Sosialisasi Pilkada Kota/Kabupaten Tangerang Dinilai Tidak Efektif
Jum'at, 22 Juni 2018 - 23:01 WIB
Sosialisasi Pilkada Kota/Kabupaten Tangerang Dinilai Tidak Efektif
A
A
A
TANGERANG - Pilkada Kota dan Kabupaten Tangerang 2018 dinilai kurang sosialisasi. Bahkan, hingga menjelang pemilihan pada, 27 Juni 2018 suasana Pilkada Tangerang terasa hambar.
Minimnya sosialisasi pilkada oleh KPU Kota dan Kabupaten Tangerang dinilai menjadi sebab kurangnya perhatian publik terhadap pesta rakyat lima tahunan yang diikuti satu pasangan calon itu. Direktur Media Survei Indonesia (MSI) Asep Rohmatullah mengatakan, jika hanya mengandalkan KPU dalam sosialisasi Pilkada, dikhawatirkan partisipasi masyarakat untuk mencoblos minim.
"Kalau menyerahkan semua sosialisasi sama mereka gak bakal efektif. Harusnya sedari awal media dilibatkan dalam semua proses sosialisasi," kata Asep pada Jumat (22/6/2018). Sebagai wilayah penyanggah Ibu Kota, lanjut Asep, Kota dan Kabupaten Tangerang butuh lebih banyak sosialisasi dari media nasional. Bukan hanya media lokal dan regional yang daya jangkaunya terbatas.
"Harusnya, sebagai daerah yang dekat sekali dengan Ibu Kota, publikasi media nasional lebih maksimal. Semua media dirangkul untuk sosialisasi," sambungnya.
Selain itu, peran perangkat daerah dalam melakukan sosialisasi juga dirasa sangat penting. Dengan catatan, tidak dijadikan alat untuk memobolisasi massa pasangan incumbent yang berlaga saat ini.
"Gunakan aparat pemerintah terdekat (RT, RW, Kepala Desa) untuk sosialisasi voting day 27 Juni. Tapi jangan dibumbui dengan kampanye terselubung incumbent. Berikan mereka surat edaran," terangnya.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Tangerang, Sanusi Pane menuturkan, sosialisasi Pilkada Kota Tangerang ditunjuk melalui tender dan yang terpilih media lokal. "Untuk sosialisasi Pilkada, kami memakai sistem paket. Semua melalui tender dan hanya media lokal. Untuk media nasional, memang tidak ada yang dilibatkan. Karena anggarannya tidak ada," ucapnya.
Minimnya sosialisasi pilkada oleh KPU Kota dan Kabupaten Tangerang dinilai menjadi sebab kurangnya perhatian publik terhadap pesta rakyat lima tahunan yang diikuti satu pasangan calon itu. Direktur Media Survei Indonesia (MSI) Asep Rohmatullah mengatakan, jika hanya mengandalkan KPU dalam sosialisasi Pilkada, dikhawatirkan partisipasi masyarakat untuk mencoblos minim.
"Kalau menyerahkan semua sosialisasi sama mereka gak bakal efektif. Harusnya sedari awal media dilibatkan dalam semua proses sosialisasi," kata Asep pada Jumat (22/6/2018). Sebagai wilayah penyanggah Ibu Kota, lanjut Asep, Kota dan Kabupaten Tangerang butuh lebih banyak sosialisasi dari media nasional. Bukan hanya media lokal dan regional yang daya jangkaunya terbatas.
"Harusnya, sebagai daerah yang dekat sekali dengan Ibu Kota, publikasi media nasional lebih maksimal. Semua media dirangkul untuk sosialisasi," sambungnya.
Selain itu, peran perangkat daerah dalam melakukan sosialisasi juga dirasa sangat penting. Dengan catatan, tidak dijadikan alat untuk memobolisasi massa pasangan incumbent yang berlaga saat ini.
"Gunakan aparat pemerintah terdekat (RT, RW, Kepala Desa) untuk sosialisasi voting day 27 Juni. Tapi jangan dibumbui dengan kampanye terselubung incumbent. Berikan mereka surat edaran," terangnya.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Tangerang, Sanusi Pane menuturkan, sosialisasi Pilkada Kota Tangerang ditunjuk melalui tender dan yang terpilih media lokal. "Untuk sosialisasi Pilkada, kami memakai sistem paket. Semua melalui tender dan hanya media lokal. Untuk media nasional, memang tidak ada yang dilibatkan. Karena anggarannya tidak ada," ucapnya.
(whb)
