Miris, Tidak Lulus PPDB Siswa Miskin Terancam Tak Sekolah
Selasa, 04 Juli 2017 - 17:37 WIB
Miris, Tidak Lulus PPDB Siswa Miskin Terancam Tak Sekolah
A
A
A
BANDUNG - Siswa rawan melanjutkan pendidikan (RMP) atau siswa tidak mampu di Jawa Barat terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK, setelah tidak lulus pada seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB).
Kekhawatiran tersebut muncul setelah Ombudsman Perwakilan Jawa Barat menerima sekitar 50 orangtua dari Kota Bandung yang melaporkan nasib siswa RMP tidak lolos PPDB tingkat SMA/SMK.
Mereka pun mengeluh tidak dialihkan ke sekolah lainnya. Sementara ketika hendak mendaftar ke sekolah swasta, mereka harus membayar sejumlah uang.
"Mereka mewakili sekitar 70 siswa. Itu dari Kota Bandung saja. Saya khawatir kasus seperti ini juga terjadi di daerah lainnya. Karena di Jawa Barat ada 27 kabupaten/kota," kata Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Barat Haneda Tri Lastoto di Kantor Ombudsman Jabar, Jalan Kebonwaru Utara, Kota Bandung, Selasa (4/72017).
Menurut dia, apa pun alasannya, siswa dari keluarga tidak mampu harus mendapatkan akses pendidikan. Jangan sampai, mereka tidak lulus PPDB di sekolah negeri, kemudian di sekolah swasta tidak bisa masuk lantaran dimintai sejumlah uang.
"Pada prinsipnya mereka meminta kejelasan terkait status. Karena mereka masuk siswa RMP tetapi tidak diterima di sekolah negeri dan tidak dialihkan ke sekolah lainnya. Sekarang mereka kebingungan," jelas dia.
Ombudsman, lanjut dia, telah mengirimkan tim ke sejumlah daerah di Jawa Barat untuk mendeteksi bila ada kasus serupa di luar Kota Bandung. Dia khawatir, siswa miskin tidak mendapatkan haknya dalam menempuh pendidikan.
Kekhawatiran tersebut muncul setelah Ombudsman Perwakilan Jawa Barat menerima sekitar 50 orangtua dari Kota Bandung yang melaporkan nasib siswa RMP tidak lolos PPDB tingkat SMA/SMK.
Mereka pun mengeluh tidak dialihkan ke sekolah lainnya. Sementara ketika hendak mendaftar ke sekolah swasta, mereka harus membayar sejumlah uang.
"Mereka mewakili sekitar 70 siswa. Itu dari Kota Bandung saja. Saya khawatir kasus seperti ini juga terjadi di daerah lainnya. Karena di Jawa Barat ada 27 kabupaten/kota," kata Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Barat Haneda Tri Lastoto di Kantor Ombudsman Jabar, Jalan Kebonwaru Utara, Kota Bandung, Selasa (4/72017).
Menurut dia, apa pun alasannya, siswa dari keluarga tidak mampu harus mendapatkan akses pendidikan. Jangan sampai, mereka tidak lulus PPDB di sekolah negeri, kemudian di sekolah swasta tidak bisa masuk lantaran dimintai sejumlah uang.
"Pada prinsipnya mereka meminta kejelasan terkait status. Karena mereka masuk siswa RMP tetapi tidak diterima di sekolah negeri dan tidak dialihkan ke sekolah lainnya. Sekarang mereka kebingungan," jelas dia.
Ombudsman, lanjut dia, telah mengirimkan tim ke sejumlah daerah di Jawa Barat untuk mendeteksi bila ada kasus serupa di luar Kota Bandung. Dia khawatir, siswa miskin tidak mendapatkan haknya dalam menempuh pendidikan.
(nag)
