Jak Lingko Terkendala Kebijakan, Transportasi ke Permukiman Belum Terlayani
Jum'at, 19 April 2019 - 23:35 WIB
Jak Lingko Terkendala Kebijakan, Transportasi ke Permukiman Belum Terlayani
A
A
A
JAKARTA - Program Transportasi Jak Lingko hingga saat ini belum terlayani hingga ke permukiman. PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) meminta Dinas Perhubungan permudah kebijakan agar operator Angkutan Kota (Angkot) bergabung dalam Jak Lingko.
Direktur Utama PT Transjakarta, Agung Wicaksono mengatakan, Jak Lingko merupakan salah satu yang ditekankan pemerintah agar mampu melayani pengguna angkutan umum hingga 500 meter dari pemukiman warga. Namun, ada beberapa hal yang harus dikordinasikan dengan Dinas Perhubungan tentang bagaimana caranya ada kebijakan yang memudahkan operator angkot segera bergabung dalam Jak Lingko.
"Salah satunya itu ya peremajaan. Kesiapan operator mermajakan angkutan untuk bergabung dengan Jak Lingko sesuai Peraturan Daerah (Perda). Dari skema yang kita tawarkan itu memungkinkan operator untuk lakukan permajaan," kata Agung Wicaksono, kemarin.
Berbeda dengan Agung, Ketua Organda DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan justru menanyakan pelaksanaaan operasional Angkot yang menjadi kewenangan PT Transjakarta. Menurutnya, hingga saat ini, para operator Angkot terus mengeluh perihal batasan kuota yang di jalankan oleh Transjakarta. Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengirimkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan perihal keluhan tersebut.
"Transjakarta itu kan pelaksana yang menentukan operasional Angkot dalam Jak Lingko. Dinas Perhubungan sudah membuka kuota dan banyak operator yang sudah siap sesuai syarat. Tetapi kenapa Transjakarta cuma dipilih tiga-empat unit dalam satu trayek. Satu trayek itu lebih dari 20 unit," jelasnya.
Kepala Bidang Angkutan Darat (BAD) Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Masdes Aerofi menuturkan, ada beberapa hal yang tengah berproses dalam program Jak Lingko. Bicara soal kuota, kata dia, Dinas Perhubungan telah mengeluarkan Surat Keputusan No 175 Tahun 2018 pada Desember lalu. Dimana salah satu pointya membuka kuota seluas luasnya kepada operator.
Namun, lanjut Masdes, pada uji coba OK Otrip yang kini berganti nama menjadi Jak Lingko, kuota ditetapkan sesuai karakter dan panjang rute. Dalam perjalanannya, Transjakarta meminta trayek yang demand banyak agar jumlah armadanya ditambah.
"Dari situ Kita revisi SK dengan satu poin dimana jumlah armadanya disesuaikan dengan rencana operasional Transjakarta. Jadi jumlah berapa itu yang mengatur Transjakarta," ujarnya.
Kemudian, Masdes juga menceritakan perihal kesiapan masing-masing 11 operator Angkot yang berbeda. Dimana ada beberapa operator yang kesulitan modal untuk peremajaan. Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya pun telah mengedarkan surat kepada para operator yang intinya bahwa jumlah armada dibuka kepada siapa saja yang telah siap bergabung dengan Jak Lingko.
Misalnya trayek M 08 tanah Abang-kota yang didalamnya terdapat tujuh operator. Masing masing operator itu ada persentasenya. Misalnya kebutuhan armada M08 50 unit, tujuh operator ada yang mendapatkan, delapan, sembilan, 10, 11 dan sebagainya.
"Salah satu operator, lestari itu kuotanya tiga, tapi dia siap 10 unit. Sementara Kopamilet kuota 27 tapi satupun belum siap. Nah Kita buka akhirnya untuk operator lestari untuk masuk penuhi kuota. Kamu tidak perlu lagi terkunci dengan kuota masing-masing. Siapa yang siap silakan mengajukan," tegasnya.
Kepada PT Transjakarta, Masdes juga telah meminta agar juga memilih armada Angkot yang usianya 6-10 tahun. Apalagi harganya sudah ada dua dalam E-katalog daerah yang tengah diselesaikan oleh Badan Pengadaan Barang Dan Jasa (BPBJ) DKI Jakarta.
