Pemkot Bekasi Akan Terapkan Transaksi Non Tunai untuk Bus TransPatriot
Senin, 07 Januari 2019 - 14:55 WIB
Pemkot Bekasi Akan Terapkan Transaksi Non Tunai untuk Bus TransPatriot
A
A
A
BEKASI - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi berencana akan menerapkan sistem pembayaran non tunai untuk bus Trans Patriot milik daerah. Nantinya, sistem pembayaran yang dilakukan menggunakan kartu elektronik.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Yayan Yuliana mengatakan, ada empat bank milik pelat merah yang akan mengakomodir sistem itu. Empat bank itu adalah PT Bank Mandiri tbk, PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten (BJB), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
"Ada empat perbankan yang sedang kita jajaki untuk bekerja sama dalam mewujudkan transaksi non tunai Trans Patriot. Kami sedang ajak mereka berdiksusi dulu tentang rencana kerja sama ini," katanya kepada wartawan, Senin (7/1/2019). Menurutnya, saat ini tarif yang dibebankan penumpang sebesar Rp 4.000 per orang masih menggunakan transaksi konvensional.
Setelah penumpang membayar tarif perjalanan, petugas akan memberikan selembar karcis sebagai bukti transaksi. "Tapi nanti ke depan pola transaksi non tunai akan segera diterapkan setelah muncul kesepakatan kerjasama dengan empat perbankan melalui nota kesepahaman (MoU), secepatnya kita terapkan," ungkapnya.
Sebelum bus dioperasikan, kata dia, pemerintah telah merancang sistem pembayaran secara nontunai dengan menggunakan kartu dan mesin tap yang diinstal di dalam bus Trans Patriot dekat sopir. "Nantinya nominal yang tertera dalam kartu penumpang akan ditempel ke mesin tap yang disiapkan," ujarnya.
Yayan menegaskan, tarif Trans Patriot memang lebih mahal Rp 500 daripada Trans Jakarta milik Pemprov DKI Jakarta. Tarif tersebut merupakan nilai yang wajar karena pemerintah telah memberikan armada yang nyaman dan aman.
"Tarif wajar dan masyarakat tidak mengeluhkan hal itu, karena lebih murah dari angkutan kota," tegasnya.
Apalagi, kata dia, tarif sebesar Rp 4.000 yang dibebankan masyarakat sudah melalui kajian yang matang oleh pemerintah daerah dan operator bus yakni Perusahaan Daerah Mitra Patriot (PDMP).
Apalagi tarif itu sebetulnya sudah termasuk subdisi yang diberikan pemerintah sebesar Rp3.000 per orang.
Berdasarkan penghitungan biaya operasional satu penumpang harusnya Rp7.000, tapi pemerintah memberikan subdisi Rp3.000 sehingga penumpang dibebankan tarif Rp 4.000.
Untuk itu, Yayan berharap agar masyarakat mengerti dan memahami tarif yang dikeluarkan pemerintah. Karena Trans Patriot sanga nyaman dan cepat.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Yayan Yuliana mengatakan, ada empat bank milik pelat merah yang akan mengakomodir sistem itu. Empat bank itu adalah PT Bank Mandiri tbk, PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten (BJB), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
"Ada empat perbankan yang sedang kita jajaki untuk bekerja sama dalam mewujudkan transaksi non tunai Trans Patriot. Kami sedang ajak mereka berdiksusi dulu tentang rencana kerja sama ini," katanya kepada wartawan, Senin (7/1/2019). Menurutnya, saat ini tarif yang dibebankan penumpang sebesar Rp 4.000 per orang masih menggunakan transaksi konvensional.
Setelah penumpang membayar tarif perjalanan, petugas akan memberikan selembar karcis sebagai bukti transaksi. "Tapi nanti ke depan pola transaksi non tunai akan segera diterapkan setelah muncul kesepakatan kerjasama dengan empat perbankan melalui nota kesepahaman (MoU), secepatnya kita terapkan," ungkapnya.
Sebelum bus dioperasikan, kata dia, pemerintah telah merancang sistem pembayaran secara nontunai dengan menggunakan kartu dan mesin tap yang diinstal di dalam bus Trans Patriot dekat sopir. "Nantinya nominal yang tertera dalam kartu penumpang akan ditempel ke mesin tap yang disiapkan," ujarnya.
Yayan menegaskan, tarif Trans Patriot memang lebih mahal Rp 500 daripada Trans Jakarta milik Pemprov DKI Jakarta. Tarif tersebut merupakan nilai yang wajar karena pemerintah telah memberikan armada yang nyaman dan aman.
"Tarif wajar dan masyarakat tidak mengeluhkan hal itu, karena lebih murah dari angkutan kota," tegasnya.
Apalagi, kata dia, tarif sebesar Rp 4.000 yang dibebankan masyarakat sudah melalui kajian yang matang oleh pemerintah daerah dan operator bus yakni Perusahaan Daerah Mitra Patriot (PDMP).
Apalagi tarif itu sebetulnya sudah termasuk subdisi yang diberikan pemerintah sebesar Rp3.000 per orang.
Berdasarkan penghitungan biaya operasional satu penumpang harusnya Rp7.000, tapi pemerintah memberikan subdisi Rp3.000 sehingga penumpang dibebankan tarif Rp 4.000.
Untuk itu, Yayan berharap agar masyarakat mengerti dan memahami tarif yang dikeluarkan pemerintah. Karena Trans Patriot sanga nyaman dan cepat.
(ysw)
