Bupati Lamongan Pasang Janji Tahun Depan Bebas Iklan Rokok
Bupati Lamongan Pasang Janji Tahun Depan Bebas Iklan Rokok
A
A
A
LAMONGAN - Bupati Lamongan Fadeli berjanji mulai tahun depan, 2019, tidak bakal ada lagi iklan outdoor produk rokok.Ini sebagai komitmennya mewujudkan Lamongan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA).
Selan itu, pemkab juga memberikan jaminan bagi setiap anak yang lahir di Lamongan bisa langsung memiliki dokumen kependudukan. Di antaranya melakukan kerja sama dengan unit pelayanan kesehatan, agar setiap anak yang lahir, langsung difasilitasi penerbitan dokumen kependudukannya.
“Dokumen kependudukan bagi anak ini sangat penting dalam upaya perlindungan hukum bagi masa depan anak,“ kata Bupati Fadeli saat menerima Tim Verifikasi KLA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kamis (28/6/201).
Selain itu, konsep sekolah adiwiyata yang merupakan miniatur adipura di level sekolah, kini diperluas ke level pendidikan anak usia dini (PAUD) dan taman kanak-kanak (TK). Tujuannya, setiap anak sudah dikenalkan kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
Ketua Tim Verifikasi KLA Hamid Patilima memberi apresiasi adanya pengusaha yang memiliki komitmen untuk tidak memperkerjakan anak di bawah umur. Oleh karena itu, pihaknya berharap Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri maupun Polres membentuk pusat pembelajaran keluarga dalam upaya perlindungan anak.
“Harus ada upaya sungguh-sungguh dari pemerintah daerah dengan semua OPD-nya, tidak hanya dari Dinas PPPA dalam upaya mewujudkan Lamongan sebagai KLA,” katanya.
Dia mencontohkan, Dinas Perhubungan bisa memberi sumbangsih dengan membuat rute lalu lintas aman buat anak. Kemudian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan upaya sistematis menekan angka pernikahan dini.
“Itu juga bisa berjalan simetris, dengan upaya dari Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memberikan ketrampilan kerja pada anak yang baru lulus sekolah sehingga mereka akan lebih memilih untuk bekerja, alih-alih menikah dulu,” tukas Hamid.
Selan itu, pemkab juga memberikan jaminan bagi setiap anak yang lahir di Lamongan bisa langsung memiliki dokumen kependudukan. Di antaranya melakukan kerja sama dengan unit pelayanan kesehatan, agar setiap anak yang lahir, langsung difasilitasi penerbitan dokumen kependudukannya.
“Dokumen kependudukan bagi anak ini sangat penting dalam upaya perlindungan hukum bagi masa depan anak,“ kata Bupati Fadeli saat menerima Tim Verifikasi KLA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kamis (28/6/201).
Selain itu, konsep sekolah adiwiyata yang merupakan miniatur adipura di level sekolah, kini diperluas ke level pendidikan anak usia dini (PAUD) dan taman kanak-kanak (TK). Tujuannya, setiap anak sudah dikenalkan kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
Ketua Tim Verifikasi KLA Hamid Patilima memberi apresiasi adanya pengusaha yang memiliki komitmen untuk tidak memperkerjakan anak di bawah umur. Oleh karena itu, pihaknya berharap Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri maupun Polres membentuk pusat pembelajaran keluarga dalam upaya perlindungan anak.
“Harus ada upaya sungguh-sungguh dari pemerintah daerah dengan semua OPD-nya, tidak hanya dari Dinas PPPA dalam upaya mewujudkan Lamongan sebagai KLA,” katanya.
Dia mencontohkan, Dinas Perhubungan bisa memberi sumbangsih dengan membuat rute lalu lintas aman buat anak. Kemudian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan upaya sistematis menekan angka pernikahan dini.
“Itu juga bisa berjalan simetris, dengan upaya dari Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memberikan ketrampilan kerja pada anak yang baru lulus sekolah sehingga mereka akan lebih memilih untuk bekerja, alih-alih menikah dulu,” tukas Hamid.
(vhs)
Explore More