Gaji Guru Honorer di Kota Tangerang Tak Lebih dari Rp500 Ribu
Kamis, 07 Desember 2017 - 09:39 WIB
Gaji Guru Honorer di Kota Tangerang Tak Lebih dari Rp500 Ribu
A
A
A
TANGERANG - Penghasilan guru honorer di Kota Tangerang hingga masih ada yang di bawah Rp500 ribu per bulan. Jumlah itu tentu jauh dari kata cukup mengingat kebutuhan hidup di Kota Tangerang yang tidak murah lagi. Namun mereka sedikit terbantu dengan adanya insentif dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang yang menggelontorkan dana sebesar Rp170 miliar setiap tahun.
Ketua PGRI Kota Tangerang Jamaludin mengatakan, pihaknya akan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan guru honorer yang ada di daerah itu. Dari jumlah 21.951 guru di Kota Tangerang, sebanyak 17.661 orang di antaranya adalah honorer yang mengajar di jenjang PAUD hingga SMP/MTs.
"Insentif diberikan sebulan sekali kepada 21.951 guru di Kota Tangerang, PNS dan honorer. Total anggaran insentif guru tersebut Rp170 miliar setahun. Guru yang mendapat dana insentif in, minimal sudah mengajar selama setahun," ujar Jamaludin kepada KORAN SINDO, di Tangerang, Rabu (6/12/2017).
Menurut dia, para guru honorer sangat terbantu dengan adanya dana insentif itu. Apalagi, penghasilan para guru honorer itu masih ada yang di bawah Rp500 ribu per bulan. Pendapatan itu sangat kecil mengingat kebutuhan hidup di Kota Tangerang yang tidak murah lagi.
"Kalau bicara nasib guru honorer, sedih ceritanya. Sebab masih ada guru honorer yang digaji di bawah Rp500 ribu, di sekolah swasta. Mereka yang gajinya di bawah ini, harapan mereka cuma satu, saat akhir bulan kapan insentifnya keluar. Mulai guru TK dan lainnya, banyak yang digaji kecil," ungkapnya.
Makanya, ketika membicarakan kesejahteraan guru, PGRI selalu berada digarda terdepan. Terutama dalam memperjuangkan kesejahteraan guru. Tidak hanya para guru honorer, tetapi juga guru PNS. Jika ada wacana penghapusan uang insentif ini, PGRI akan menjadi pihak pertama yang akan angkat suara.
"PGRI tidak pernah berhenti memperjuangkan nasib guru di semua jenjang. Ini terkait kesejahteraan guru. Untuk itu, kami selalu berusaha agar kesejahteraan guru bisa dimaksimalkan, terutama menyangkut kesejahteraannya," ungkap pria yang juga menjabat Kabid SMP Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
Pihaknya juga tengah memperjuangkan agar guru honorer di Kota Tangerang digaji sesuai UMK Tangerang atau UMR. Diharapkan dengan meningkatnya kesejahteraan guru maka kualitas pendidikan dan nilai kompetensi guru honorer bisa lebih dimaksimalkan lagi.
"Di Kota Tangerang saya mengajar sejak era 1990-an. Saat itu gaji guru hanya Rp200 ribu. Tetapi sekarang guru dapat sertifikasi dari pusat dan insentif dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang. Kalau ada usul insentif dihapus, kami setuju, tetapi diganti dengan UMR dan UMK," tegas Jamaludin.
Sementara itu, Rektor Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang Prof Mustafa Kamil menilai sudah selayaknya para guru honorer yang bergaji kecil mendapat insentif dari pemerintah. Namun, persoalan guru di Kota Tangerang bukan hanya soal kesejahteraan guru yang miris, tetapi juga kompetensinya.
"Memberikan kesejarehaan guru adalah amanat undang-undang. Namun kita juga harus mengingatkan pemerintah bahwa komponen pendidikan bukan hanya ada pada kesejahteraan guru saja, tapi juga ada kemampuan dan kualitatif. Bukan hanya soal infrastruktur dan kesejahteraan, tapi juga kompetensinya," tandasnya.
Sebagai Perancang Rencana Strategis Pendidikan Banten, dirinya sangat paham dengan dinamika dunia pendidikan di provinsi yang juga dikenal sebagai tanah ulama dan jawara ini. Menurutnya, mutu pendidikan di Provinsi Banten sudah lebih baik dari sebelumnya, kendati masih perlukan banyak perbaikan.
"Saya ikut mendirikan Dinas Pendidikan di Provinsi Banten. Perkembangan pendidikan di Banten, mulai infrastrujtur, kualitas guru yang berstandar, kualitas lulusan anak didiknya, saya perhatikan dari hasil ujian nasional dan kompetensi gurunya terus naik. Nilai masuk perguruan tingginya terbaik," tukasnya.
