Bangunan Liar Hambat Normalisasi Saluran Air di Permukiman Jakarta Barat
Senin, 11 Februari 2019 - 15:12 WIB
Bangunan Liar Hambat Normalisasi Saluran Air di Permukiman Jakarta Barat
A
A
A
JAKARTA - Bangunan liar di sejumlah saluran air menghambat normalisasi saluran air untuk mengantisipasi banjir. Pembangunan dan revitalisasi saluran tak berjalan mulus lantaran adanya bangunan.
Disisi lain, bila pembangunan tak dilanjutkan, genangan hingga banjir melanda kawasan permukiman. Bila hal itu terjadi pemerintah menjadi kambing hitam dari masalah ini. Sekretaris Kota Pemkot Jakarta Barat, Eldi Andi mengakui sejumlah proyek penataan kota kini terhambat dengan bangunan di Jakarta. Pos pos RW, pos ormas, baperkam, hingga bangunan warga banyak yang menutupi saluran air.
“Makanya diperlukan adanya musrembang. Kita ingin masyarakat dan Pemprov satu komitmen mengatasi masalah ini,” kata Eldi di Kantor Kelurahan Palmerah, Palmerah, Jakarta Barat, Senin (11/2/2019).
Eldi mengakui masalah ini bukanlah hal baru, menurutnya sejak dari dulu pembangunan infrastruktur terhambat bangunan liar. Karenanya dia meminta Camat dan Lurah untuk menyosialisasikan hal ini kepada warga.
Di tahun 2019 saja, Eldi mengatakan banyak wilayah di delapan kecamatan Jakarta Barat yang dipenuhi bangunan liar. Mereka kemudian menghambat pembangunan infrastruktur dan sarana. Imbasnya kerja Sudin menjadi terganggu bahkan tak maksimal. “Padahal warga yang mengusulkan, tapi pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Jadi kita saling bantu,” katanya.
Kasudin Sumber Daya Air Jakarta Barat, Imron Syahrir menuturkan, adanya bangunan liar membuat pembangunan dan normalisasi saluran air terganggu. Bahkan dalam beberapa kasus banyak kontraktor yang mogok kerja karena saluran air dikuasi warga.
“Makanya sebelum bekerja kita minta sterilkan dulu. Saya enggak mau kalau cuman ada surat pernyataan. Karena praktik di lapangan akan beda, warga setuju disurat, tapi tidak saat proyek dilakukan,” kata Imron.
Di tahun 2019 saja, Imron mengakui ancaman genangan dan banjir tetap menghantui Jakarta Barat. Sekalipun normalisasi dan pemasangan sheet pile dilakukan di kawasan Jakarta Selatan, tapi aliran air yang kencang akan melanda Jakarta Barat. Karenanya dibutuhkan manajeman air untuk mengatur aliran air.
Dalam beberapa proyek sendiri, Imron menegaskan, tidak akan melakukan penggantian ganti rugi bagi sejumlah warga yang bangunannya dirobohkan.
Karenanya bila masyarakat ngotot ingin melakukan perbaikan, namun tak membongkar, Sudin Sumber Daya Air Jakarta Barat bakal mencoret pembangunan disana dan mengganti di wilayah lain.
Saat ini, Imron mengakui pihaknya tengah menginventarisir beberapa lokasi pembangunan di tahun 2019 mendatang. Bahkan diakuinya ada satu lokasi yang dianggap mengganggu salah satunya gapura di kawasan Kresek, Taman Sari.
Pada tahun anggaran 2019 ini, Pemkot Jakarta Barat telah menganggarkan Rp81 miliar untuk perbaikan saluran air. Sementara untuk pembangunan sheet pile pihaknya menganggarkan Rp20 miliar. “Kita ada pembangunan pompa di Jakarta Barat ada satu lokasi di KFT. Dan anggaran pemeliharan yang sifatnya nanti kegiatan yang memang dapat ditanggani oleh pemeliharaan,” kata Imron.
