Kota Bontang Raih Penghargaan UHC dari BPJS Kesehatan
Kota Bontang Raih Penghargaan UHC dari BPJS Kesehatan
A
A
A
BONTANG - Kota Bontang menuai prestasi. Kota yang berada di Kalimantan Timur ini menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC). Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari kepada Walikota Bontang Neni Moerniaeni, Senin (24/9/2018) malam, di Pendopo Kantor Walikota Bontang.
Penyerahan penghargaan UHC dirangkai dengan penyerahan penghargaan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dan badan usaha terbaik di Kota Bontang. Penghargaan kepada fasilitas kesehatan dan badan usaha tersebut diserahkan langsung oleh Deputi Direksi Wilayah Kaltimtengseltara Benjamin Saut PS, sebagai bentuk apresiasi karena telah memberikan yang terbaik dalam ikut menyukseskan program JKN-KIS di Kota Bontang.
Walikota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan, Pemerintah Kota Bontang mendaftarkan masyarakat Bontang ke program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan melalui segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD sebagaimana amanah undang-undang.
Menurut Neni, hal ini wujud komitmen dari Pemerintah Kota Bontang dalam memberikan kepastian jaminan kesehatan bagi warganya. "Kami telah menganggarkan dana kurang lebih sebanyak 25 miliar rupiah untuk mendukung program UHC tersebut. Kami juga telah berkomitmen, masyarakat Kota Bontang yang didaftarkan sebagai peserta JKN-KIS, kepesertaannya dapat langsung aktif," ungkap Neni.
Kini masyarakat Bontang yang terdaftar sebagai peserta JKN-KIS hingga 1 September 2018 yaitu 173.264 jiwa, dengan rincian Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD sebanyak 43.748 jiwa, PBI APBN sebanyak 36.218 jiwa, Pekerja Penerima Upah (PPU) sebanyak 78.425 jiwa, Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri dan Bukan Pekerja (BP) sebanyak 14.873 dari jumlah penduduk Kota Bontang 176.515 jiwa.
Untuk melayani kesehatan masyarakat di Kota Bontang terdapat fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan diantaranya adalah 6 puskesmas, 1 klinik pemerintah, 4 klinik swasta, 9 Dokter Praktik Perorangan (DPP), 3 klinik TNI dan Polri, 5 dokter gigi, 2 apotek Peserta Rujuk Balik (PRB) dan 1 rumah sakit pemerintah serta 4 rumah sakit swasta.
Andayani mengatakan tujuan dari pemberian UHC Award Pemerintah Kota Bontang ini adalah sebagai penghargaan atas pencapaian keberhasilan pembangunan dalam bidang kesehatan. Pemerintah Kota Bontang telah mendaftarkan masyarakatnya dalam program JKN-KIS sehingga masyarakat telah dijaminkan kesehatannya di Kota Bontang, sampai dengan 1 September 2018 telah mencapai 98,16%.
"Kota Bontang adalah salah satu kota di Indonesia yang sudah terintegrasi ke program JKN-KIS. Ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bontang atas kerja sama yang telah terjalin dan komitmen Pemerintah Kota Bontang dalam mewujudkan UHC pada tahun 2018," ungkap Andayani.
Andayani mengungkapkan, dengan diraihnya predikat UHC tersebut, menunjukkan Pemerintah Kota Bontang memiliki komitmen penuh, untuk memberikan jaminan kesehatan yang sudah menjadi hak konstitusional. "Ini sebuah prestasi nasional dalam peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Bontang. Tentu diharapkan, masyarakat bisa memahami program JKN-KIS ini, agar bisa paham tentang prosedur untuk mendapatkan pelayanan kesehatan," tuturnya.
Menurut data BPJS Kesehatan, per 1 September 2018, 497 kabupaten/kota di Indonesia telah mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) masing-masing ke program JKN-KIS dengan total peserta PBI APBD sebanyak 26.491.613 jiwa. Sedangkan, cakupan kepesertaan JKN-KIS secara nasional di Indonesia telah mencapai angka 202.160.855 jiwa.
