Pengamat: Gus Ipul Tak Paham Cara Mengentas Kemiskinan di Jatim
Kamis, 07 Desember 2017 - 00:53 WIB
Pengamat: Gus Ipul Tak Paham Cara Mengentas Kemiskinan di Jatim
A
A
A
SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) yang juga bakal Cagub di Pilgub Jatim 2018, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dinilai kurang memahami persoalan terkait pengentasan kemiskinan, khususnya di Jawa Timur. Penilaian ini disampaikan pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair), Airlangga Pribadi.
Penilaian ini disampaikan Airlangga,seiring kritik Gus Ipul kepada Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa terkait penanggulangan kemiskinan yang disebutnya tidak bisa diselesaikan dengan program charity ataupun bantuan sosial.“Penilaian (Gus Ipul) ini kurang tepat, karena substansi dari program ini konvergen dengan formula pembangunan di Jawa Timur yang berlangsung selama 10 di bawah pemerintahan Pakde Karwo,” kata Airlangga dalam siaran pers yang diterima SINDOnews pada Rabu, 6 Desember 2017 kemarin.
Menurut Airlangga, justru Program Keluarga Harapan (PKH) cukup efektif mengentas kemiskinan bagi masyarakat miskin ekstrem yang sampai 2017 di Jatim masih di angka 9%. Mereka membutuhkan bantuan langsung lewat PKH serta bantuan pangan melalui subsidi beras agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.
“Tindakan sejenis pula yang dilakukan oleh Pemprov Jatim, karena untuk kalangan miskin ekstrem maka tindakan yang bisa dilakukan adalah memberikan bantuan. Itu adalah formulasi kebijakan yang dilakukan oleh 72 negara termasuk contoh sukses Brasil, India dan Filipina,” ujarnya.
CEO lembaga survei The Initiative Institute itu menambahkan, lantaran PKH terbukti efektif menanggulangi kemeskinan, maka pemerintah pusat melalui Kemensos memperluas Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dari 6 juta menjadi 10 juta di 2018 serta memperluas bantuan beras sejahtera atau rastra.
“Kemensos juga dipandang berhasil oleh World Bank untuk memperbaiki penyaluran dari tunai menjadi non-tunai sehingga lebih tepat waktu, sasaran, jumlah dan tepat kualitas,” katanya.
Hal itu, lanjut Airlangga, sinergis dengan kebijakan Pemprov Jatim yang ditunjukkan dengan pemberian bantuan sosial dari Kemensos termasuk dana rehabilitasi sosial pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial untuk Jatim mencapai Rp6,1 triliun pada 2017.
Karena itu kalau Gus Ipul mengkritik soal efektivitas program PKH maupun rastra, menurut Airlangga, justru patut dipertanyakan pemahamannya soal pengentasan kemiskinan di Jatim. “Ini menunjukkan Gus Ipul kurang memahami persoalan terkait pengentasan kemiskinan,” tegasnya.
Penilaian ini disampaikan Airlangga,seiring kritik Gus Ipul kepada Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa terkait penanggulangan kemiskinan yang disebutnya tidak bisa diselesaikan dengan program charity ataupun bantuan sosial.“Penilaian (Gus Ipul) ini kurang tepat, karena substansi dari program ini konvergen dengan formula pembangunan di Jawa Timur yang berlangsung selama 10 di bawah pemerintahan Pakde Karwo,” kata Airlangga dalam siaran pers yang diterima SINDOnews pada Rabu, 6 Desember 2017 kemarin.
Menurut Airlangga, justru Program Keluarga Harapan (PKH) cukup efektif mengentas kemiskinan bagi masyarakat miskin ekstrem yang sampai 2017 di Jatim masih di angka 9%. Mereka membutuhkan bantuan langsung lewat PKH serta bantuan pangan melalui subsidi beras agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.
“Tindakan sejenis pula yang dilakukan oleh Pemprov Jatim, karena untuk kalangan miskin ekstrem maka tindakan yang bisa dilakukan adalah memberikan bantuan. Itu adalah formulasi kebijakan yang dilakukan oleh 72 negara termasuk contoh sukses Brasil, India dan Filipina,” ujarnya.
CEO lembaga survei The Initiative Institute itu menambahkan, lantaran PKH terbukti efektif menanggulangi kemeskinan, maka pemerintah pusat melalui Kemensos memperluas Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dari 6 juta menjadi 10 juta di 2018 serta memperluas bantuan beras sejahtera atau rastra.
“Kemensos juga dipandang berhasil oleh World Bank untuk memperbaiki penyaluran dari tunai menjadi non-tunai sehingga lebih tepat waktu, sasaran, jumlah dan tepat kualitas,” katanya.
Hal itu, lanjut Airlangga, sinergis dengan kebijakan Pemprov Jatim yang ditunjukkan dengan pemberian bantuan sosial dari Kemensos termasuk dana rehabilitasi sosial pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial untuk Jatim mencapai Rp6,1 triliun pada 2017.
Karena itu kalau Gus Ipul mengkritik soal efektivitas program PKH maupun rastra, menurut Airlangga, justru patut dipertanyakan pemahamannya soal pengentasan kemiskinan di Jatim. “Ini menunjukkan Gus Ipul kurang memahami persoalan terkait pengentasan kemiskinan,” tegasnya.
(whb)
