Soal Kenaikan UMSK, Disnakertrans: Kadin Jangan Menakuti Investor
Jum'at, 12 Mei 2017 - 16:43 WIB
Soal Kenaikan UMSK, Disnakertrans: Kadin Jangan Menakuti Investor
A
A
A
KARAWANG - Kepala Disnakertrans Karawang, Ahmad Suroto meminta agar Kadin jangan menakuti-nakuti para investor di Karawang, terkait sudah disepakatinya Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) yang dinilai tinggi.
Pernyataan Kadin ini yang menyebut akan ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran juga harus didasari data yang akurat, bukan hanya dikira-kira.
"Gila, 12 ribu karyawan itu banyak sekali. Harusnya Kadin berbicara sesuai data di lapangan, karena data PHK Karyawan yang kami punya tidak sebanyak itu. Kalau seperti itu, kaya mau nakut-nakutin investor. Padahal, imbas dari penetapan UMSK tidak terlalu signifikan terhadap keputusan perusahaan mem-PHK karyawannya," katanya, Jumat (12/5/2017).
Suroto mengatakan data Disnakertrans terkait PHK dan rencana perusahaan hengkang per Oktober 2016 hingga April 2017 adalah PT. Bhineka Karya Manunggal (BKM) 1.200 karyawan yang di PHK, PT. Metro Kinki Metal 52 orang, Hansae Karawang Indonesia 889 orang, PT. Besco 380, PT. Kido Jaya 300 orang.
Sementara PT. Cheong Lim berecana akan tutup dengan jumlah pekerja 200 orang. "Data yang kami miliki jumlah karyawan yang di-PHK sebanyak 2.821 karyawan. Sementara perusahaan yang tutup dan relokasi ada tiga perusahaan dan kemungkinan karyawan yang akan diberhentikan sebanyak 3.887 orang. Data tersebut sudah saya laporkan ke Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia," urainya.
Menurut Suroto, keputusan perusahaan melakukan PHK terhadap karyawannya tidak melulu karena tingginya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karawang dan UMSK.
Sebab, banyak faktor lainnya seperti kolaps, perampingan karyawan karena tidak ada order perusahaan dan penyebab lainnya kaitan fluktuasi ekonomi.
"Buktinya, banyak kok perusahaan yang sanggup memenuhi UMK. Tapi, memang sektor TSK (Teksti, Sandang dan Kulit) yang terpengaruh karena penetapan UMK dan UMSK, karena dia karyawannya banyak," katanya.
Suroto mengatakan sejauh ini Karawang masih tetap menjadi tujuan para investor. Sehingga, dengan beredarnya informasi-informasi yang tidak berlandaskan data akurat, malah akan memperkeruh iklim invrstasi.
"Kalau investor atau calon investor sudah ditakut-takuti, mana mau mereka mau menanamkan modalnya di Karawang," pungkasnya.
Pernyataan Kadin ini yang menyebut akan ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran juga harus didasari data yang akurat, bukan hanya dikira-kira.
"Gila, 12 ribu karyawan itu banyak sekali. Harusnya Kadin berbicara sesuai data di lapangan, karena data PHK Karyawan yang kami punya tidak sebanyak itu. Kalau seperti itu, kaya mau nakut-nakutin investor. Padahal, imbas dari penetapan UMSK tidak terlalu signifikan terhadap keputusan perusahaan mem-PHK karyawannya," katanya, Jumat (12/5/2017).
Suroto mengatakan data Disnakertrans terkait PHK dan rencana perusahaan hengkang per Oktober 2016 hingga April 2017 adalah PT. Bhineka Karya Manunggal (BKM) 1.200 karyawan yang di PHK, PT. Metro Kinki Metal 52 orang, Hansae Karawang Indonesia 889 orang, PT. Besco 380, PT. Kido Jaya 300 orang.
Sementara PT. Cheong Lim berecana akan tutup dengan jumlah pekerja 200 orang. "Data yang kami miliki jumlah karyawan yang di-PHK sebanyak 2.821 karyawan. Sementara perusahaan yang tutup dan relokasi ada tiga perusahaan dan kemungkinan karyawan yang akan diberhentikan sebanyak 3.887 orang. Data tersebut sudah saya laporkan ke Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia," urainya.
Menurut Suroto, keputusan perusahaan melakukan PHK terhadap karyawannya tidak melulu karena tingginya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karawang dan UMSK.
Sebab, banyak faktor lainnya seperti kolaps, perampingan karyawan karena tidak ada order perusahaan dan penyebab lainnya kaitan fluktuasi ekonomi.
"Buktinya, banyak kok perusahaan yang sanggup memenuhi UMK. Tapi, memang sektor TSK (Teksti, Sandang dan Kulit) yang terpengaruh karena penetapan UMK dan UMSK, karena dia karyawannya banyak," katanya.
Suroto mengatakan sejauh ini Karawang masih tetap menjadi tujuan para investor. Sehingga, dengan beredarnya informasi-informasi yang tidak berlandaskan data akurat, malah akan memperkeruh iklim invrstasi.
"Kalau investor atau calon investor sudah ditakut-takuti, mana mau mereka mau menanamkan modalnya di Karawang," pungkasnya.
(nag)
