APBD Defisit Rp1 Triliun, Bekasi Genjot PAD Berbagai Bidang
Selasa, 04 September 2018 - 14:58 WIB
APBD Defisit Rp1 Triliun, Bekasi Genjot PAD Berbagai Bidang
A
A
A
BEKASI - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi terus menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai bidang. Hal itu menyusul Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi tahun 2018 berpotensi mengalami defisit hampir Rp1 triliun. Potensi ini disebabkan tingginya nilai belanja ketimbang pendapatan daerah.
"Kita cari potensi pendapatan lainya, untuk menutupi defisit anggaran tahun ini," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi, Koswara Hanafi di Bekasi, Selasa (4/9/2018).
Menurutnya, hasil pemetaan setelah evaluasi semester pertama tahun anggaran 2018, ada tiga sebab anggaran berpotensi mengalami defisit hingga Rp900 miliar.
Namun, kata dia, Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) 2017, belanja tetap tak dihitung penuh, dan pendapatan tak mencapai target. Nilai Silpa awalnya diprediksi senilai Rp550 miliar, namun setelah diperiksa oleh lembaga terkait hanya menyisakan Rp250 miliar, adapun belanja tetap seperti gaji pegawai kontrak hanya dihitung sampai 10 bulan.
Hitungan itu, kata dia, dari total 12 bulan pembayaran gaji. Sedangkan pendapatan daerah dilaporkan tak mencapai target. Pemerintah tahun ini menargetkan pendapatan daerah sampai akhir tahun senilai Rp2,4 triliun, namun potensi yang bisa digali sampai akhir tahun hanya Rp2 miliar atau minus Rp400 miliar.
"Kami sedang berupaya merasionalisasi anggaran agar tidak defisit di penghujung tahun," katanya.
Salah satunya, kata dia, pemangkasan kegiatan yang sifatnya tidak prioritas di semua organisasi perangkat daerah. Hasil pemangkasan kegiatan yang semestinya dikerjakan pada triwulan keempat mencapai Rp250 miliar.
"Lalu pendapatan digenjot lagi sesuai target, serta evaluasi lagi kegiatan lainnya yang dapat menekan beban anggaran," tambahnya.
Untuk itu, kata dia, pemerintah daerah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan rasionalisasi anggaran. Ini dilakukan ketika merumuskan anggaran perubahan tidak terjadi kesalahan hukum.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPKAD), Kota Bekasi, Sopandi Budiman mengatakan, kebutuhan belanja tetap untuk gaji pegawai kontrak hingga Rp565,3 miliar. Adapun jumlah pegawai kontrak di lingkungan pemerintah ini mencapai 11.388 orang. "Sampai sekarang gaji masih terbayarkan," katanya.
Saat ini, jumlah pegawai non aparatur sipil negara (ASN) tahun ini meningkat hampir tiga kali lipat dibanding tahun-tahun sebelumnya kisaran 4 ribu lebih. Dengan begitu, otomatis beban anggaran juga meningkat. Ditambah, target pendapatan daerah tidak maksimal hingga menjelang akhir tahun ini.
Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Choiruman Juwono Putro mengatakan, solusi menutup defisit dengan cara menaikkan nilai pendapatan daerah. Namun, ini bergantung pada kondisi perekomonian.Langkah lain yaitu memangkas proyek besar seperti proyek multi years yang nilainya mencapai Rp1 triliun.
Sebab, kata dia, proyek tahun jamak ini belum ada evaluasi dari lembaga legislatif setelah pelaksanaannya sejak akhir tahun lalu. "Kami akan segera membahas ini, karena defisit anggaran tahun memang paling parah dalam pengelolaan anggaran selama ini di Kota Bekasi," katanya.
"Kita cari potensi pendapatan lainya, untuk menutupi defisit anggaran tahun ini," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi, Koswara Hanafi di Bekasi, Selasa (4/9/2018).
Menurutnya, hasil pemetaan setelah evaluasi semester pertama tahun anggaran 2018, ada tiga sebab anggaran berpotensi mengalami defisit hingga Rp900 miliar.
Namun, kata dia, Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) 2017, belanja tetap tak dihitung penuh, dan pendapatan tak mencapai target. Nilai Silpa awalnya diprediksi senilai Rp550 miliar, namun setelah diperiksa oleh lembaga terkait hanya menyisakan Rp250 miliar, adapun belanja tetap seperti gaji pegawai kontrak hanya dihitung sampai 10 bulan.
Hitungan itu, kata dia, dari total 12 bulan pembayaran gaji. Sedangkan pendapatan daerah dilaporkan tak mencapai target. Pemerintah tahun ini menargetkan pendapatan daerah sampai akhir tahun senilai Rp2,4 triliun, namun potensi yang bisa digali sampai akhir tahun hanya Rp2 miliar atau minus Rp400 miliar.
"Kami sedang berupaya merasionalisasi anggaran agar tidak defisit di penghujung tahun," katanya.
Salah satunya, kata dia, pemangkasan kegiatan yang sifatnya tidak prioritas di semua organisasi perangkat daerah. Hasil pemangkasan kegiatan yang semestinya dikerjakan pada triwulan keempat mencapai Rp250 miliar.
"Lalu pendapatan digenjot lagi sesuai target, serta evaluasi lagi kegiatan lainnya yang dapat menekan beban anggaran," tambahnya.
Untuk itu, kata dia, pemerintah daerah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan rasionalisasi anggaran. Ini dilakukan ketika merumuskan anggaran perubahan tidak terjadi kesalahan hukum.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPKAD), Kota Bekasi, Sopandi Budiman mengatakan, kebutuhan belanja tetap untuk gaji pegawai kontrak hingga Rp565,3 miliar. Adapun jumlah pegawai kontrak di lingkungan pemerintah ini mencapai 11.388 orang. "Sampai sekarang gaji masih terbayarkan," katanya.
Saat ini, jumlah pegawai non aparatur sipil negara (ASN) tahun ini meningkat hampir tiga kali lipat dibanding tahun-tahun sebelumnya kisaran 4 ribu lebih. Dengan begitu, otomatis beban anggaran juga meningkat. Ditambah, target pendapatan daerah tidak maksimal hingga menjelang akhir tahun ini.
Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Choiruman Juwono Putro mengatakan, solusi menutup defisit dengan cara menaikkan nilai pendapatan daerah. Namun, ini bergantung pada kondisi perekomonian.Langkah lain yaitu memangkas proyek besar seperti proyek multi years yang nilainya mencapai Rp1 triliun.
Sebab, kata dia, proyek tahun jamak ini belum ada evaluasi dari lembaga legislatif setelah pelaksanaannya sejak akhir tahun lalu. "Kami akan segera membahas ini, karena defisit anggaran tahun memang paling parah dalam pengelolaan anggaran selama ini di Kota Bekasi," katanya.
(mhd)
