Yenny Wahid Usul Konsep Smart City Diterapkan di Ibu Kota Baru

JAKARTA - Putri mantan presiden RI KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Zannuba Arifah Chafsoh atau Yenny Wahid menilai sumber daya di pulau Jawa tidak akan mampu lagi memenuhi kebutuhan penduduknya. Langkah pemerintah untuk memindahkan ibu kota dianggap tepat.

Yenny bahkan mengusulkan agar nantinya ibu kota baru menerapkan konsep smart and suistainable city. "Sumber daya air dan lahan yang makin terbatas akan menjadi penyebab timbulnya berbagai masalah, misalnya masalah perebutan lahan dan timbulnya penyakit karena tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan air bersih," kata Yenny dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/5/2019).

Tokoh perubahan 2018 versi media cetak nasional ini mengatakan, perlu upaya komprehensif dan visioner agar ada sentra geopolitis baru selain Jakarta agar tercipta efek ekonomi dan efek perpindahan penduduk yang masif.

"Kita sama-sama tahu bahwa government spending atau belanja pemerintah masih menjadi salah satu faktor besar dalam menggerakkan roda ekonomi, karenanya kalau belanja pemerintah diarahkan ke daerah lain, maka efek yang tercipta akan signifikan," katanya.

Kata dia, bisa dibayangkan lapangan pekerjaan yang akan tercipta di daerah kalimantan dalam rangka pembangunan ibu kota baru. "Berapa orang yang bisa terlibat di dalamnya. Mulai dari perencanaan sampai pengerjaan secara fisik. Belum lagi efek turunan yang akan tercipta ketika ada banyak pekerja berada di sana," katanya.

Dia menambahkan restoran, rumah sakit, sekolah, tempat hiburan, dan berbagai infrastruktur fisik dan sosial lainnya akan segera bermunculan, yang artinya akan menumbuhkan entrepreneurship dan kewirausahaan baru. Apalagi kalau kota baru langsung dirancang sebagai smart city.

Konsep smart city, yang memiliki ciri-ciri ada hyper connectivity, penggunaan teknologi internet of things dan big data untuk mengatur sistem yang berjalan, mulai dari pengolahan limbah sampai supply energi dan air, kata Yenny harus diterapkan.

Selain itu penggunaan teknologi juga harus diterapkan dalam monitoring dan pengelolaan berbagai aset publik. "kota baru nanti harus mempunyai lebih banyak lagi sistem transportasi yang ramah lingkungan, misalnya ada lebih banyak ride sharing, juga cash less system agar lebih efisien", imbuhnya.

"Juga diperlukan lebih banyak lagi taman-taman kota dan fasilitas ramah anak seperti taman bermain hijau, agar tumbuh kembang generasi mendatang lebih maksimal," katanya.

Data menunjukkan bahwa 70 persen warga dunia menempati 2 persen lahan bumi, terutama berpusat di perkotaan. Artinya ada persoalan besar menyangkut urbanisasi yang harus diatasi bersama. "Jadi wacana pemindahan ibu kota, kalau diletakkan dalam konteks pemerataan akses kesejahteraan, memang mutlak harus dilakukan," katanya.

Yenny mengambil contoh Palangkaraya. Dengan luas wilayah sekitar 2.400 km, yang terbangun baru sekitar 50 km, jadi potensi lahannya masih sangat besar untuk menampung migrasi penduduk dari pulau Jawa. "Selain itu Kalimantan sendiri adalah pulau yang tidak pernah terkena gempa, jadi stabilitas pemerintah sendiri bisa lebih terjaga," kata dia.

Dikatakan Yenny, wacana pemindahan ibu kota juga pernah dilontarkan di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Kala itu, Gus Dur mengusulkan Subang, Jawa Barat sebagai alternatif ibu kota.

Kata dia, pemindahan ibu kota juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama juga di luar Pulau Jawa.