Cegah Penyelewengan Bansos, Bogor Terapkan Pelayanan Berbasis Online
Selasa, 13 Maret 2018 - 17:01 WIB
Cegah Penyelewengan Bansos, Bogor Terapkan Pelayanan Berbasis Online
A
A
A
BOGOR - Dana bantuan sosial (bansos) dan hibah kerap diselewengkan oleh pejabat daerah di Indonesia, terutama petahana jelang pilkada. Untuk mencegah penyelewengan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor siap menerapkan sistem online untuk program-program bantuan sosialnya.
Pemkot Bogor mengklaim beberapa programnya yang berbasis online telah membuahkan hasil menggembirakan. Seperti layanan aspirasi online warga, sistem pajak daerah online, dan layanan perizinan online. Berkaca dari kesuksesan itu, Pemkot Bogor kini menyasar sistem online untuk program bansos.
Sekretaris Daerah Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat, mengatakan, sudah saatnya program sosial di "kota hujan" menerapkan sistem serupa. Tujuannya untuk menciptakan layanan publik yang transparan dan tepat sasaran.
"Layanan aplikasi online ini bukan sekadar untuk mengikuti tren pemerintah daerah lainnya, tetapi juga harus secara nyata dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ujar Ade, di Bogor, Selasa (13/3/2018).
Untuk itu, Ade meminta aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Bogor memaksimalkan sistem aplikasi hibah dan bantuan sosial terpadu (Sahabat). Sebab layanan ini diluncurkan untuk meningkatkan transparansi publik di bidang bantuan sosial.
"Melalui Sahabat, anggaran hibah bantuan sosial harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat agar terwujud pembangunan masyarakat yang madani di Kota Bogor," katanya.
Menurut Ade, program kegiatan hibah bantuan sosial secara online bakal berjalan optimal jika masyarakat dan aparat terkait mendapatkan pemahaman tentang petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknisnya (jukdis).
"Maka dari itu, dengan adanya bimbingan teknis (bimtek) ini implementasi sistem hibah bantuan sosial secara online diharapkan dapat mengoptimalkan pengelola/operator hibah bantuan sosial di perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan se-Kota Bogor," paparnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Adkesra) Setda Kota Bogor, Iman, mengatakan, tujuan digelarnya bimtek Sahabat ini adalah agar peserta dapat memahami prosedur hibah bansos, mulai dari pengajuan, verifikasi, pencairan, hingga prosedur pertanggung jawaban dana yang diterima.
"Setelah peserta memahami dan mampu melaksanakannya, mereka diharapkan dapat menginformasikan kepada masyarakat penerima hibah bansos sesuai dengan yang diajukan dan dapat dipertanggung jawabkan," paparnya.
Iman menyebutkan, sistem aplikasi Sahabat secara online mengedepankan transparansi. Semua orang bisa mengakses aplikasi ini untuk melihat bantuan hibah bansos.
Bagi penerima hibah bansos yang ingin mengetahui apa kekurangan dan berapa dana yang diterima, serta sudah sejauhmana proses pengajuannya, bisa dengan cara meng-klik NIK (Nomor Induk Kependudukan).
Aplikasi Sahabat saat ini sudah selesai dirancang dan direncanakan diluncurkan akhir Maret 2018. Namun sebelumnya pihaknya akan lebih mensosialisasikannya kepada masyarakat.
"Jadi, jika ada masyarakat yang akan menggunakan aplikasi tersebut bisa dipandu oleh peserta yang hari ini mengikuti pelatihan," jelasnya.
Imam menambahkan, saat ini pihaknya bersama aparat wilayah sedang membuat database Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Dari database ini nanti akan terlihat berapa pengajuan RTLH di setiap kelurahan.
"Ketika masyarakat mengajukan RTLH maka aparat di kelurahan akan menginput datanya. Kalau datanya sudah masuk di database maka pengajuan tersebut bisa diproses, tetapi kalau tidak ada, dipending (ditunda) dulu," pungkasnya.
Pemkot Bogor mengklaim beberapa programnya yang berbasis online telah membuahkan hasil menggembirakan. Seperti layanan aspirasi online warga, sistem pajak daerah online, dan layanan perizinan online. Berkaca dari kesuksesan itu, Pemkot Bogor kini menyasar sistem online untuk program bansos.
Sekretaris Daerah Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat, mengatakan, sudah saatnya program sosial di "kota hujan" menerapkan sistem serupa. Tujuannya untuk menciptakan layanan publik yang transparan dan tepat sasaran.
"Layanan aplikasi online ini bukan sekadar untuk mengikuti tren pemerintah daerah lainnya, tetapi juga harus secara nyata dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ujar Ade, di Bogor, Selasa (13/3/2018).
Untuk itu, Ade meminta aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Bogor memaksimalkan sistem aplikasi hibah dan bantuan sosial terpadu (Sahabat). Sebab layanan ini diluncurkan untuk meningkatkan transparansi publik di bidang bantuan sosial.
"Melalui Sahabat, anggaran hibah bantuan sosial harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat agar terwujud pembangunan masyarakat yang madani di Kota Bogor," katanya.
Menurut Ade, program kegiatan hibah bantuan sosial secara online bakal berjalan optimal jika masyarakat dan aparat terkait mendapatkan pemahaman tentang petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknisnya (jukdis).
"Maka dari itu, dengan adanya bimbingan teknis (bimtek) ini implementasi sistem hibah bantuan sosial secara online diharapkan dapat mengoptimalkan pengelola/operator hibah bantuan sosial di perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan se-Kota Bogor," paparnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Adkesra) Setda Kota Bogor, Iman, mengatakan, tujuan digelarnya bimtek Sahabat ini adalah agar peserta dapat memahami prosedur hibah bansos, mulai dari pengajuan, verifikasi, pencairan, hingga prosedur pertanggung jawaban dana yang diterima.
"Setelah peserta memahami dan mampu melaksanakannya, mereka diharapkan dapat menginformasikan kepada masyarakat penerima hibah bansos sesuai dengan yang diajukan dan dapat dipertanggung jawabkan," paparnya.
Iman menyebutkan, sistem aplikasi Sahabat secara online mengedepankan transparansi. Semua orang bisa mengakses aplikasi ini untuk melihat bantuan hibah bansos.
Bagi penerima hibah bansos yang ingin mengetahui apa kekurangan dan berapa dana yang diterima, serta sudah sejauhmana proses pengajuannya, bisa dengan cara meng-klik NIK (Nomor Induk Kependudukan).
Aplikasi Sahabat saat ini sudah selesai dirancang dan direncanakan diluncurkan akhir Maret 2018. Namun sebelumnya pihaknya akan lebih mensosialisasikannya kepada masyarakat.
"Jadi, jika ada masyarakat yang akan menggunakan aplikasi tersebut bisa dipandu oleh peserta yang hari ini mengikuti pelatihan," jelasnya.
Imam menambahkan, saat ini pihaknya bersama aparat wilayah sedang membuat database Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Dari database ini nanti akan terlihat berapa pengajuan RTLH di setiap kelurahan.
"Ketika masyarakat mengajukan RTLH maka aparat di kelurahan akan menginput datanya. Kalau datanya sudah masuk di database maka pengajuan tersebut bisa diproses, tetapi kalau tidak ada, dipending (ditunda) dulu," pungkasnya.
(thm)
