Proyek Skybride Tanah Abang Dikebut, Taufik Tak Ragukan Soal Keamanan
Rabu, 26 September 2018 - 14:47 WIB
Proyek Skybride Tanah Abang Dikebut, Taufik Tak Ragukan Soal Keamanan
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik tidak meragukan soal keamanan dari proyek Jembatan Penyeberangan Multifungsi (JPM) atau skybride yang pembangunannya lagi dikebut Pemprov DKI.
Karena pengerjaan proyek tersebut menggunakan sistem knock down, kerangka dan struktur baja dapat dibongkar pasang di lokasi proyek, sehingga diusahakan tidak menganggu aktivitas masyarakat. (Baca: Ditargetkan Rampung 15 Oktober, Pembangunan Skybride Tanah Abang Dikebut )
"Saya kira yang kerja itu sudah memperhitungkan soal keamanan. Sekarang teknologi serba cepat. Itu kontruksi baja sudah disiapkan, datang sudah tinggal pasang," ungkap Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (26/9/2018).
Sebelumnya, dari pihak PD Pembangunan Sarana Jaya mengatakan, akan ada penambahan pekerja dan waktu. Tujuannya, agar pada tanggal 15 Oktober 2018 mendatang JPM tersebut bisa digunakan.
"Kami tambah pekerja dan jam kerja juga ditambah. Agar pengerjaan bisa selesai sesuai target," lanjutnya.
Saat ditanyakan soal keberadaan PKL yang masih berjualan di sekitar lokasi pembangunan, Taufik menjawab pihak Satpol PP lah yang berhak menertibkan.
"Waktu awalkan masih diperbolehkan dagang disitu. Sekarang akhirnya gaboleh lagi. Itu jd tanggung jawab pemda tanggung jawab Satpol PP yang ngawasin. Saya kira PKL sudah sadar sekarang. Asal diawasin juga bisa tertib. Asal jangan angot-angotan ngawasinnya. Sekarang ngawasin seminggu enggak," tutup Taufik.
Karena pengerjaan proyek tersebut menggunakan sistem knock down, kerangka dan struktur baja dapat dibongkar pasang di lokasi proyek, sehingga diusahakan tidak menganggu aktivitas masyarakat. (Baca: Ditargetkan Rampung 15 Oktober, Pembangunan Skybride Tanah Abang Dikebut )
"Saya kira yang kerja itu sudah memperhitungkan soal keamanan. Sekarang teknologi serba cepat. Itu kontruksi baja sudah disiapkan, datang sudah tinggal pasang," ungkap Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (26/9/2018).
Sebelumnya, dari pihak PD Pembangunan Sarana Jaya mengatakan, akan ada penambahan pekerja dan waktu. Tujuannya, agar pada tanggal 15 Oktober 2018 mendatang JPM tersebut bisa digunakan.
"Kami tambah pekerja dan jam kerja juga ditambah. Agar pengerjaan bisa selesai sesuai target," lanjutnya.
Saat ditanyakan soal keberadaan PKL yang masih berjualan di sekitar lokasi pembangunan, Taufik menjawab pihak Satpol PP lah yang berhak menertibkan.
"Waktu awalkan masih diperbolehkan dagang disitu. Sekarang akhirnya gaboleh lagi. Itu jd tanggung jawab pemda tanggung jawab Satpol PP yang ngawasin. Saya kira PKL sudah sadar sekarang. Asal diawasin juga bisa tertib. Asal jangan angot-angotan ngawasinnya. Sekarang ngawasin seminggu enggak," tutup Taufik.
(ysw)
