Sandi Uno Kesulitan Komunikasi dengan Ketua DPRD Terkait Pelepasan Saham Perusahaan Bir
Kamis, 17 Mei 2018 - 20:34 WIB
Sandi Uno Kesulitan Komunikasi dengan Ketua DPRD Terkait Pelepasan Saham Perusahaan Bir
A
A
A
JAKARTA - Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno mengaku kesulitan berkomunikasi dengan Ketua DPRD Provinsi Jakarta Prasetio Edi Marsudi untuk menjelaskan soal pelepasan saham Pemprov DKI Jakarta di perusahaan bir PT Delta Djakarta.
"Saya sudah sudah tiga hari ke paripurna mencari Pak Pras (Prasetio), karena yang lain sudah saya beritahu secara lisan. Saya sudah berbicara dengan Ibu Yuke dari PDI Perjuangan, saya ingin bicara sama Pak Pras, tapi belum ada. Pas ditelepon enggak masuk-masuk," ujar Sandiaga di Balai Kota, Jakarta, Kamis (17/5/2018).
Sandi ingin memberikan penjelasan kepada Pras karena sebelumnya Ketua DPRD DKI tersebut menyayangkan keputusan Pemprov DKI yang melepas 26,25% saham Pemprov di PT Delta Djakarta.
Sandi menuturkan, awalnya ingin menyampaikan kepada Prasetio bahwa dividen yang diterima Pemprov dari PT Delta Djakarta terakhir sekitar Rp38 miliar. Namun hingga kini belum bisa berkomunikasi dengan Prasetio.
"Saya ingin Jelaskan bahwa deviden yang diterima terakhir sekitar Rp38 miliar, sedangkan nilai yang saya bidik dengan tim di atas Rp1 triliun. Perlu waktu sekitar 50 tahun untuk kita mencapai angka Rp1 triliun yang time value of money-nya. Karena ini kan tiap tahun kalau dihitung di depan 10,15, 20 tahun kedepan itu panjang," kata Sandi.
Tak hanya itu, Sandi juga menuturkan memang membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp1 Triliun. Karena keuntungan yang didapat seharusnya bisa dipergunakan untuk pembangunan Jakarta.
"Sedangkan ini kan ada time value of money, sekarang kita bisa gunakan dana tersebut buat begitu banyak pembangunan yang bisa dirasakan masyarakat langsung. Ya tentunya dari pada di luar koordinasi DKI tidak langsung bersinggungan kepada masyarakat. Kita ingin tentunya kita mendapatkan deviden yang halalan toyiban," ucapnya.
Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, sebelum melepas saham, Pemprov telah menyampaikan alasan kepada PT Delta Djakarta terkait keputusan tersebut. "Nah karena kami terkendala disitu, pihak perusahaan menginginkan kejelasan, kami sampaikan kejelasan, dengan ini mereka bisa ekspansi dan menciptakan lapangan kerja itu yang ingin saya sampaikan," tuturnya.
Sandi melanjutkan, setelah Gubernur Jakarta Anies Baswedan memutuskan pelepasan saham di PT Delta Djakarta, pihaknya akan berkoordinasi yakni dengan DPRD dan pihak-pihak terkait. "Prosesnya baru saja dimulai dan baru dapat keputusan dari Pak Gubernur menyetujui secara konkrit untuk melepas saham. Selain DPRD, kita akan koordinasi dengan OJK, BI, pihak-pihak terkait seperti penasihat keuangan, notaris, konsultan hukum untuk memastikan prosesnya transaparan kredibel dan bisa dipertanggung jawabkan," ucapnya.
"Saya sudah sudah tiga hari ke paripurna mencari Pak Pras (Prasetio), karena yang lain sudah saya beritahu secara lisan. Saya sudah berbicara dengan Ibu Yuke dari PDI Perjuangan, saya ingin bicara sama Pak Pras, tapi belum ada. Pas ditelepon enggak masuk-masuk," ujar Sandiaga di Balai Kota, Jakarta, Kamis (17/5/2018).
Sandi ingin memberikan penjelasan kepada Pras karena sebelumnya Ketua DPRD DKI tersebut menyayangkan keputusan Pemprov DKI yang melepas 26,25% saham Pemprov di PT Delta Djakarta.
Sandi menuturkan, awalnya ingin menyampaikan kepada Prasetio bahwa dividen yang diterima Pemprov dari PT Delta Djakarta terakhir sekitar Rp38 miliar. Namun hingga kini belum bisa berkomunikasi dengan Prasetio.
"Saya ingin Jelaskan bahwa deviden yang diterima terakhir sekitar Rp38 miliar, sedangkan nilai yang saya bidik dengan tim di atas Rp1 triliun. Perlu waktu sekitar 50 tahun untuk kita mencapai angka Rp1 triliun yang time value of money-nya. Karena ini kan tiap tahun kalau dihitung di depan 10,15, 20 tahun kedepan itu panjang," kata Sandi.
Tak hanya itu, Sandi juga menuturkan memang membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp1 Triliun. Karena keuntungan yang didapat seharusnya bisa dipergunakan untuk pembangunan Jakarta.
"Sedangkan ini kan ada time value of money, sekarang kita bisa gunakan dana tersebut buat begitu banyak pembangunan yang bisa dirasakan masyarakat langsung. Ya tentunya dari pada di luar koordinasi DKI tidak langsung bersinggungan kepada masyarakat. Kita ingin tentunya kita mendapatkan deviden yang halalan toyiban," ucapnya.
Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, sebelum melepas saham, Pemprov telah menyampaikan alasan kepada PT Delta Djakarta terkait keputusan tersebut. "Nah karena kami terkendala disitu, pihak perusahaan menginginkan kejelasan, kami sampaikan kejelasan, dengan ini mereka bisa ekspansi dan menciptakan lapangan kerja itu yang ingin saya sampaikan," tuturnya.
Sandi melanjutkan, setelah Gubernur Jakarta Anies Baswedan memutuskan pelepasan saham di PT Delta Djakarta, pihaknya akan berkoordinasi yakni dengan DPRD dan pihak-pihak terkait. "Prosesnya baru saja dimulai dan baru dapat keputusan dari Pak Gubernur menyetujui secara konkrit untuk melepas saham. Selain DPRD, kita akan koordinasi dengan OJK, BI, pihak-pihak terkait seperti penasihat keuangan, notaris, konsultan hukum untuk memastikan prosesnya transaparan kredibel dan bisa dipertanggung jawabkan," ucapnya.
(whb)
