Puluhan Ulama dan Tokoh Masyarakat Kecewa Terhadap Pj Wali Kota Bekasi
Senin, 23 Juli 2018 - 18:08 WIB
Puluhan Ulama dan Tokoh Masyarakat Kecewa Terhadap Pj Wali Kota Bekasi
A
A
A
BEKASI - Sebanyak 40 tokoh masyarakat dan lintas agama di Kota Bekasi kecewa kepada Penjabat Wali Kota Bekasi, Ruddy Gandakusumah. Sebab keinginan para sesepuh di Kota Patriot untuk bertemu Ruddy tidak terlaksana dengan alasan pihak yang bersangkutan sedang keluar kota. Padahal, mereka sudah mendatangi kantor Wali Kota Bekasi.
Padahal para tokoh masyarakat dan lintas agama ini sudah menyampaikan keinginannya beberapa waktu lalu lewat aparatur pemerintahan. "Tentu ada rasa kecewa, padahal kami sudah mendapat persetujuan bakal diterima pukul 07.30 WIB, kami merasa tidak dihormati," Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi, Abdul Manan, Senin (23/7/2018).
Dalam kesempatan itu, Manan juga mengkritisi sikap para petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan keamanan setempat yang tidak mengizinkan para tokoh masuk ke dalam Kantor Plaza Pemerintah Kota Bekasi. Mereka disuruh menunggu karena bersamaan dengan apel upacara aparatur di Plaza Pemerintah Kota Bekasi.
Seharusnya, kata dia, para tokoh diperkenankan masuk mengingat usia mereka sudah melebihi paruh baya. "Kita dikunci sampai mengorbankan nongkrong untuk menunggu upacara. Seharusnya kalau ulama, yah kita diperkenankan masuk. Tapi mungkin karena aturan atau tidak tahu siapa yang datang, sampai tidak dibolehkan masuk," ujarnya.
Menurut dia, hal tersebut sebetulnya tidak lazim mengingat yang datang adalah tokoh masyarakat dan lintas agama, termasuk para ulama di dalamnya. Dia menganalogikan keberadaan ulama seperti halnya seseorang memotong kayu menggunakan sebilah gergaji pada zaman dahulu. "Pemerintah sekarang semakin kacau," tegasnya.
Manan mengaku, kedatangan para sesepuh ini untuk menyampaikan kondisi pemerintahan yang dianggap ada ketegangan antara Penjabat Wali Kota Bekasi, Ruddy Gandakusumah dengan para aparatur setempat. ketegangan ini berimplikasi pada roda pemerintahan sehingga sangat dirasakan masyarakat.
Salah satunya adalah proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online untuk tingkat SMP Negeri. Dinas Pendidikan Kota Bekasi telah mengusulkan penambahan jumlah siswa di setiap rombongan belajar (rombel) dari 38 orang menjadi 40 orang. Upaya ini dilakukan untuk mengakomodir 2.988 siswa lagi yang berminat masuk sekolah negeri namun tidak tertampung.
Namun Ruddy Gandakusumah selaku kepala daerah setempat enggan meneken surat yang diajukan Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam rencana penambahan rombel. "Orang tua banyak yang menangis karena anaknya tidak bisa masuk ke SMP Negeri, padahal anggaran pemerintah ada seharusnya dibuka saja," ungkapnya.
Selain sistem PPDB online, kata dia, ketidakharmonisan antara Pj Wali Kota Bekasi dengan pemangku jabatan juga berdampak pada rencana penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018. Seharusnya pada triwulan ketiga saat ini, pemerintah telah membuat rancangan APBD Perubahan.
Dalam kesempatan itu, Manan juga menyampaikan rasa kecewanya kepada Ruddy karena tidak ada di ruang kerjanya. Padahal rencana kedatangan tokoh sudah dikomunikasi sejak beberapa hari lalu lewat aparatur pemerintahan setempat. "Kekecawaan kami ini memuncak sehingga tidak ada kepercayaan lagi kepada pak Pj Wali Kota Bekasi," ungkapnya.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi, Cecep Suherlan menanggapi keluhan para tokoh masyarakat dan lintas agama yang tidak bisa masuk ke Plaza Pemerintah Kota Bekasi karena bersamaan dengan apel upacara aparatur, Senin (23/7) pagi. Menurut Cecep, sikap yang diambil para petugas sudah mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) yang benar.
Di sisi lain, kata dia, hal itu terjadi karena kurangnya komunikasi antara para tokoh dengan pemerintah setempat terutama dengan petugas Satpol PP. "Mungkin kalau komunikasi berjalan dengan baik, beliau akan kita arahkan ke gerbang lain untuk masuk ke dalam Plaza Pemerintah Kota Bekasi," katanya.
Meski demikian, Cecep menyampaikan permohonan maafnya kepada para tokoh masyarakat dan lintas agama Kota Bekasi. Dia berharap, di kemudian hari komunikasi terjalin dengan baik sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dengan petugas Satpol PP. "Kritik dari para tokoh menjadi masukan kami juga dalam menjaga ketertiban di lingkungan pemerintah maupun masyarakat," ungkapnya.
