Ada Indikasi Kecurangan UNBK SMP di Surabaya

SURABAYA - Spirit kejujuran dalam pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMP di Surabaya ternoda. Sebab, ada indikasi kecurangan dalam pelaksanaan UNBK yang dilakukan salah satu SMP di Kota Pahlawan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Ikhsan menuturkan, pihaknya menemukan adanya kejanggalan pada pelaksanaan UNBK SMP/MTs di salah satu sekolah negeri. Temuan ini langsung dilaporkan pada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk segera ditindaklanjuti.

"Kami temukan adanya kejanggalan UNBK. Kemudian kami coba datangi sekolah tersebut untuk mengamankan komputer dan handphone dari teknisi yang ada di sana," ujar Ikhsan, Kamis (26/4/2018).

Ia melanjutkan, adanya kecurangan pada pelaksanaan UNBK ini bukanlah sebuah kebocoran soal seperti selama ini yang sering terjadi. Namun, ada indikasi akses ilegal yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dirinya juga belum bisa memastikan apakah soal ujian yang diakses secara ilegal tersebut yang benar diujikan atau tidak.

"Di sekolah tersebut, terdapat 30 komputer. Tapi yang diakses oleh teknisi ada lima komputer. Kemudian soal itu difoto oleh teknisi dan diinfokan oleh pihak ketiga dari luar," sambungnya.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku sudah menerima laporan adanya indikasi kecurangan pada pelaksanaan UNBK. Dirinya sangat kecewa dan menyayangkan hal tersebut bisa terjadi. Sebab, pelaksaaan UNBK SMP/MTs yang seharusnya dilaksanakan dengan kejujuran namun ditunggangi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Dari laporan yang masuk ke dirinya, ditemukan adanya indikasi kejanggalan pada pelaksanaan UNBK di salah satu sekolah SMP Negeri Surabaya. Peserta ujian yang seharusnya melaksanakan pada sesi pertama (pagi), namun malah melakukan pada sesi ketiga (sore).

"Mestinya anak-anak itu mengikuti ujian sesi satu, tapi malah dipindah ke sesi tiga. Dan kami temukan adanya kejanggalan," kata Risma.

Menurutnya, hal ini pertama kali ditemukan sendiri oleh pihak Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang saat itu sedang memantau jalannya proses UNBK SMP/MTs melalui Pos terpadu. Dirinya memastikan bahwa temuan ini merujuk pada indikasi kecurangan.

"Kita tidak bisa ngomong itu settingan dari awal. Dan yang menemukan pertama kali Dinas Pendidikan Surabaya. Makanya kemudian kita konsultasikan ke pihak Kepolisian dulu," tegasnya.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Rudi Setiawan menjelaskan, adanya indikasi kecurangan soal tersebut saat ini masih dalam tahap konsultasi.