Ia menambahkan, kesejahteraan guru honorer dan peningkatan kompetensinya merupakan pekerjaan rumah Pemkot Tangerang yang harus segera diselesaikan. Hal ini demi peningkatan mutu dan kualitas pendidikan yang lebih baik, sekaligus mendukung konsep pembangunan kota aerotropolis yang sedang digaungkan.
Ketua PGRI Kota Tangerang Jamaludin mengatakan, pihaknya akan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan guru honorer yang ada di daerah itu. Dari jumlah 21.951 guru di Kota Tangerang, sebanyak 17.661 orang di antaranya adalah honorer yang mengajar di jenjang PAUD hingga SMP/MTs.
"Insentif diberikan sebulan sekali kepada 21.951 guru di Kota Tangerang, PNS dan honorer. Total anggaran insentif guru tersebut Rp170 miliar setahun. Guru yang mendapat dana insentif in, minimal sudah mengajar selama setahun," ujar Jamaludin kepada KORAN SINDO, di Tangerang, Rabu (6/12/2017).
Menurut dia, para guru honorer sangat terbantu dengan adanya dana insentif itu. Apalagi, penghasilan para guru honorer itu masih ada yang di bawah Rp500 ribu per bulan. Pendapatan itu sangat kecil mengingat kebutuhan hidup di Kota Tangerang yang tidak murah lagi.
"Kalau bicara nasib guru honorer, sedih ceritanya. Sebab masih ada guru honorer yang digaji di bawah Rp500 ribu, di sekolah swasta. Mereka yang gajinya di bawah ini, harapan mereka cuma satu, saat akhir bulan kapan insentifnya keluar. Mulai guru TK dan lainnya, banyak yang digaji kecil," ungkapnya.
Makanya, ketika membicarakan kesejahteraan guru, PGRI selalu berada digarda terdepan. Terutama dalam memperjuangkan kesejahteraan guru. Tidak hanya para guru honorer, tetapi juga guru PNS. Jika ada wacana penghapusan uang insentif ini, PGRI akan menjadi pihak pertama yang akan angkat suara.
"PGRI tidak pernah berhenti memperjuangkan nasib guru di semua jenjang. Ini terkait kesejahteraan guru. Untuk itu, kami selalu berusaha agar kesejahteraan guru bisa dimaksimalkan, terutama menyangkut kesejahteraannya," ungkap pria yang juga menjabat Kabid SMP Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
Pihaknya juga tengah memperjuangkan agar guru honorer di Kota Tangerang digaji sesuai UMK Tangerang atau UMR. Diharapkan dengan meningkatnya kesejahteraan guru maka kualitas pendidikan dan nilai kompetensi guru honorer bisa lebih dimaksimalkan lagi.
"Di Kota Tangerang saya mengajar sejak era 1990-an. Saat itu gaji guru hanya Rp200 ribu. Tetapi sekarang guru dapat sertifikasi dari pusat dan insentif dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang. Kalau ada usul insentif dihapus, kami setuju, tetapi diganti dengan UMR dan UMK," tegas Jamaludin.
Sementara itu, Rektor Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang Prof Mustafa Kamil menilai sudah selayaknya para guru honorer yang bergaji kecil mendapat insentif dari pemerintah. Namun, persoalan guru di Kota Tangerang bukan hanya soal kesejahteraan guru yang miris, tetapi juga kompetensinya.
"Memberikan kesejarehaan guru adalah amanat undang-undang. Namun kita juga harus mengingatkan pemerintah bahwa komponen pendidikan bukan hanya ada pada kesejahteraan guru saja, tapi juga ada kemampuan dan kualitatif. Bukan hanya soal infrastruktur dan kesejahteraan, tapi juga kompetensinya," tandasnya.
Sebagai Perancang Rencana Strategis Pendidikan Banten, dirinya sangat paham dengan dinamika dunia pendidikan di provinsi yang juga dikenal sebagai tanah ulama dan jawara ini. Menurutnya, mutu pendidikan di Provinsi Banten sudah lebih baik dari sebelumnya, kendati masih perlukan banyak perbaikan.
"Saya ikut mendirikan Dinas Pendidikan di Provinsi Banten. Perkembangan pendidikan di Banten, mulai infrastrujtur, kualitas guru yang berstandar, kualitas lulusan anak didiknya, saya perhatikan dari hasil ujian nasional dan kompetensi gurunya terus naik. Nilai masuk perguruan tingginya terbaik," tukasnya.
Ia menambahkan, kesejahteraan guru honorer dan peningkatan kompetensinya merupakan pekerjaan rumah Pemkot Tangerang yang harus segera diselesaikan. Hal ini demi peningkatan mutu dan kualitas pendidikan yang lebih baik, sekaligus mendukung konsep pembangunan kota aerotropolis yang sedang digaungkan.
(thm)
