Gubernur Larang Warga Jatim Berjihad ke Myanmar

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo melarang warga Jawa Timur bertolak ke Myanmar untuk urusan tragedi Rohingya. Menurut Soekarwo, bentuk kepedulian terhadap etnis minoritas Myanmar cukup dilakukan dengan doa di Tanah Air, atau melalui bantuan sosial lainnya.

Larangan itu disampaikan Soekarwo menyusul rencana aksi sejumlah kelompok massa di Jawa Timur beberapa hari terakhir. Di beberapa wilayah seperti Sampang, Pamekasan dan Pasuruan sejumlah ormas Islam berencana berangkat ke Myanmar untuk ‘berjihad’ ke Myanmar.

“Persoalan etnis Rohingya di Myanmar sudah menyangkut politik luar negeri. Jadi biarlah ini menjadi urusan negara. Warga Jatim dan ormas Islam tidak usah ke sana. Tidak boleh itu. Toh sekarang pemerintah Indonesia juga sudah ke sana (Myanmar),” katanya.

Namun, Soekarwo tidak mempermasalahkan bilamana ada bantuan atau sumbangan sosial lainnya. Bagi dia, hal itu (bantuan) itu lebih realistis daripada harus menjadi relawan.

“Kalau mau membantu, memberikan sumbangan silakan. Nanti bisa dikoordinasikan dengan pemerintah,”kata pria yang akrab disapa Pak Dhe ini.

Bahkan Pak Dhe juga mempersilakan masyarakat Jawa Timur agar memanfaatkan halaman Gedung Negara Grahadi sebagai tempat berkumpul, melakukan gerakan moral degan cara berdoa. “Silahkan kumpul di sini menggelar doa bersama untuk penyelesaian konflik Rohingya,” tutur Pak Dhe.

Lebih jauh, Pak Dhe juga mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan pemerintah RI dalam membantu penyelesaian konflik di Rakhine tersebut. Karena itu, dia berencana untuk mengirimkan surat dukungan terhadap langkah tersebut.

“Hari ini saya akan kirim surat dukungan itu. Kami semua juga berdoa agar konflik ini segera berakhir,” pinta orang nomor satu di Jatim ini.

Sementara itu, aksi solidaritas etnis Rohingya kemarin dilakukan sejumlah ormas dan solidaritas umat beragama di Surabaya. Massa yang diikuti perwakilan umat Kristiani, Hindu dan Budha ini menggelar unjuk rasa mengecam aksi kekerasan terhadap muslim Rohingya itu.

Dalam aksinya itu, mereka mendorong agar pemerintah Indonesia mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) supaya menyelesaikan kasus Rohingnya secepatnya.

“Kalau tidak ada aturan ke luar negeri, mungkin kami sebagai umat muslim, sudah jihad ke sana. Kami hanya warga sipil, maka kami berharap pada pemerintah Indonesia untuk mendesak PBB segera mengatasi tragedi di Myanmar,” kata Yahya.

Aksi yang diikuti ratusan orang ini, juga diikuti anak anak dan ibu-ibu. Aksi dilakukan di depan gedung negara Grahadi, Surabaya, dengan membentangkan poster-poster mengecam kekejaman terhadap etnis Rohingya.