Acara penyerahan penghargaan tersebut juga dihadiri Wakil Walikota Bontang Basri Rase, Pj Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur Meiliana, Sekretaris Kota Bontang Artahnan, Deputi Direksi Wilayah Kaltimtengseltara Benjamin Saut PS, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Samarinda Nurifansyah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bontang (Forkorpimda), serta Kepala OPD se-Kota Bontang.
Penyerahan penghargaan UHC dirangkai dengan penyerahan penghargaan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dan badan usaha terbaik di Kota Bontang. Penghargaan kepada fasilitas kesehatan dan badan usaha tersebut diserahkan langsung oleh Deputi Direksi Wilayah Kaltimtengseltara Benjamin Saut PS, sebagai bentuk apresiasi karena telah memberikan yang terbaik dalam ikut menyukseskan program JKN-KIS di Kota Bontang.
Walikota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan, Pemerintah Kota Bontang mendaftarkan masyarakat Bontang ke program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan melalui segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD sebagaimana amanah undang-undang.
Menurut Neni, hal ini wujud komitmen dari Pemerintah Kota Bontang dalam memberikan kepastian jaminan kesehatan bagi warganya. "Kami telah menganggarkan dana kurang lebih sebanyak 25 miliar rupiah untuk mendukung program UHC tersebut. Kami juga telah berkomitmen, masyarakat Kota Bontang yang didaftarkan sebagai peserta JKN-KIS, kepesertaannya dapat langsung aktif," ungkap Neni.
Kini masyarakat Bontang yang terdaftar sebagai peserta JKN-KIS hingga 1 September 2018 yaitu 173.264 jiwa, dengan rincian Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD sebanyak 43.748 jiwa, PBI APBN sebanyak 36.218 jiwa, Pekerja Penerima Upah (PPU) sebanyak 78.425 jiwa, Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri dan Bukan Pekerja (BP) sebanyak 14.873 dari jumlah penduduk Kota Bontang 176.515 jiwa.
Untuk melayani kesehatan masyarakat di Kota Bontang terdapat fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan diantaranya adalah 6 puskesmas, 1 klinik pemerintah, 4 klinik swasta, 9 Dokter Praktik Perorangan (DPP), 3 klinik TNI dan Polri, 5 dokter gigi, 2 apotek Peserta Rujuk Balik (PRB) dan 1 rumah sakit pemerintah serta 4 rumah sakit swasta.
Andayani mengatakan tujuan dari pemberian UHC Award Pemerintah Kota Bontang ini adalah sebagai penghargaan atas pencapaian keberhasilan pembangunan dalam bidang kesehatan. Pemerintah Kota Bontang telah mendaftarkan masyarakatnya dalam program JKN-KIS sehingga masyarakat telah dijaminkan kesehatannya di Kota Bontang, sampai dengan 1 September 2018 telah mencapai 98,16%.
"Kota Bontang adalah salah satu kota di Indonesia yang sudah terintegrasi ke program JKN-KIS. Ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bontang atas kerja sama yang telah terjalin dan komitmen Pemerintah Kota Bontang dalam mewujudkan UHC pada tahun 2018," ungkap Andayani.
Andayani mengungkapkan, dengan diraihnya predikat UHC tersebut, menunjukkan Pemerintah Kota Bontang memiliki komitmen penuh, untuk memberikan jaminan kesehatan yang sudah menjadi hak konstitusional. "Ini sebuah prestasi nasional dalam peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Bontang. Tentu diharapkan, masyarakat bisa memahami program JKN-KIS ini, agar bisa paham tentang prosedur untuk mendapatkan pelayanan kesehatan," tuturnya.
Menurut data BPJS Kesehatan, per 1 September 2018, 497 kabupaten/kota di Indonesia telah mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) masing-masing ke program JKN-KIS dengan total peserta PBI APBD sebanyak 26.491.613 jiwa. Sedangkan, cakupan kepesertaan JKN-KIS secara nasional di Indonesia telah mencapai angka 202.160.855 jiwa.
Acara penyerahan penghargaan tersebut juga dihadiri Wakil Walikota Bontang Basri Rase, Pj Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur Meiliana, Sekretaris Kota Bontang Artahnan, Deputi Direksi Wilayah Kaltimtengseltara Benjamin Saut PS, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Samarinda Nurifansyah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bontang (Forkorpimda), serta Kepala OPD se-Kota Bontang.
(akn)
Explore More