Atasi Kemacetan, Bogor Ingin Bangun Flyover dan Stasiun Kereta Baru
Rabu, 25 Juli 2018 - 22:46 WIB
Atasi Kemacetan, Bogor Ingin Bangun Flyover dan Stasiun Kereta Baru
A
A
A
BOGOR - Pemkot Bogor berencana membangun flyover sepanjang 300 meter di Jalan RE Martadinata dan stasiun kereta api baru di Sukaresmi. Langkah ini dilakukan untuk mengurai kemacetan di kota hujan tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengatakan, saat ini yang menjadi prioritas ialah pembangunan flyover sepanjang 300 meter di Jalan RE Martadinata, Bogor Tengah, Kota Bogor, Agustus mendatang. "Kemacetan di persimpangan (perlintasan sebidang) rel kereta tersebut sudah lama menjadi perhatian Pemerintah Kota Bogor. Untuk itu, kami sangat ingin mewujudkan rencana tersebut dan diperlukan dukungan semua pihak," kata Ade pada Rabu (25/7/2018).
Menurut Ade, kemacetan di Kota Bogor disebabkan beberapa faktor di antaranya, volume kendaraan yang tak terkendali dan masih banyaknya perlintasan sebidang. Ade menuturkan, selain pembangunan flyover Jalan RE Martadinata, pihaknya juga ingin mereduksi jumlah pengguna commuter line.( Baca: Solusi Macet, Flyover RE Martadinata Bogor Dibangun Agustus )
Pemkot Bogor pun berencana membangun stasiun kecil di Sukaresmi, Tanah Sareal, Kota Bogor (antara Stasiun Bogor dan Cilebut). "Jadi kepadatan penumpang kereta dapat diredistribusikan. Semua program ini akan berjalan jika mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Saat ini pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor sudah tidak sebanding dengan pertumbuhan jalan di Kota Bogor," ujarrnya.
Sebelumnya, proyek flyover RE Martadinata ini molor sejak 2016 dikarenakan beberapa faktor mulai dari pembuatan Detail Engineering Design (DED) yang beberapa kali harus direvisi, juga pembebasan lahan, seluas kurang lebih 500 meter persegi disekitar lokasi menjadi persoalan tersendiri.
Pembebasan lahan ini memakan anggaran sebesar Rp14 miliar, yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018."Sebelum melakukan pembebasan lahan, pihaknya sempat masih menunggu rekomendasi dan izin dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pasalnya, karena ada beberapa perubahan setelah adanya revisi DED," ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Bogor Chusnul Rozaqi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengatakan, saat ini yang menjadi prioritas ialah pembangunan flyover sepanjang 300 meter di Jalan RE Martadinata, Bogor Tengah, Kota Bogor, Agustus mendatang. "Kemacetan di persimpangan (perlintasan sebidang) rel kereta tersebut sudah lama menjadi perhatian Pemerintah Kota Bogor. Untuk itu, kami sangat ingin mewujudkan rencana tersebut dan diperlukan dukungan semua pihak," kata Ade pada Rabu (25/7/2018).
Menurut Ade, kemacetan di Kota Bogor disebabkan beberapa faktor di antaranya, volume kendaraan yang tak terkendali dan masih banyaknya perlintasan sebidang. Ade menuturkan, selain pembangunan flyover Jalan RE Martadinata, pihaknya juga ingin mereduksi jumlah pengguna commuter line.( Baca: Solusi Macet, Flyover RE Martadinata Bogor Dibangun Agustus )
Pemkot Bogor pun berencana membangun stasiun kecil di Sukaresmi, Tanah Sareal, Kota Bogor (antara Stasiun Bogor dan Cilebut). "Jadi kepadatan penumpang kereta dapat diredistribusikan. Semua program ini akan berjalan jika mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Saat ini pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor sudah tidak sebanding dengan pertumbuhan jalan di Kota Bogor," ujarrnya.
Sebelumnya, proyek flyover RE Martadinata ini molor sejak 2016 dikarenakan beberapa faktor mulai dari pembuatan Detail Engineering Design (DED) yang beberapa kali harus direvisi, juga pembebasan lahan, seluas kurang lebih 500 meter persegi disekitar lokasi menjadi persoalan tersendiri.
Pembebasan lahan ini memakan anggaran sebesar Rp14 miliar, yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018."Sebelum melakukan pembebasan lahan, pihaknya sempat masih menunggu rekomendasi dan izin dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pasalnya, karena ada beberapa perubahan setelah adanya revisi DED," ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Bogor Chusnul Rozaqi.
(whb)
