Pembangunan MRT Bundaran HI-Kampung Bandan Dipercepat
Senin, 26 Maret 2018 - 07:15 WIB
Pembangunan MRT Bundaran HI-Kampung Bandan Dipercepat
A
A
A
JAKARTA - Proyek pembangunan moda transportasi massal berbasis rel atau Mass Rapid Transit (MRT) fase II (Bundaran HI- Kampung Bandan) akan dipercepat. Pemprov DKI akan berkordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk percepatan itu.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno pada Jumat, 23 Maret 2018 lalu bertemu dengan Duta Besar Jepang dan membicarakan kelanjutan MRT Fase II. Sandiaga Uno mengatakan, penggunaan lahan PT KAI sebagai depo di Kampung Bandan sudah mencapai kesepakatan.
Sandi pun akan berkordinasi dengan Kementerian Perhubungan sebagai sebuah upaya percepatan."Kendati demikian, kesepakatan tersebut harus ditindaklanjuti kembali mengikuti arahan land acquisition sebagai konsultan sebelum melakukan penandatangan kerja sama," kata Sandi.
Sekertaris Perusahaan PT MRT, Hikmatullah menuturkan, pengunaan lahan PT KAI di kampung Bandan dalam waktu dekat ini akan dibahas soal subtansi dalam perjanjian kerja sama. Menurutnya, kesepakatan PT MRT dengan PT KAI baru hanya kesepakatan akan ada MoU."Dalam waktu dekat akan dibahas subtansi dari MOU itu. Kerjasamanya menggunakan bisnis to bisnis," kata Hikmat saat dihubungi, kemarin.
Terkait tahapan pengerjaan, Hikmat menjelaskan bahwa tahapan pengerjaan MRT fase II masih menunggu konsultan yang sudah on boar saat ini. Output dari konsultan berupa dokumen basis engineering design itu yang nantinya akan digunakan untuk pengadaan kontraktor pengerjaan kontruksi fase II."Jadi tahapan pengerjaan baru akan diketahui dari output yang dikerjakan konsultan," ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) bidang perkeretaapian, Aditya Dwilaksana meminta agar Pemprov DKI dan Kementerian BUMN duduk bersama membicarakan kerjasama yang saling menguntungkan.
Sebab, kata dia, PT KAI sebagai BUMN yang berorientasi terhadap keuntungan tidak mungkin begitu saja menyerahkan aset tanpa adanya keuntungan. Apalagi umumnya bila bekerja sama dengan pihak ketiga atau perusahaan swasta, keuntungan PT KAI jauh lebih besar ketimbang kerja sama dengan sesama pemerintah.
Selain itu, lanjut Adit, banyak pembangunan di Jakarta yang dibangun oleh BUMN dan BUMD. Dia khawatir saat dioperasionalkan nanti, baik itu MRT dengan kereta api atau dengan LRT Jabodetabek dan moda transportasi berbasis angkutan jalan, pengelolaannya tidak terintegrasi. Akibatnya masyarakat yang tidak tahu menahu soal itu merasakan kesulitan dalam menggunakan transportasi massal.
"Masyarakat itu mau naik transportasi masal kalau saling terintegrasi. Bukan hanya fisik, tiket dan jadwal operasionalnya pun harus terintegrasi. Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek (BPTJ) harus mengatasi ini," ucapnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno pada Jumat, 23 Maret 2018 lalu bertemu dengan Duta Besar Jepang dan membicarakan kelanjutan MRT Fase II. Sandiaga Uno mengatakan, penggunaan lahan PT KAI sebagai depo di Kampung Bandan sudah mencapai kesepakatan.
Sandi pun akan berkordinasi dengan Kementerian Perhubungan sebagai sebuah upaya percepatan."Kendati demikian, kesepakatan tersebut harus ditindaklanjuti kembali mengikuti arahan land acquisition sebagai konsultan sebelum melakukan penandatangan kerja sama," kata Sandi.
Sekertaris Perusahaan PT MRT, Hikmatullah menuturkan, pengunaan lahan PT KAI di kampung Bandan dalam waktu dekat ini akan dibahas soal subtansi dalam perjanjian kerja sama. Menurutnya, kesepakatan PT MRT dengan PT KAI baru hanya kesepakatan akan ada MoU."Dalam waktu dekat akan dibahas subtansi dari MOU itu. Kerjasamanya menggunakan bisnis to bisnis," kata Hikmat saat dihubungi, kemarin.
Terkait tahapan pengerjaan, Hikmat menjelaskan bahwa tahapan pengerjaan MRT fase II masih menunggu konsultan yang sudah on boar saat ini. Output dari konsultan berupa dokumen basis engineering design itu yang nantinya akan digunakan untuk pengadaan kontraktor pengerjaan kontruksi fase II."Jadi tahapan pengerjaan baru akan diketahui dari output yang dikerjakan konsultan," ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) bidang perkeretaapian, Aditya Dwilaksana meminta agar Pemprov DKI dan Kementerian BUMN duduk bersama membicarakan kerjasama yang saling menguntungkan.
Sebab, kata dia, PT KAI sebagai BUMN yang berorientasi terhadap keuntungan tidak mungkin begitu saja menyerahkan aset tanpa adanya keuntungan. Apalagi umumnya bila bekerja sama dengan pihak ketiga atau perusahaan swasta, keuntungan PT KAI jauh lebih besar ketimbang kerja sama dengan sesama pemerintah.
Selain itu, lanjut Adit, banyak pembangunan di Jakarta yang dibangun oleh BUMN dan BUMD. Dia khawatir saat dioperasionalkan nanti, baik itu MRT dengan kereta api atau dengan LRT Jabodetabek dan moda transportasi berbasis angkutan jalan, pengelolaannya tidak terintegrasi. Akibatnya masyarakat yang tidak tahu menahu soal itu merasakan kesulitan dalam menggunakan transportasi massal.
"Masyarakat itu mau naik transportasi masal kalau saling terintegrasi. Bukan hanya fisik, tiket dan jadwal operasionalnya pun harus terintegrasi. Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek (BPTJ) harus mengatasi ini," ucapnya.
(whb)