Kepala Bagian Humas pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Sajekti Rubiah mengatakan Penjabat Wali Kota Bekasi Ruddy Gandakusumah sedang menghadiri agenda kerja di luar kota. "Bapak sedang ada tugas ke Istana Bogor dan sore ini akan bertolak ke Surabaya untuk menghadiri acara Hari Anak," kata Sajekti.
Padahal para tokoh masyarakat dan lintas agama ini sudah menyampaikan keinginannya beberapa waktu lalu lewat aparatur pemerintahan. "Tentu ada rasa kecewa, padahal kami sudah mendapat persetujuan bakal diterima pukul 07.30 WIB, kami merasa tidak dihormati," Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi, Abdul Manan, Senin (23/7/2018).
Dalam kesempatan itu, Manan juga mengkritisi sikap para petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan keamanan setempat yang tidak mengizinkan para tokoh masuk ke dalam Kantor Plaza Pemerintah Kota Bekasi. Mereka disuruh menunggu karena bersamaan dengan apel upacara aparatur di Plaza Pemerintah Kota Bekasi.
Seharusnya, kata dia, para tokoh diperkenankan masuk mengingat usia mereka sudah melebihi paruh baya. "Kita dikunci sampai mengorbankan nongkrong untuk menunggu upacara. Seharusnya kalau ulama, yah kita diperkenankan masuk. Tapi mungkin karena aturan atau tidak tahu siapa yang datang, sampai tidak dibolehkan masuk," ujarnya.
Menurut dia, hal tersebut sebetulnya tidak lazim mengingat yang datang adalah tokoh masyarakat dan lintas agama, termasuk para ulama di dalamnya. Dia menganalogikan keberadaan ulama seperti halnya seseorang memotong kayu menggunakan sebilah gergaji pada zaman dahulu. "Pemerintah sekarang semakin kacau," tegasnya.
Manan mengaku, kedatangan para sesepuh ini untuk menyampaikan kondisi pemerintahan yang dianggap ada ketegangan antara Penjabat Wali Kota Bekasi, Ruddy Gandakusumah dengan para aparatur setempat. ketegangan ini berimplikasi pada roda pemerintahan sehingga sangat dirasakan masyarakat.
Salah satunya adalah proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online untuk tingkat SMP Negeri. Dinas Pendidikan Kota Bekasi telah mengusulkan penambahan jumlah siswa di setiap rombongan belajar (rombel) dari 38 orang menjadi 40 orang. Upaya ini dilakukan untuk mengakomodir 2.988 siswa lagi yang berminat masuk sekolah negeri namun tidak tertampung.
Namun Ruddy Gandakusumah selaku kepala daerah setempat enggan meneken surat yang diajukan Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam rencana penambahan rombel. "Orang tua banyak yang menangis karena anaknya tidak bisa masuk ke SMP Negeri, padahal anggaran pemerintah ada seharusnya dibuka saja," ungkapnya.
Selain sistem PPDB online, kata dia, ketidakharmonisan antara Pj Wali Kota Bekasi dengan pemangku jabatan juga berdampak pada rencana penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018. Seharusnya pada triwulan ketiga saat ini, pemerintah telah membuat rancangan APBD Perubahan.
Dalam kesempatan itu, Manan juga menyampaikan rasa kecewanya kepada Ruddy karena tidak ada di ruang kerjanya. Padahal rencana kedatangan tokoh sudah dikomunikasi sejak beberapa hari lalu lewat aparatur pemerintahan setempat. "Kekecawaan kami ini memuncak sehingga tidak ada kepercayaan lagi kepada pak Pj Wali Kota Bekasi," ungkapnya.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi, Cecep Suherlan menanggapi keluhan para tokoh masyarakat dan lintas agama yang tidak bisa masuk ke Plaza Pemerintah Kota Bekasi karena bersamaan dengan apel upacara aparatur, Senin (23/7) pagi. Menurut Cecep, sikap yang diambil para petugas sudah mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) yang benar.
Di sisi lain, kata dia, hal itu terjadi karena kurangnya komunikasi antara para tokoh dengan pemerintah setempat terutama dengan petugas Satpol PP. "Mungkin kalau komunikasi berjalan dengan baik, beliau akan kita arahkan ke gerbang lain untuk masuk ke dalam Plaza Pemerintah Kota Bekasi," katanya.
Meski demikian, Cecep menyampaikan permohonan maafnya kepada para tokoh masyarakat dan lintas agama Kota Bekasi. Dia berharap, di kemudian hari komunikasi terjalin dengan baik sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dengan petugas Satpol PP. "Kritik dari para tokoh menjadi masukan kami juga dalam menjaga ketertiban di lingkungan pemerintah maupun masyarakat," ungkapnya.
Kepala Bagian Humas pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Sajekti Rubiah mengatakan Penjabat Wali Kota Bekasi Ruddy Gandakusumah sedang menghadiri agenda kerja di luar kota. "Bapak sedang ada tugas ke Istana Bogor dan sore ini akan bertolak ke Surabaya untuk menghadiri acara Hari Anak," kata Sajekti.
(ysw)