"Selama ini Kan Transjakarta hanya memilih Angkot yang usianya 0-5 Tahun. Melihat fenomena sekarang ya klik juga lah 6-10 Tahun. Kan perdanya mengatur maksimal 10 tahun. Target Kita hingga akhir tahun itu 1.441 Angkot agar bisa melayani hingga ke pemukiman, sekarang baru 800," pungkasnya.
Direktur Utama PT Transjakarta, Agung Wicaksono mengatakan, Jak Lingko merupakan salah satu yang ditekankan pemerintah agar mampu melayani pengguna angkutan umum hingga 500 meter dari pemukiman warga. Namun, ada beberapa hal yang harus dikordinasikan dengan Dinas Perhubungan tentang bagaimana caranya ada kebijakan yang memudahkan operator angkot segera bergabung dalam Jak Lingko.
"Salah satunya itu ya peremajaan. Kesiapan operator mermajakan angkutan untuk bergabung dengan Jak Lingko sesuai Peraturan Daerah (Perda). Dari skema yang kita tawarkan itu memungkinkan operator untuk lakukan permajaan," kata Agung Wicaksono, kemarin.
Berbeda dengan Agung, Ketua Organda DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan justru menanyakan pelaksanaaan operasional Angkot yang menjadi kewenangan PT Transjakarta. Menurutnya, hingga saat ini, para operator Angkot terus mengeluh perihal batasan kuota yang di jalankan oleh Transjakarta. Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengirimkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan perihal keluhan tersebut.
"Transjakarta itu kan pelaksana yang menentukan operasional Angkot dalam Jak Lingko. Dinas Perhubungan sudah membuka kuota dan banyak operator yang sudah siap sesuai syarat. Tetapi kenapa Transjakarta cuma dipilih tiga-empat unit dalam satu trayek. Satu trayek itu lebih dari 20 unit," jelasnya.
Kepala Bidang Angkutan Darat (BAD) Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Masdes Aerofi menuturkan, ada beberapa hal yang tengah berproses dalam program Jak Lingko. Bicara soal kuota, kata dia, Dinas Perhubungan telah mengeluarkan Surat Keputusan No 175 Tahun 2018 pada Desember lalu. Dimana salah satu pointya membuka kuota seluas luasnya kepada operator.
Namun, lanjut Masdes, pada uji coba OK Otrip yang kini berganti nama menjadi Jak Lingko, kuota ditetapkan sesuai karakter dan panjang rute. Dalam perjalanannya, Transjakarta meminta trayek yang demand banyak agar jumlah armadanya ditambah.
"Dari situ Kita revisi SK dengan satu poin dimana jumlah armadanya disesuaikan dengan rencana operasional Transjakarta. Jadi jumlah berapa itu yang mengatur Transjakarta," ujarnya.
Kemudian, Masdes juga menceritakan perihal kesiapan masing-masing 11 operator Angkot yang berbeda. Dimana ada beberapa operator yang kesulitan modal untuk peremajaan. Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya pun telah mengedarkan surat kepada para operator yang intinya bahwa jumlah armada dibuka kepada siapa saja yang telah siap bergabung dengan Jak Lingko.
Misalnya trayek M 08 tanah Abang-kota yang didalamnya terdapat tujuh operator. Masing masing operator itu ada persentasenya. Misalnya kebutuhan armada M08 50 unit, tujuh operator ada yang mendapatkan, delapan, sembilan, 10, 11 dan sebagainya.
"Salah satu operator, lestari itu kuotanya tiga, tapi dia siap 10 unit. Sementara Kopamilet kuota 27 tapi satupun belum siap. Nah Kita buka akhirnya untuk operator lestari untuk masuk penuhi kuota. Kamu tidak perlu lagi terkunci dengan kuota masing-masing. Siapa yang siap silakan mengajukan," tegasnya.
Kepada PT Transjakarta, Masdes juga telah meminta agar juga memilih armada Angkot yang usianya 6-10 tahun. Apalagi harganya sudah ada dua dalam E-katalog daerah yang tengah diselesaikan oleh Badan Pengadaan Barang Dan Jasa (BPBJ) DKI Jakarta.
"Selama ini Kan Transjakarta hanya memilih Angkot yang usianya 0-5 Tahun. Melihat fenomena sekarang ya klik juga lah 6-10 Tahun. Kan perdanya mengatur maksimal 10 tahun. Target Kita hingga akhir tahun itu 1.441 Angkot agar bisa melayani hingga ke pemukiman, sekarang baru 800," pungkasnya.
(mhd)
