Proses Status Tanah, DKI Percepat Pembangunan Shelter
Rabu, 05 September 2018 - 22:12 WIB
Proses Status Tanah, DKI Percepat Pembangunan Shelter
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempercepat pembangunan shelter terhadap sejumlah warga relokasi. Selain merampungkan proses di beberapa titik yang terbangun, DKI juga akan memproses status tanah.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah. Saefullah mengatakan, pihaknya telah meminta sejumlah wali kota di lima lokasi untuk bergerak cepat.
Seperti di kawasan Bukit Duri, anak Kali Ciliwung, Jakarta Selatan. Dia mengakui pihaknya tengah mencari alternatif pembangunan shelter dikawasan itu. Dari hasil rapat koordinasi tercatat ada dua lokasi, yakni Wisma Ciliwung dan salah satu tanah milik Kementrian Keuangan.
"Saya tugaskan Pak Wali dicek legalnya di wisma Ciliwung, karena pemerintah daerah kan bisa bayar kalau hak dasar tanah tersebut benar," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (5/9/2018).
Sebelumnya pembangunan shelter untuk warga yang menolak relokasi di Bukit Duri, Jakarta Selatan mengalami kendala, lantaran tidak adanya lahan di kawasan itu.
Karena itu, ia pun meminta Walikota Jakarta Selatan, Marullah Matalli berkoordinasi dengan pemilik lahan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Selatan untuk memastikan status kepemilikan lahan tersebut.
Jika pada nantinya tidak ada masalah, maka DKI akan langsung membeli lahan di kawasan itu, sebab anggaran pembelian telah disiapkan.
Selain menyiapkan lahan di Wisma Ciliwung, pembangunan akan disiapkan di tanah Kementrian Keuangan seluas 1.000 meter yang tak jauh dari lokasi. Di lokasi itu terdapat satu bangunan yang terbengkalai.
Khusus untuk di alternatif kedua, Saefullah mengakui Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akan menyurati Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk meminta hibah lahan di RT 002, RW 012, Bukit Duri, Jakarta Selatan.
"Kita lagi mau tulis surat, nanti Pak Gubernur meminta ke Kementerian Keuangan untuk kiranya lahan dapat dihibahkan ke pemprov," ucapnya.
Saefullah sendiri mengakui pengecekan lokasi telah dilakukan pihaknya di beberapa titik di kawasan Bukit Duri. Kondisi bangunan yang terbengkalai bekas jaman penjajahan terlihat.
Kondisi berbeda terjadi dibekas gusuran warga Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat. Pembangunan Shelter sebanyak 33 unit di belakang kantor kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat sudah rampung.
Lurah Pinang Sia, Ilham Agustian mengakui proses disana tinggal pengecekan akhirnya. Karenanya dalam waktu dekat, Walikota Jakarta Barat, Rustam Effendi dan Pihak Dinas Perumahan akan mengecek di kawasan itu.
Pada Shelter Pinangsia, Ilham menjelaskan akan ditempati oleh 33 kepala keluarga yang tergusur di era Basuki Tjahaja Purnama. Meski telah di sediakan rumah susun, warga menolak, mereka kemudian membangun tenda di lokasi dekat rumah mereka di anak kali ciliwung.
Karena itu, akhir lebaran 2018 kemarin, pembangunan disana dikebutkan. 33 unit dengan rincian, 22 unit di lantai 1, dan 11 unit di lantai dua terbangun. Setiap unit memiliki ukuran 6x4 meter.
"Ada pula dapur umum dan kamar mandi bersama berjumlah 10 pintu," katanya sembari menjelaskan pembangunan hampir selesai.
Ilham menyakini dengan kondisi yang saat ini. Warga tak akan lama untuk pindah, sebelum akhirnya dinas perumahan akan mencari lokasi lain untuk penampungan warga.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah. Saefullah mengatakan, pihaknya telah meminta sejumlah wali kota di lima lokasi untuk bergerak cepat.
Seperti di kawasan Bukit Duri, anak Kali Ciliwung, Jakarta Selatan. Dia mengakui pihaknya tengah mencari alternatif pembangunan shelter dikawasan itu. Dari hasil rapat koordinasi tercatat ada dua lokasi, yakni Wisma Ciliwung dan salah satu tanah milik Kementrian Keuangan.
"Saya tugaskan Pak Wali dicek legalnya di wisma Ciliwung, karena pemerintah daerah kan bisa bayar kalau hak dasar tanah tersebut benar," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (5/9/2018).
Sebelumnya pembangunan shelter untuk warga yang menolak relokasi di Bukit Duri, Jakarta Selatan mengalami kendala, lantaran tidak adanya lahan di kawasan itu.
Karena itu, ia pun meminta Walikota Jakarta Selatan, Marullah Matalli berkoordinasi dengan pemilik lahan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Selatan untuk memastikan status kepemilikan lahan tersebut.
Jika pada nantinya tidak ada masalah, maka DKI akan langsung membeli lahan di kawasan itu, sebab anggaran pembelian telah disiapkan.
Selain menyiapkan lahan di Wisma Ciliwung, pembangunan akan disiapkan di tanah Kementrian Keuangan seluas 1.000 meter yang tak jauh dari lokasi. Di lokasi itu terdapat satu bangunan yang terbengkalai.
Khusus untuk di alternatif kedua, Saefullah mengakui Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akan menyurati Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk meminta hibah lahan di RT 002, RW 012, Bukit Duri, Jakarta Selatan.
"Kita lagi mau tulis surat, nanti Pak Gubernur meminta ke Kementerian Keuangan untuk kiranya lahan dapat dihibahkan ke pemprov," ucapnya.
Saefullah sendiri mengakui pengecekan lokasi telah dilakukan pihaknya di beberapa titik di kawasan Bukit Duri. Kondisi bangunan yang terbengkalai bekas jaman penjajahan terlihat.
Kondisi berbeda terjadi dibekas gusuran warga Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat. Pembangunan Shelter sebanyak 33 unit di belakang kantor kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat sudah rampung.
Lurah Pinang Sia, Ilham Agustian mengakui proses disana tinggal pengecekan akhirnya. Karenanya dalam waktu dekat, Walikota Jakarta Barat, Rustam Effendi dan Pihak Dinas Perumahan akan mengecek di kawasan itu.
Pada Shelter Pinangsia, Ilham menjelaskan akan ditempati oleh 33 kepala keluarga yang tergusur di era Basuki Tjahaja Purnama. Meski telah di sediakan rumah susun, warga menolak, mereka kemudian membangun tenda di lokasi dekat rumah mereka di anak kali ciliwung.
Karena itu, akhir lebaran 2018 kemarin, pembangunan disana dikebutkan. 33 unit dengan rincian, 22 unit di lantai 1, dan 11 unit di lantai dua terbangun. Setiap unit memiliki ukuran 6x4 meter.
"Ada pula dapur umum dan kamar mandi bersama berjumlah 10 pintu," katanya sembari menjelaskan pembangunan hampir selesai.
Ilham menyakini dengan kondisi yang saat ini. Warga tak akan lama untuk pindah, sebelum akhirnya dinas perumahan akan mencari lokasi lain untuk penampungan warga.
(mhd)
