Aher Rotasi 792 Pejabat Pemprov Jabar
Senin, 19 Februari 2018 - 19:31 WIB
Aher Rotasi 792 Pejabat Pemprov Jabar
A
A
A
BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan merotasi 792 pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemprov Jabar. Rotasi tersebut disertai penghapusan sejumlah balai di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jabar.
Meski begitu, peran balai tersebut digantikan oleh cabang-cabang OPD di tingkat kabupaten/kota sebagai representasi perpanjangan tangan Pemprov Jabar di daerah. Sejumlah OPD yang kini memiliki cabang di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kehutanan, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
"Ada penggabungan sejumlah balai, dilikuidasi untuk digabungkan fungsinya. Fungsinya tetap ada, tapi balainya diperkecil jumlahnya. Ada juga cabang dinas, seperti di Dinas Tenaga Kerja ada cabang dinas, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kehutanan," kata Aher, sapaan akrab Gubernur Jabar, seusai melantik dan mengukuhkan 792 pejabat di lingkungan Pemprov Jabar di Halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (19/2/2018).
Aher menjelaskan, konsekuensi logis dari hadirnya beberapa cabang dinas ini adalah adanya sejumlah pejabat eselon III dan IV yang tak lagi menjabat di OPD induk karena dipindahkan ke cabang-cabang OPD tersebut sesuai aturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Dampaknya dari likuidasi atau penghilangan beberapa balai, tapi fungsinya tidak hilang karena muncul cabang dinas dengan kehadiran eselon III baru dan eselon IV-nya. Tapi eselon IV yang ada di induknya jadi hilang, maka ada sejumlah jabatan eselon III yang hilang. Ada juga jabatan eselon IV yang hilang, hilanglah dua jabatan itu. Nah, alhamdulillah dengan eselon III yang kosong atau pensiun bisa ditempatkan lagi, sehingga tidak ada satu pun pejabat eselon III yang tidak dapat jabatan lagi," paparnya.
Aher menambahkan, ada juga beberapa pejabat eselon III dari balai yang dihilangkan dan mengisi jabatan eselon III yang masa kerjanya akan segera berakhir (pensiun). Namun, Aher mengakui, masih ada pejabat eselon IV yang belum mendapat jabatan.
"Insya Allah akan kita tempatkan pada eselon IV yang pensiun atau kosong, kita sesuaikan dengan keahlian mereka. Kita cari atau sesuaikan dengan keahlian mereka. Insya Allah, saya kira dalam kurun waktu setahun ke depan atau ditambah dengan 2019 ke depan, semua akan terselesaikan secara bertahap, sehingga normal kembali situasinya, eselon III dan IV menempati posisinya masing-masing," pungkasnya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar Sumarwan mengungkapkan, pihaknya tidak bisa menempatkan pejabat pada jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Selain ada 30 pejabat eselon IV yang belum mendapatkan posisi, kata Sumarwan, ada juga sekitar 15 jabatan eselon IV yang kosong.
"Jadi, sekarang juga ada yang jabatan kosong, karena enggak terisi. Kenapa? Kualifikasinya enggak masuk (sesuai dengan kompetensi). Sementara ada yang belum dapat tempat, tapi enggak bisa dipaksakan juga dong," katanya.
Meski begitu, peran balai tersebut digantikan oleh cabang-cabang OPD di tingkat kabupaten/kota sebagai representasi perpanjangan tangan Pemprov Jabar di daerah. Sejumlah OPD yang kini memiliki cabang di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kehutanan, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
"Ada penggabungan sejumlah balai, dilikuidasi untuk digabungkan fungsinya. Fungsinya tetap ada, tapi balainya diperkecil jumlahnya. Ada juga cabang dinas, seperti di Dinas Tenaga Kerja ada cabang dinas, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kehutanan," kata Aher, sapaan akrab Gubernur Jabar, seusai melantik dan mengukuhkan 792 pejabat di lingkungan Pemprov Jabar di Halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (19/2/2018).
Aher menjelaskan, konsekuensi logis dari hadirnya beberapa cabang dinas ini adalah adanya sejumlah pejabat eselon III dan IV yang tak lagi menjabat di OPD induk karena dipindahkan ke cabang-cabang OPD tersebut sesuai aturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Dampaknya dari likuidasi atau penghilangan beberapa balai, tapi fungsinya tidak hilang karena muncul cabang dinas dengan kehadiran eselon III baru dan eselon IV-nya. Tapi eselon IV yang ada di induknya jadi hilang, maka ada sejumlah jabatan eselon III yang hilang. Ada juga jabatan eselon IV yang hilang, hilanglah dua jabatan itu. Nah, alhamdulillah dengan eselon III yang kosong atau pensiun bisa ditempatkan lagi, sehingga tidak ada satu pun pejabat eselon III yang tidak dapat jabatan lagi," paparnya.
Aher menambahkan, ada juga beberapa pejabat eselon III dari balai yang dihilangkan dan mengisi jabatan eselon III yang masa kerjanya akan segera berakhir (pensiun). Namun, Aher mengakui, masih ada pejabat eselon IV yang belum mendapat jabatan.
"Insya Allah akan kita tempatkan pada eselon IV yang pensiun atau kosong, kita sesuaikan dengan keahlian mereka. Kita cari atau sesuaikan dengan keahlian mereka. Insya Allah, saya kira dalam kurun waktu setahun ke depan atau ditambah dengan 2019 ke depan, semua akan terselesaikan secara bertahap, sehingga normal kembali situasinya, eselon III dan IV menempati posisinya masing-masing," pungkasnya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar Sumarwan mengungkapkan, pihaknya tidak bisa menempatkan pejabat pada jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Selain ada 30 pejabat eselon IV yang belum mendapatkan posisi, kata Sumarwan, ada juga sekitar 15 jabatan eselon IV yang kosong.
"Jadi, sekarang juga ada yang jabatan kosong, karena enggak terisi. Kenapa? Kualifikasinya enggak masuk (sesuai dengan kompetensi). Sementara ada yang belum dapat tempat, tapi enggak bisa dipaksakan juga dong," katanya.
(zik)
