Pemprov DKI Luncurkan Layanan Pengaduan Terintegrasi CRM
Kamis, 28 Maret 2019 - 08:44 WIB
Pemprov DKI Luncurkan Layanan Pengaduan Terintegrasi CRM
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengakatan, sistem pengaduan terintegrasi Citizen Relation Management (CRM) dapat meningkatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Selain itu, hal tersebut juga bisa menjadi penilaian untuk jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), wali kota, bupati, camat dan lurah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
"Saya sampaikan kepada lurah dan camat, bahwa kita memiliki sistem untuk membuat pelayanan warga itu responsif terhadap kebutuhan mereka," ucap Anies di Jakarta, Rabu 27 Maret 2019 malam.
Menurut Anies, pelayanan warga oleh jajaran Pemprov DKI Jakarta harus berdasarkan sistem, sehingga tidak mengandalkan pada pengawasan pribadi atau pimpinan.
"Ini semua kita lakukan untuk membuat kinerja Pemprov DKI Jakarta diukur melalui sistem. Sehingga, pelayanan warga lebih berkembang dan berkelanjutan," terangnya.
Selain memperkuat sistem pengawasan dan pengaduan yang terintegrasi CRM, kata dia, ke depan juga akan ada Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala yang respondennya adalah warga Jakarta terkait kinerja Pemprov DKI Jakarta.
"Kita harus mengukur kepuasan masyarakat secara reguler, kita ingin semua jajaran Pemprov tahu persis apa yang menjadi harapan dan apa langkah yang seharusnya dikerjakan. Nantinya, sensus ini akan dimulai tiga bulanan, dan respondennya dari seluruh elemen masyarakat," paparnya.
Untuk diketahui, penyempurnaan sistem CRM merupakan penyempurnaan regulasi Pergub Nomor 128 Tahun 2017 dan revisi Ingub Nomor 135 Tahun 2017, serta revisi SE Sekda Nomor 61/SE/2018.
"Saya sampaikan kepada lurah dan camat, bahwa kita memiliki sistem untuk membuat pelayanan warga itu responsif terhadap kebutuhan mereka," ucap Anies di Jakarta, Rabu 27 Maret 2019 malam.
Menurut Anies, pelayanan warga oleh jajaran Pemprov DKI Jakarta harus berdasarkan sistem, sehingga tidak mengandalkan pada pengawasan pribadi atau pimpinan.
"Ini semua kita lakukan untuk membuat kinerja Pemprov DKI Jakarta diukur melalui sistem. Sehingga, pelayanan warga lebih berkembang dan berkelanjutan," terangnya.
Selain memperkuat sistem pengawasan dan pengaduan yang terintegrasi CRM, kata dia, ke depan juga akan ada Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala yang respondennya adalah warga Jakarta terkait kinerja Pemprov DKI Jakarta.
"Kita harus mengukur kepuasan masyarakat secara reguler, kita ingin semua jajaran Pemprov tahu persis apa yang menjadi harapan dan apa langkah yang seharusnya dikerjakan. Nantinya, sensus ini akan dimulai tiga bulanan, dan respondennya dari seluruh elemen masyarakat," paparnya.
Untuk diketahui, penyempurnaan sistem CRM merupakan penyempurnaan regulasi Pergub Nomor 128 Tahun 2017 dan revisi Ingub Nomor 135 Tahun 2017, serta revisi SE Sekda Nomor 61/SE/2018.
(mhd)
