Perselisihan dan Ekonomi Pemicu Utama Perceraian di Kota Bekasi
Senin, 25 Juni 2018 - 13:20 WIB
Perselisihan dan Ekonomi Pemicu Utama Perceraian di Kota Bekasi
A
A
A
BEKASI - Tingkat perceraian di Kota Bekasi menduduki urutan 14 kota dan Kabupaten se Jawa Barat. Rata-rata penyebab rusaknya rumah tangga itu diakibatkan faktor perselisihan dan ekonomi.
"Total kasus perceraian ada 1.746 kasus. Tapi Kota Bekasi termasuk daerah yang masih rendah ketimbang daerah lain," kata Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bekasi, Risnawati kepada wartawan, Snein (25/6/2018).
Dari 1.746 perceraian itu, kata Risnawati, sebagian besar dipicu dari perselisihan dan pertengkaran sebanyak 1.606 kasus. Kemudian kasus yang dilatarbelakangi ekonomi sebanyak 67 kasus.
Menurut Risnawati, penempatan Kota Bekasi sebagai daerah ke 14 tingkat perceraian itu berdasarkan data Pengadilan Agama tahun 2017 lalu. Dimana Kota Bekasi masih dibawah Kota Depok yang memiliki 2.865 perceraian.
"Kalau Depok memiliki 3.208 kasus perceraian. Dan yang paling tinggi Cimahi di urutan pertama dengan memiliki 9.244 angka perceraian," katanya.
Menurut dia, dampak yang paling banyak dirasakan saat proses perceraian adalah anak. Sebab, kasus itu akan berujung pada perebutan hak asuh anak.
"Menyangkut hak asuh anak kita akan dampingi terus saat persidangan. Kalau putusan itu sudah ranah hakim," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kota Bekasi, Ruri Aprijanto mengatakan, fenomena perceraian di kalangan suami istri sangat mempengaruhi mental anak. Mereka bisa saja menjadi liar lantaran kurangnya perhatian orangtua. "Anak-anak korban perceraian orangtua akan terganggu mentalnya," katanya.
Namun, Ruri mengaku, tindakan kenakalan anak sekarang bukan hanya pengaruh perselisihan orangtua. Melainkan kata dia, faktor ekonomi yang menjadi sumber utama penyebabnya. "Seperti anak-anak yang suka tawuran itu karena orangtuanya terhimpit kasus ekonomi," ucapnya.
Meski begitu, Ruri mengaku, terus membuka program konseling untuk anak-anak korban cerai orangtuanya. Salah satunya mendampingi anak untuk berkonsultasi dengan psikiater. "Kita sudah siapkan psikiater untuk anak," tandasnya.
"Total kasus perceraian ada 1.746 kasus. Tapi Kota Bekasi termasuk daerah yang masih rendah ketimbang daerah lain," kata Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bekasi, Risnawati kepada wartawan, Snein (25/6/2018).
Dari 1.746 perceraian itu, kata Risnawati, sebagian besar dipicu dari perselisihan dan pertengkaran sebanyak 1.606 kasus. Kemudian kasus yang dilatarbelakangi ekonomi sebanyak 67 kasus.
Menurut Risnawati, penempatan Kota Bekasi sebagai daerah ke 14 tingkat perceraian itu berdasarkan data Pengadilan Agama tahun 2017 lalu. Dimana Kota Bekasi masih dibawah Kota Depok yang memiliki 2.865 perceraian.
"Kalau Depok memiliki 3.208 kasus perceraian. Dan yang paling tinggi Cimahi di urutan pertama dengan memiliki 9.244 angka perceraian," katanya.
Menurut dia, dampak yang paling banyak dirasakan saat proses perceraian adalah anak. Sebab, kasus itu akan berujung pada perebutan hak asuh anak.
"Menyangkut hak asuh anak kita akan dampingi terus saat persidangan. Kalau putusan itu sudah ranah hakim," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kota Bekasi, Ruri Aprijanto mengatakan, fenomena perceraian di kalangan suami istri sangat mempengaruhi mental anak. Mereka bisa saja menjadi liar lantaran kurangnya perhatian orangtua. "Anak-anak korban perceraian orangtua akan terganggu mentalnya," katanya.
Namun, Ruri mengaku, tindakan kenakalan anak sekarang bukan hanya pengaruh perselisihan orangtua. Melainkan kata dia, faktor ekonomi yang menjadi sumber utama penyebabnya. "Seperti anak-anak yang suka tawuran itu karena orangtuanya terhimpit kasus ekonomi," ucapnya.
Meski begitu, Ruri mengaku, terus membuka program konseling untuk anak-anak korban cerai orangtuanya. Salah satunya mendampingi anak untuk berkonsultasi dengan psikiater. "Kita sudah siapkan psikiater untuk anak," tandasnya.
(ysw)
