Kurangi Macet, Pembangunan LRT Diusulkan hingga ke Bogor

BOGOR - Berbagai upaya untuk mengatasi kemacetan di kawasan Puncak terus dilakukan Pemkab Bogor. Selain one way atau satu arah, penting juga dilanjutkan pembangunan kereta Light Rail Transit (LRT) yang saat ini baru sampai Cibubur, dilanjutkan hingga Desa Cibanon, Sukaraja, Kabupaten Bogor.

Hal tersebut akan bermanfaat mengurai kemacetan bukan hanya disekitar Sukaraja saja, tapi juga berdampak hingga kawasan Puncak. "Maka dari itu, dalam setiap kesempatan, Pemkab selalu mengusulkan dan berharap agar pembangunan LRT yang dikerjakan pemerintah pusat berlanjut hingga Kecamatan Sukaraja," ungkap Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor, Supriyanto pada Minggu (24/2/2019).

Menurut Supriyanto, transportasi LRT yang dalam waktu dekat beroperasi hingga Cibubur diharapkan secepatnya bisa berlanjut hingga Cibanon, Sukaraja, Kabupaten Bogor."Karena di lokasi ini, kami sudah menyediakan lahan fasos fasum sekitar 10 hektare. Sehingga, selain bisa digunakan untuk LRT, minimal dua hektare bisa dibangun park and ride untuk kendaraan yang hendak ke Puncak," ujarnya.

Dia menuturkan, park and ride itu sangat bermanfaat sebagai solusi kemacwtan Puncak, karena masyarakat dapat memarkirkan kendaraannya. "Daripada terjebak macet berjam-jam tidak bisa naik (ke Puncak) mending naik bus pengumpan. Misalnya ketika sedang berlaku sistem satu arah. Busnya itu mungkin, bisa minta bantuan dari Taman Safari atau Taman Wisata Matahari," terangnya.

Menurutnya, hingga saat ini Pemkab juga saat ini secara umum sedang berusaha melakukan penataan transportasi sesuai pembahasan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ)."Kita sudah mengalokasikan dana senilai Rp500 juta. Dana yang disediakan untuk RITJ tidak hanya bersumber dari APBD, melainkan juga APBN, APBD Provinsi, dan dari swasta," tuturnya.

Sebab, lanjut dia, jika hanya mengandalkan dari pemerintah, untuk menata transportasi menjadi hal yang sulit dan mustahil. "Kita harapkan sinergi, sekarang sedang disusun dengan Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian yang lain, mana yang harus dianggarkan APBD mana yang Pemerintah Pusat atau provinsi, atau swasta," terangnya.

Terkait dengan itu, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika menjelaskan, sedang merancang sejumlah program untuk mengatasi persoalan pemenuhan kebutuhan transportasi publik.

"Langkah upaya kita dalam penyediaan moda transportasi publik di Kabupaten Bogor itu banyak. Baik yang berbasis jalan dalam konteks angkutan massal, maupun rel kereta. Kita mengharapkan ada percepatan pembangunan sejumlah Transit Oriented Development (TOD) di beberapa wilayah di Kabupaten Bogor," jelasnya.

Menurutnya, yang terpenting saat ini pertama adalah dalam mendukung program pemerintah pusat dalam mengintegrasikan sarana transportasi Jabodetabek sebagai upaya menggeser masyarakat agar beralih dari angkutan pribadi ke umum.

"Kemudian sebagaimana target Bupati Bogor yang sekarang ini, permasalahan transportasi publik yakni jalan di Kabupaten Bogor ini masih banyak yang belum terinjak angkutan umum. Targetnya kalau tak salah 80% jalan-jalan di Kabupaten Bogor diisi angkutan umum (angkot dan bus). Sekarang baru 60%," paparnya.

Terkait angkutan massal, pihaknya selalu berkordinasi dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Saat ini, pihaknya masih bekerjasama dengan BPTJ, khususnya menyangkut supply and demand. "Sedangkan untuk yang jalan raya itu kewenangan kita. Sehingga tujuan kita sebagai pelayan masyarakat terpenuhi. Sebab sudah menjadi kewajiban kita menyediakan angkutan umum agar masyarakat dalam beraktifitas dari satu tujuan ke tujuan yang lain bisa berbiaya murah," ucapnya.