ICW Desak Polisi Usut Tuntas Dugaan Pungli di RSDP Serang
Jum'at, 28 Desember 2018 - 13:35 WIB
ICW Desak Polisi Usut Tuntas Dugaan Pungli di RSDP Serang
A
A
A
SERANG - Indonesian Corruption Watch (ICW) mendesak aparat penegak hukum untuk menuntaskan proses penyelidikan dugaan pungutan liar (Pungli) pengambilan jenazah korban tsunami Banten di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Drajat Prawiranegara, Serang.
"Kalau tidak ada itu bisa dipastikan pungli. Kalau pungli harus masuk ranah pidana korupsi, apalagi yang minta pegawai negara," kata Koordinator ICW, Ade Irawan, Jumat (28/12/2018).
Ade mengaku, tidak habis pikir adanya pungutan kepada keluarga korban untuk mengambil jenazah korban tsunami di Banten. "Kondisi ini kan urgent ada musibah tsunami, di mana orang berlomba-lomba menolong korban bencana. Tapi ini kok malah mempersulit korban. Mestinya ada sense untuk melihat itu," kata Ade.
Untuk itu, ICW mendorong APH untuk menuntaskan proses dugaan pungli tersebut. Di sisi lain Ade mengingatkan bahwa di tengah situasi bencana ternyata masih ada oknum yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi.
"Ini sekaligus menjadi peringatan bagi kita seperti pengalaman di Lombok, ternyata banyak orang justru memanfaatkan bencana untuk kepentingan pribadi. Kami mendorong dana-dana pelayanan kesehatan yang disediakan oleh negara, terutama untuk korban bencana harus diawasi," ujarnya.
"Kalau tidak ada itu bisa dipastikan pungli. Kalau pungli harus masuk ranah pidana korupsi, apalagi yang minta pegawai negara," kata Koordinator ICW, Ade Irawan, Jumat (28/12/2018).
Ade mengaku, tidak habis pikir adanya pungutan kepada keluarga korban untuk mengambil jenazah korban tsunami di Banten. "Kondisi ini kan urgent ada musibah tsunami, di mana orang berlomba-lomba menolong korban bencana. Tapi ini kok malah mempersulit korban. Mestinya ada sense untuk melihat itu," kata Ade.
Untuk itu, ICW mendorong APH untuk menuntaskan proses dugaan pungli tersebut. Di sisi lain Ade mengingatkan bahwa di tengah situasi bencana ternyata masih ada oknum yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi.
"Ini sekaligus menjadi peringatan bagi kita seperti pengalaman di Lombok, ternyata banyak orang justru memanfaatkan bencana untuk kepentingan pribadi. Kami mendorong dana-dana pelayanan kesehatan yang disediakan oleh negara, terutama untuk korban bencana harus diawasi," ujarnya.
(wib)
