Cegah Main Hakim Sendiri, Pengamat Sarankan Bangun Komunikasi Kelompok
Jum'at, 11 Agustus 2017 - 14:38 WIB
Cegah Main Hakim Sendiri, Pengamat Sarankan Bangun Komunikasi Kelompok
A
A
A
JAKARTA - Kasus dikeroyok dan dibakarnya Muhammad Al Zahra alias Joya di Bekasi oleh massa menyisakan kepedihan mendalam bagi keluarga korban. Untuk mencegah kejadian tersebut terulang, pengamat menyarankan agar semua pihak bangun komunikasi kelompok.
Pengamat Sosial dan Komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Prof DR HAMKA (UHAMKA) Said Ramadhan mengatakan, secara sosial aksi main hakim sendiri karena adanya penurunan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum.
"Akibatnya, apapun cara dihalalkan demi memuaskan hasrat untuk membalas perbuatan kriminal seseorang," katanya ketika dihubungi SINDOnews, Jumat (11/8/2017).
Dari segi Komunikasi, lanjut Said, ada kemandekan komunikasi sosial antar warga. Belum lagi adanya terpaan berita provokatif dan hoax di media sosial, menjadi faktor pemicu warga nekat main hakim sendiri.
Untuk itu, kata Said, berbagai pihak perlu duduk bersama membicarakan solusi agar aksi main hakim sendiri bisa diredam.
"Bangun komunikasi lintas kelompok, seperti Polisi, kelurahan, warga dan juga ormas. Komunikasi ini diperlukan agar ada kesepahaman bahwa hukum harus lebih di kedepankan dalam menyelesaikan tindak kriminal," kata Said.
Pengamat Sosial dan Komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Prof DR HAMKA (UHAMKA) Said Ramadhan mengatakan, secara sosial aksi main hakim sendiri karena adanya penurunan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum.
"Akibatnya, apapun cara dihalalkan demi memuaskan hasrat untuk membalas perbuatan kriminal seseorang," katanya ketika dihubungi SINDOnews, Jumat (11/8/2017).
Dari segi Komunikasi, lanjut Said, ada kemandekan komunikasi sosial antar warga. Belum lagi adanya terpaan berita provokatif dan hoax di media sosial, menjadi faktor pemicu warga nekat main hakim sendiri.
Untuk itu, kata Said, berbagai pihak perlu duduk bersama membicarakan solusi agar aksi main hakim sendiri bisa diredam.
"Bangun komunikasi lintas kelompok, seperti Polisi, kelurahan, warga dan juga ormas. Komunikasi ini diperlukan agar ada kesepahaman bahwa hukum harus lebih di kedepankan dalam menyelesaikan tindak kriminal," kata Said.
(ysw)
