Usul Denda Rp500 Ribu bagi Masyarakat yang Golput
Kamis, 21 Maret 2019 - 17:08 WIB
Usul Denda Rp500 Ribu bagi Masyarakat yang Golput
A
A
A
JAKARTA - Golongan putih atau golput merupakan sikap dan pilihan masyarakat yang dilakukan secara sengaja untuk tidak memberikan hak suaranya saat pesta demokrasi digelar. Tentu, tingkat partisipasi itu sangat berdampak kepada hasil yang diharapkan dari pesta demokrasi tersebut.
Oleh karenanya, kini muncul sebuah usulan tegas untuk menggenjot partisipasi masyarakat, yakni dengan memberikan denda bagi yang tidak ikut berpartisipasi.
Hal itu diusulkan oleh Dewan Pembina DPP Institut L9,Muh Rapsel Ali. Kata dia, agar pemerintah memberi kompensasi biaya transport pemilih menuju tempat pemungutan suara (TPS). Namun jika pemilih tidak menunaikan kewajibannya, kata dia, agar yang bersangkutan diganjar berupa denda Rp500 ribu atau bahkan denda kurungan.
"Saya usul hak pilih di (setiap) rumah menjadi wajib pilih. Wajib pilih diberi kompensasi biaya transport ke TPS sebesar Rp50 ribu," tutur Rapsel dalam keterangannya, Kamis (21/3/2019).
"Karena merupakan wajib pilih, maka, jika tidak datang ke TPS dikenakan denda Rp500 ribu, atau denda kurungan badan selama tiga bulan," sambung Pendiri Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) ini.
Menurut Rapsel, melihat kondisi yang sudah-sudah, maka sudah waktunya pemerintah harus membuat regulasi baru mengenai ketetapan aturan wajib pilih. "Ini agar partisipasi pemilih meningkat dalam pesta demokrasi," tutur Rapsel lagi.
Rapsel mencontohkan, bahwa di beberapa negara maju sudah menerapkan aturan wajib pilih, seperti di Amerika Serikat dan Singapura.
"Jadi pemilih nantinya bukan lagi hak pilih, tapi wajib pilih. Mengikuti pemilu kan merupakan bagian demokrasi yang sangat penting, karena menyangkut pemilihan kepala negara. Oleh karena itu, maka setiap warga negara diwajibkan untuk mengikuti pemilu," tuntasnya.
Oleh karenanya, kini muncul sebuah usulan tegas untuk menggenjot partisipasi masyarakat, yakni dengan memberikan denda bagi yang tidak ikut berpartisipasi.
Hal itu diusulkan oleh Dewan Pembina DPP Institut L9,Muh Rapsel Ali. Kata dia, agar pemerintah memberi kompensasi biaya transport pemilih menuju tempat pemungutan suara (TPS). Namun jika pemilih tidak menunaikan kewajibannya, kata dia, agar yang bersangkutan diganjar berupa denda Rp500 ribu atau bahkan denda kurungan.
"Saya usul hak pilih di (setiap) rumah menjadi wajib pilih. Wajib pilih diberi kompensasi biaya transport ke TPS sebesar Rp50 ribu," tutur Rapsel dalam keterangannya, Kamis (21/3/2019).
"Karena merupakan wajib pilih, maka, jika tidak datang ke TPS dikenakan denda Rp500 ribu, atau denda kurungan badan selama tiga bulan," sambung Pendiri Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) ini.
Menurut Rapsel, melihat kondisi yang sudah-sudah, maka sudah waktunya pemerintah harus membuat regulasi baru mengenai ketetapan aturan wajib pilih. "Ini agar partisipasi pemilih meningkat dalam pesta demokrasi," tutur Rapsel lagi.
Rapsel mencontohkan, bahwa di beberapa negara maju sudah menerapkan aturan wajib pilih, seperti di Amerika Serikat dan Singapura.
"Jadi pemilih nantinya bukan lagi hak pilih, tapi wajib pilih. Mengikuti pemilu kan merupakan bagian demokrasi yang sangat penting, karena menyangkut pemilihan kepala negara. Oleh karena itu, maka setiap warga negara diwajibkan untuk mengikuti pemilu," tuntasnya.
(mhd)
