HT: Bangun Daerah Agar PAD Meningkat dan Lebih Mandiri
Rabu, 07 Juni 2017 - 00:07 WIB
HT: Bangun Daerah Agar PAD Meningkat dan Lebih Mandiri
A
A
A
KLATEN - Daerah-daerah di Indonesia harus dibangun agar bisa mandiri, menjadi pilar ekonomi nasional yang lebih kokoh. Selama ini, hampir semua daerah masih mengandalkan subsidi pusat.
“Bangun daerah agar PAD meningkat. Kalau tidak, kapan negara punya dana lebih membantu masyarakat?” kata Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) saat melantik Rescue dan GRIND Perindo Jateng, di Klaten, Selasa (6/6/2017)
Menurutnya, subsidi daerah cukup menguras APBN dan akan terus berlangsung seperti itu jika tak segera dilakukan perubahan.
Seperti diketahui, tercatat dalam APBN 2017, Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa dialokasikan sebesar Rp764,9 triliun. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan dengan belanja Kementerian/Lembaga yang sebesar Rp763,5 triliun.
Pembangunan, harus diarahkan ke daerah-daerah yang belum terbangun agar terjadi pemerataan pembangunan. Semakin banyak daerah terbangun, semakin kuat perekonomian nasional.
HT mengatakan, kesenjangan pembangunan adalah satu dari dua kesenjangan yang terjadi di Indonesia. Kesenjangan kedua adalah kesejahteraan masyarakat.
“Kesenjangan isu krusial, kontributor pembangunan sedikit. Pembayar pajak tidak lebih dari 2 juta, padahal 2/3 APBN dari pajak,” tegas HT
Kepada Kader, HT menegaskan perjuangan Perindo memperbanyak masyarakat produktif, membangun masyarakat bawah ke tengah, tengah ke atas dengan keberpihakan.
Sehingga, lebih banyak masyarakat yang mampu untuk membayar pajak. Sehingga, ke depan basis pembayar pajak bisa semakin besar dan di situ Indonesia cepat menjadi negara maju.
“Negara maju bisa hadir membantu masyarakat bawah. Pendidikan, kesehatan, perumahan, hingga santunan untuk pengangguran,” tegasnya
“Bangun daerah agar PAD meningkat. Kalau tidak, kapan negara punya dana lebih membantu masyarakat?” kata Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) saat melantik Rescue dan GRIND Perindo Jateng, di Klaten, Selasa (6/6/2017)
Menurutnya, subsidi daerah cukup menguras APBN dan akan terus berlangsung seperti itu jika tak segera dilakukan perubahan.
Seperti diketahui, tercatat dalam APBN 2017, Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa dialokasikan sebesar Rp764,9 triliun. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan dengan belanja Kementerian/Lembaga yang sebesar Rp763,5 triliun.
Pembangunan, harus diarahkan ke daerah-daerah yang belum terbangun agar terjadi pemerataan pembangunan. Semakin banyak daerah terbangun, semakin kuat perekonomian nasional.
HT mengatakan, kesenjangan pembangunan adalah satu dari dua kesenjangan yang terjadi di Indonesia. Kesenjangan kedua adalah kesejahteraan masyarakat.
“Kesenjangan isu krusial, kontributor pembangunan sedikit. Pembayar pajak tidak lebih dari 2 juta, padahal 2/3 APBN dari pajak,” tegas HT
Kepada Kader, HT menegaskan perjuangan Perindo memperbanyak masyarakat produktif, membangun masyarakat bawah ke tengah, tengah ke atas dengan keberpihakan.
Sehingga, lebih banyak masyarakat yang mampu untuk membayar pajak. Sehingga, ke depan basis pembayar pajak bisa semakin besar dan di situ Indonesia cepat menjadi negara maju.
“Negara maju bisa hadir membantu masyarakat bawah. Pendidikan, kesehatan, perumahan, hingga santunan untuk pengangguran,” tegasnya
(pur)
