241.600 Warga Kota Bekasi Tidak Tamat Sekolah Dasar
Rabu, 03 April 2019 - 19:22 WIB
241.600 Warga Kota Bekasi Tidak Tamat Sekolah Dasar
A
A
A
BEKASI - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi mencatat sebanyak 241.600 penduduk tidak tamat Sekolah Dasar (SD). Data tersebut tercatat dari profil kependudukan Kota Bekasi tahun 2017.
Untuk penduduk yang tamatan SD mencapai 224.335 orang, tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 249.473 orang. Kemudian tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) mencapai 993.275 orang.
"Khusus untuk lulusan perguruan tinggi strata 1 (S1) lebih dominan ketimbang pascasarjana," ungkap Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatullah pada Rabu (3/4/2019). Menurut Inay, jenjang pendidikan yang lebih tinggi berada di Kecamatan Mustikajaya.
Sementara untuk jenjang pendidikan yang lebih rendah berada di Kecamatan Bekasi Barat. Hanya saja, kata dia, untuk data tahun 2018, pihaknya masih melakukan rekapitulasi. Hingga saat ini, rekapitulasi pemuktahiran data sedang dilakukan pemerintah.
Inay menjelaskan, sebenarnya partisipasi sekolah merupakan salah satu ukuran yang digunakan dalam menilai keberhasilan program wajib belajar. Dengan subsidi pendidikan yang tiap tahun diberikan, maka upaya penekanan angka tidak sekolah bisa berkurang. "Subsidi pendidikan untuk SD, dan SMP masih kita berikan setiap tahunnya," ucapnya.
Pada tahun 2019, besaran subsidi pendidikan untuk SD dan SMP tertera dalam APBD sebesar Rp110 miliar. Dana itu diberikan kepada seluruh siswa selama satu tahun. "Subsidi pendidikan ini setiap tahun diberikan pemerintah daerah, sehingga siswa belajar gratis. Jadi warga Bekasi yang mengenyam pendidikan SD dan SMP memang gratis," ujarnya.
Selain itu, upaya lain yang dilakukan pemerintah daerah memberikan pendidikan gratis pada sekolah keseteraan. Mereka yang tadinya tidak tamat SD atau hanya tamatan SD maka bisa meneruskan sekolah lagi pada program paket. "Program paket A, B dan C semuanya gratis, karena sudah disubsidi oleh pemerintah," jelasnya.
Meski begitu, warga yang sudah bisa membaca dan menulis sudah terlihat sejak usia 10 tahun sampai 17 tahun. Hanya saja, untuk warga yang belum sekolah jumlahnya mencapai 440.135 orang.
Untuk itu, pemerintah daerah terus menekan angka warga putus sekolah dengan pembiayaan yang terus dikucurkan dari anggaran daerah yang besar kepada sektor pendidikan.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi, Taufik Rachmat Hidayat mengatakan, saat ini jumlah penduduk di Kota Bekasi mencapao 2,4 juta jiwa. Menurutnya, data kependudukan sudah sesuai dengan laporan yang dikirim instansi terkait.
"Jadi adapun pendataan yang sudah terlampir di kami itu berdasarkan data dari dinas terkait," katanya. Saat ini, kata dia, penduduk Kota Bekasi saat ini sudah bebas biaya pendidikan.
Sehingga, ratio pertumbuhan ekonomi penduduk berangsur tinggi. "Karena mereka mendapat pekerjaan, dimana para pencari kerja itu adalah tamatan SLTA, dan tamatan SI kebanyakan cepat mendapatkan pekerjaan di Bekasi," ucapnya.
Untuk penduduk yang tamatan SD mencapai 224.335 orang, tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 249.473 orang. Kemudian tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) mencapai 993.275 orang.
"Khusus untuk lulusan perguruan tinggi strata 1 (S1) lebih dominan ketimbang pascasarjana," ungkap Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatullah pada Rabu (3/4/2019). Menurut Inay, jenjang pendidikan yang lebih tinggi berada di Kecamatan Mustikajaya.
Sementara untuk jenjang pendidikan yang lebih rendah berada di Kecamatan Bekasi Barat. Hanya saja, kata dia, untuk data tahun 2018, pihaknya masih melakukan rekapitulasi. Hingga saat ini, rekapitulasi pemuktahiran data sedang dilakukan pemerintah.
Inay menjelaskan, sebenarnya partisipasi sekolah merupakan salah satu ukuran yang digunakan dalam menilai keberhasilan program wajib belajar. Dengan subsidi pendidikan yang tiap tahun diberikan, maka upaya penekanan angka tidak sekolah bisa berkurang. "Subsidi pendidikan untuk SD, dan SMP masih kita berikan setiap tahunnya," ucapnya.
Pada tahun 2019, besaran subsidi pendidikan untuk SD dan SMP tertera dalam APBD sebesar Rp110 miliar. Dana itu diberikan kepada seluruh siswa selama satu tahun. "Subsidi pendidikan ini setiap tahun diberikan pemerintah daerah, sehingga siswa belajar gratis. Jadi warga Bekasi yang mengenyam pendidikan SD dan SMP memang gratis," ujarnya.
Selain itu, upaya lain yang dilakukan pemerintah daerah memberikan pendidikan gratis pada sekolah keseteraan. Mereka yang tadinya tidak tamat SD atau hanya tamatan SD maka bisa meneruskan sekolah lagi pada program paket. "Program paket A, B dan C semuanya gratis, karena sudah disubsidi oleh pemerintah," jelasnya.
Meski begitu, warga yang sudah bisa membaca dan menulis sudah terlihat sejak usia 10 tahun sampai 17 tahun. Hanya saja, untuk warga yang belum sekolah jumlahnya mencapai 440.135 orang.
Untuk itu, pemerintah daerah terus menekan angka warga putus sekolah dengan pembiayaan yang terus dikucurkan dari anggaran daerah yang besar kepada sektor pendidikan.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi, Taufik Rachmat Hidayat mengatakan, saat ini jumlah penduduk di Kota Bekasi mencapao 2,4 juta jiwa. Menurutnya, data kependudukan sudah sesuai dengan laporan yang dikirim instansi terkait.
"Jadi adapun pendataan yang sudah terlampir di kami itu berdasarkan data dari dinas terkait," katanya. Saat ini, kata dia, penduduk Kota Bekasi saat ini sudah bebas biaya pendidikan.
Sehingga, ratio pertumbuhan ekonomi penduduk berangsur tinggi. "Karena mereka mendapat pekerjaan, dimana para pencari kerja itu adalah tamatan SLTA, dan tamatan SI kebanyakan cepat mendapatkan pekerjaan di Bekasi," ucapnya.
(whb)
