap sok politisi berbendera HMI. Akibatnya HMI malah jadi bahan olok-olokan," tambah Rahim.

Rahim juga sempat menyinggung mengenai statement people power yang sempat ramai di media sosial.

"Contoh kecerobohan dalam bersikap dan berpendapat itu jika kita mencoba kontra dengan people power, lantas mengatakan syarat dengan muatan politik. Ya kan memang people power itu reaksi dari kontestasi politik bagi yang menganggap terjadinya kecurangan. Ini sama saja blundernya dengan statement yang ingin kontra dengan aksi penistaan agama lalu menambahkan alasan syarat dengan muatan agama," tegas Rahim.

Rahim melanjutkan, sebaiknya HMI menjaga jarak dari lontaran-lontaran wacana politik dari masing-masing kubu.

"Ya kita sebaiknya jaga jarak lah dari serangan dan tangkisan wacana politik dari masing-masing kubu. Soal people power sendiri ya biarin aja. Jadi, jangan bilang people power itu tidak perlu, tapi tidak perlu membicarakan people power. Sebab sadarlah, kondisi seperti ini HMI mau bicara apapun tidak berpengaruh terhadap jadi dan batalnya people power. Situasi sudah panas jangan ditambah panas. HMI harus di tengah dan menghadirkan wacana yang sejuk seperti persoalan kemanusiaan. Aksi tabur bunga adalah aksi kemanusiaan," tandas Rahim.