Lurah Palmerah Jakarta Barat, Mohammad Ilham memaparkan pada musrembang yang dilakukan pihaknya mengusulkan 170 usulan dengan rancangan anggaran Rp33 miliar. “Ada 81 usulan yang kami ajukan untuk mengatasi banjir dan genangan di wilayah kami,” ucapnya.
Disisi lain, bila pembangunan tak dilanjutkan, genangan hingga banjir melanda kawasan permukiman. Bila hal itu terjadi pemerintah menjadi kambing hitam dari masalah ini. Sekretaris Kota Pemkot Jakarta Barat, Eldi Andi mengakui sejumlah proyek penataan kota kini terhambat dengan bangunan di Jakarta. Pos pos RW, pos ormas, baperkam, hingga bangunan warga banyak yang menutupi saluran air.
“Makanya diperlukan adanya musrembang. Kita ingin masyarakat dan Pemprov satu komitmen mengatasi masalah ini,” kata Eldi di Kantor Kelurahan Palmerah, Palmerah, Jakarta Barat, Senin (11/2/2019).
Eldi mengakui masalah ini bukanlah hal baru, menurutnya sejak dari dulu pembangunan infrastruktur terhambat bangunan liar. Karenanya dia meminta Camat dan Lurah untuk menyosialisasikan hal ini kepada warga.
Di tahun 2019 saja, Eldi mengatakan banyak wilayah di delapan kecamatan Jakarta Barat yang dipenuhi bangunan liar. Mereka kemudian menghambat pembangunan infrastruktur dan sarana. Imbasnya kerja Sudin menjadi terganggu bahkan tak maksimal. “Padahal warga yang mengusulkan, tapi pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Jadi kita saling bantu,” katanya.
Kasudin Sumber Daya Air Jakarta Barat, Imron Syahrir menuturkan, adanya bangunan liar membuat pembangunan dan normalisasi saluran air terganggu. Bahkan dalam beberapa kasus banyak kontraktor yang mogok kerja karena saluran air dikuasi warga.
“Makanya sebelum bekerja kita minta sterilkan dulu. Saya enggak mau kalau cuman ada surat pernyataan. Karena praktik di lapangan akan beda, warga setuju disurat, tapi tidak saat proyek dilakukan,” kata Imron.
Di tahun 2019 saja, Imron mengakui ancaman genangan dan banjir tetap menghantui Jakarta Barat. Sekalipun normalisasi dan pemasangan sheet pile dilakukan di kawasan Jakarta Selatan, tapi aliran air yang kencang akan melanda Jakarta Barat. Karenanya dibutuhkan manajeman air untuk mengatur aliran air.
Dalam beberapa proyek sendiri, Imron menegaskan, tidak akan melakukan penggantian ganti rugi bagi sejumlah warga yang bangunannya dirobohkan.
Karenanya bila masyarakat ngotot ingin melakukan perbaikan, namun tak membongkar, Sudin Sumber Daya Air Jakarta Barat bakal mencoret pembangunan disana dan mengganti di wilayah lain.
Saat ini, Imron mengakui pihaknya tengah menginventarisir beberapa lokasi pembangunan di tahun 2019 mendatang. Bahkan diakuinya ada satu lokasi yang dianggap mengganggu salah satunya gapura di kawasan Kresek, Taman Sari.
Pada tahun anggaran 2019 ini, Pemkot Jakarta Barat telah menganggarkan Rp81 miliar untuk perbaikan saluran air. Sementara untuk pembangunan sheet pile pihaknya menganggarkan Rp20 miliar. “Kita ada pembangunan pompa di Jakarta Barat ada satu lokasi di KFT. Dan anggaran pemeliharan yang sifatnya nanti kegiatan yang memang dapat ditanggani oleh pemeliharaan,” kata Imron.
Lurah Palmerah Jakarta Barat, Mohammad Ilham memaparkan pada musrembang yang dilakukan pihaknya mengusulkan 170 usulan dengan rancangan anggaran Rp33 miliar. “Ada 81 usulan yang kami ajukan untuk mengatasi banjir dan genangan di wilayah kami,” ucapnya.
(whb)
