DKI Siap Carikan Lahan untuk PKL Tanah Abang di luar Skybdrige
Jum'at, 18 Januari 2019 - 04:33 WIB
DKI Siap Carikan Lahan untuk PKL Tanah Abang di luar Skybdrige
A
A
A
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan kembali menata para Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat yang tidak bisa ditampung di Jembatan Multiguna atau Skybridge. DKI akan carikan lahan berdagang untuk PKL yang tidak tertampung di Skybdrige.
Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Irwandi mengatakan, peristiwa terjadinya bentrokan antara PKL dan Satpol PP akibat belum tertampungnya semua PKL di Skybridge. Sebenarnya, mereka sudah disiapkan di Blok F yang bisa memuat 149 PKL. Namun, mereka justru memilih berdagang di trotoar.
"Kondisi eksistingnya kita akan carikan tempat yang lain buat mereka yang tidak tertampung di Skybridge," kata Irwandi saat dihubungi, Kamis 17 Januari 2019.
Irwandi menjelaskan, berdasarkan kesepakatan antara PKL dan Pemprov DKI yang difasilitasi Ombudsman, sedikitnya ada sekitar 650 PKL di lapangan yang ditata di skybridge sebanyak 446 dan sisanya ditampung di Blok F.
Lantaran masih banyaknya pengguna jalan di bawah Skybridge, kata Irwandi, para PKL diluar kesepakatan itu muncul dan akhirnya PKL yang di Blok F juga kembali ke trotoar dibawah Skybridge.
"Kami meminta agar PKL yang sudah menyepakati bersama penataan sebelumnya menjaga ketertiban di Tanah Abang," pungkasnya.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyayangkan adanya kericuhan yang terjadi dalam penertiban PKL di Tanah Abang. Dia pun memilih untuk menunggu proses hukum yang tengah berjalan saat ini sebelum mengambil kesimpulan. Terpenting, kata dia, pihaknya tetap akan terus menertibkan dan mendisiplinkan kawasan Tanah Abang.
"Saat ini sedang dimintai keterangan tujuh orang oleh kepolisian. Empat orang dari petugas Pemprov, Satpol, dan tiga dari para pedagang atau orang-orang yang beroperasi di sana. Intinya kita harus menjaga ketertiban," ungkapnya.
Mantan Menteri Pendidikan itu menilai bahwasanya apabila semua menjalankan kesepakatan dengan Ombudsman terkait penataan yang ada, masalah di Tanah Abang tidak akan terjadi. Sebab, apabila dibilang kurang, tempat relokasi di kawasan Tanah Abang pasti akan selalu kurang.
"Saya berharap semua pihak jangan merusak kesepakatan itu. Karena kalau tidak ya muncul masalah baru," ungkapnya.
Sementara itu, Sekertaris Komisi D DPRD DKI Jakarta, Padapotan Sinaga meminta Pemprov DKI Jakarta bertanggung jawab atas terjadinya kericuhan dan kesemrautan yang terjadi di torotar dan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
"Skybridge tidak selesaikan masalah tanah abang kan, malah itu semakin semrawut dan terbukti ricuh," tegasnya.
Politikus PDI Perjuangan ini menilai pembangunan yang dilakukan tanpa proses perencanaan itu justru menambah masalah baru. Untuk itu wajar apabila Skybridge bukan menjadi solusi dan malah menambah semrawut.
"Dariawal sudah kami ingatkan agar matangkan kajian rencanaya terlebih dahulu," tegasnya.
Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Irwandi mengatakan, peristiwa terjadinya bentrokan antara PKL dan Satpol PP akibat belum tertampungnya semua PKL di Skybridge. Sebenarnya, mereka sudah disiapkan di Blok F yang bisa memuat 149 PKL. Namun, mereka justru memilih berdagang di trotoar.
"Kondisi eksistingnya kita akan carikan tempat yang lain buat mereka yang tidak tertampung di Skybridge," kata Irwandi saat dihubungi, Kamis 17 Januari 2019.
Irwandi menjelaskan, berdasarkan kesepakatan antara PKL dan Pemprov DKI yang difasilitasi Ombudsman, sedikitnya ada sekitar 650 PKL di lapangan yang ditata di skybridge sebanyak 446 dan sisanya ditampung di Blok F.
Lantaran masih banyaknya pengguna jalan di bawah Skybridge, kata Irwandi, para PKL diluar kesepakatan itu muncul dan akhirnya PKL yang di Blok F juga kembali ke trotoar dibawah Skybridge.
"Kami meminta agar PKL yang sudah menyepakati bersama penataan sebelumnya menjaga ketertiban di Tanah Abang," pungkasnya.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyayangkan adanya kericuhan yang terjadi dalam penertiban PKL di Tanah Abang. Dia pun memilih untuk menunggu proses hukum yang tengah berjalan saat ini sebelum mengambil kesimpulan. Terpenting, kata dia, pihaknya tetap akan terus menertibkan dan mendisiplinkan kawasan Tanah Abang.
"Saat ini sedang dimintai keterangan tujuh orang oleh kepolisian. Empat orang dari petugas Pemprov, Satpol, dan tiga dari para pedagang atau orang-orang yang beroperasi di sana. Intinya kita harus menjaga ketertiban," ungkapnya.
Mantan Menteri Pendidikan itu menilai bahwasanya apabila semua menjalankan kesepakatan dengan Ombudsman terkait penataan yang ada, masalah di Tanah Abang tidak akan terjadi. Sebab, apabila dibilang kurang, tempat relokasi di kawasan Tanah Abang pasti akan selalu kurang.
"Saya berharap semua pihak jangan merusak kesepakatan itu. Karena kalau tidak ya muncul masalah baru," ungkapnya.
Sementara itu, Sekertaris Komisi D DPRD DKI Jakarta, Padapotan Sinaga meminta Pemprov DKI Jakarta bertanggung jawab atas terjadinya kericuhan dan kesemrautan yang terjadi di torotar dan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
"Skybridge tidak selesaikan masalah tanah abang kan, malah itu semakin semrawut dan terbukti ricuh," tegasnya.
Politikus PDI Perjuangan ini menilai pembangunan yang dilakukan tanpa proses perencanaan itu justru menambah masalah baru. Untuk itu wajar apabila Skybridge bukan menjadi solusi dan malah menambah semrawut.
"Dariawal sudah kami ingatkan agar matangkan kajian rencanaya terlebih dahulu," tegasnya.
(mhd)
